7 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan memberikan uang makan dan uang lelah kepada personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas menangani bencana banjir dan longsor di Sumatra
"Sebenarnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk kondisi darurat ini personel TNI di lapangan itu mendapatkan dua komponen sebenarnya, uang makan dan uang lelah," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, dalam rapat koordinasi bersama Presiden Prabowo Subianto, di Aceh Tamiang, Kamis (1/1).
Total uang yang akan diberikan sebesar Rp165 ribu. Dengan rincian Rp45 ribu untuk uang makan dan Rp120 ribu untuk uang lelah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Uang makan ini sebesar Rp45 ribu per hari dan uang lelah itu Rp120 ribu per hari, jadi total yang diterima personel di lapangan itu Rp165 ribu per hari," ungkapnya.
Lebih lanjut, Muhari mengatakan BPNB sudah menyalurkan Rp2,7 Miliar dari total Rp84 Miliar yang diajukan TNI.
Ia menuturkan dana tersebut disalurkan ke Markas Besar (Mabes) TNI maupun beberapa Komando Daerah (Kodam) yang melibatkan personelnya secara langsung ke daerah bencana.
"Ini yang untuk operasional dari data kami TNI khususnya itu memang mengajukan sebesar Rp84 miliar. Dari Rp84 miliar ini, Rp2,7 miliarnya itu sudah kita salurkan, baik itu ke Mabes TNI maupun ke kodam-kodam yang terlibat secara langsung personelnya di lapangan," katanya.
Kodam yang dimaksud di antaranya Kodam Iskandar Muda, Bukit Barisan dan Kodam di Sumatera Barat.
Dikoreksi Prabowo
Dalam kesempatan itu, Prabowo mengoreksi penyebutan uang lelah dari Kepala BNPB tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada konsep lelah bagi personel TNI saat menangani bencana.
Menurut Prabowo, dana yang diberikan kepada prajurit TNI tersebut sebaiknya disebut sebagai 'uang semangat'.
"Kalau tentara jangan uang lelah ya, karena tentara nggak boleh lelah," ujar Prabowo.
"Uang semangat, tidak mengenal lelah. Tidak mengenal lelah, berbakti kepada negara dan bangsa. Oke, lanjut," jelas Prabowo.
Dalam kesempatan yang sama, Suharyanto menjelaskan tidak ada masalah dari segi keuangan untuk membayar prajurit TNI di Sumatra.
"Bukan uangnya tidak ada, karena pertanggungjawaban keuangan di tanggal 31 (Desember) kan harus selesai, Bapak, nanti dimulai lagi di tanggal 1 (Januari) ini, Bapak, jadi tidak ada masalah untuk segi keuangan," ujarnya.
Suharyanto memastikan bahwa dana operasional bagi seluruh personel TNI yang juga digunakan untuk pembangunan Jembatan Bailey akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Pemerintah memastikan dukungan pembiayaan untuk penanganan bencana, termasuk pembangunan Jembatan Bailey dan operasional personel di lapangan, merupakan bagian dari tanggung jawab negara dan didukung melalui mekanisme APBN," ujarnya.
BNPB telah mengalokasikan Rp1,4 triliun untuk penanganan bencana hingga akhir 2025, dengan tambahan Rp1,5 triliun dari kas negara yang akan disiapkan untuk tahun 2026.
Penyaluran dana akan dilakukan bertahap mengacu pada mekanisme pertanggungjawaban keuangan akhir tahun (GU Nihil), sedangkan sisanya akan dipenuhi pada awal tahun anggaran 2026.
(fam/dal)
