3 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendapat sorotan soal pernyataannya yang menuding penanya arogan dan menyebut program makan bergizi gratis (MBG) tak memerlukan ahli gizi.
Hal itu Cucun sampaikan dalam Forum Konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang digelar beberapa waktu lalu.
Setelah viral dan dikritik kanan-kiri, termasuk di media sosial, Cucun pun buka suara. Bukan cuma buka suara, politikus PKB itu pun menyampaikan permintaan maaf bahwa pernyataannya itu menyinggung profesi ahli gizi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya menyampaikan permohonan maaf apabila dinamika pembahasan di dalam ruangan terkait tuntutan aspirasi sempat menjadi konsumsi publik dan dianggap menyinggung profesi ahli gizi," kata Cucun lewat akun Instagram Cucun_Centre, dikutip pada Senin (17/11).
Dalam unggahan itu, dia mengklaim tujuannya adalah untuk meluruskan kemungkinan-kemungkinan bila terjadi perubahan diksi yang dipakai untuk pemenuhan gizi program MBG.
Kemudian dia menjelaskan usulan untuk mengubah diksi 'ahli gizi' di SPPG menjadi tim 'quality control' saat ini masih hanya wacana.
"Usulan perubahan dari 'ahli gizi' menjadi 'quality control' atau 'Pengawas Makanan Bergizi' masih sebatas wacana dan belum tentu diberlakukan," kata pria yang terpilih di DPR dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II yang meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.
Usai polemik tersebut, Cucun menggelar pertemuan dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) dan Badan Gizi Nasional (BGN) di kompleks parlemen, Jakarta, Senin. Dalam pertemuan itu pemerintah dan DPR sepakat untuk mengoptimalkan profesi ahli gizi untuk program MBG.
Kepada wartawan usai pertemuan tersebut pada Senin sore lalu, Cucun ditanya wartawan apakah menyampaikan juga permohonan maaf secara langsung kepada Persagi.
Dia menjawab, "Saya sudah sampaikan dengan media sosial saya. Bahkan semalam kita diskusi sama Ketum Persagi, bahkan pemikiran-pemikiran beliau luar biasa tadi dibahas di sini. Tadi juga di awal sudah kita sampaikan."
Kemudian mengenai forum yang viral itu, Cucun mengaku saat itu sedang melakukan tugasnya sebagai anggota DPR di daerah dapil yakni melakukan pengawasan.
"Jadi kita menjalankan fungsi pengawasan," kata dia kepada wartawan.
"Pengawasan ikut rapat konsolidasi, terutama daerah pemilihan. Itu di daerah pemilihan ada berapa jumlah SPPG, ada berapa jumlah mitra, ada berapa jumlah tenaga yang lain akuntan ahli Gizi. Itu kan menyampaikan terus evaluasi," imbuhnya.
Lalu mengenai pertemuannya dengan BGN dan Persagi pada hari itu, Cucun menjelaskan, "Tadi saya sampaikan aspirasi disini dengan BGN, maksimalkan yang ada profesinya adalah ahli Gizi."
Namun, menurut dia, usul untuk mengganti nomenklatur atau istilah ahli gizi di SPPG semula mengemuka dalam rapat di Komisi IX DPR. Usulan itu disampaikan untuk mencari solusi atas kekurangan ahli gizi.
Akan tetapi, usulan itu dinilai berisiko karena justru bisa membuat program MBG diberikan kepada pihak yang tidak memiliki kompetensi.
"Kita respons, kita akan bawa, kalau memang misalkan seperti ini, nanti justru profesinya yang akan tereliminir sama yang profesi-profesi lain," katanya.
Cucun ramai dikritik
Pernyataan Cucun dalam Forum Konsolidasi SPPG se-Kabupaten Bandung, Jawa Barat soal rencana mengganti istilah ahli gizi ramai dikritik. Pernyataan itu ia sampaikan merespons pertanyaan dan usulan peserta forum.
"Jika memang pada akhirnya tetap ingin merekrut dari non-gizi, tolong tidak menggunakan embel-embel ahli gizi lagi," ujar peserta tersebut dikutip dalam rekaman video yang viral.
Namun, di tengah penjelasan konteks pertanyaannya, Cucun buru-buru memotong penjelasan peserta tersebut.
"Kamu itu (bicaranya) terlalu panjang. Yang lain kasihan," kata Cucun.
"Saya enggak suka anak muda arogan kayak gini. Mentang-mentang kalian sekarang dibutuhkan negara, kalian bicara undang-undang. Pembuat kebijakan itu saya, tenaga yang menangani gizi. Tidak perlu ahli gizi. Cocok enggak? Nanti saya selesaikan di DPR," imbuhnya.
Terpisah, mengutip dari Antara, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons pernyataan salah satu anggota DPR yang menyarankan membentuk tenaga gizi lulusan SMA dan menegaskan profesi yang menjadi tonggak utama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut minimal bergelar sarjana.
"Prioritas pertama di tahap awal adalah sarjana gizi, tetapi kita tahu bahwa produksi sarjana gizi itu terbatas, sementara program ini terus berjalan. Jadi, ketika terjadi kelangkaan sarjana gizi, BGN harus mencari jalan keluar. Oleh karena itu kita sekarang perlu orang-orang yang menangani gizi itu dengan lulusan-lulusan yang kekurangan pengetahuan gizi," katanya di Jakarta, Senin.
Dadan menegaskan sikap BGN tentang ahli gizi di SPPG tegas yakni menetapkan standar menu nasional yang menentukan kualitas MBG bagi penerima manfaat.
"Program ini dirancang dengan tidak menetapkan menu standar nasional. Oleh karena itu di setiap SPPG harus ada orang yang paham tentang gizi, kalau bukan sarjana gizi, misalnya sarjana kesehatan masyarakat itu kan pasti ada pelajaran gizi di dalamnya. Teknologi pangan, itu kan ada pengetahuan gizi di dalamnya," ujar dia.
(kid/ugo)
