Satgas PRR Ungkap Strategi Kunci Relokasi Pengungsi Bencana Sumatra

Jakarta, CNN Indonesia --

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus meningkatkan okupansi hunian sementara (huntara) bagi pengungsi bencana sumatra.

Langkah ini dibarengi dengan penyaluran dana tunggu hunian (DTH), untuk mengurangi pengungsi yang masih berada di tenda, akibat banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Laporan harian Satgas PRR per 10 Maret mencatat jumlah huntara yang sudah rampung di tiga provinsi terdampak mencapai 14.725 unit. Total yang ditargetkan adalah 18.697 unit.

Aceh menjadi wilayah dengan pembangunan huntara terbanyak. Di sini sudah dibangun 12.926 unit dari total 16.847 yang direncanakan.

Sementara di Sumut sebanyak 969 unit sudah rampung dibangun dari total 1.020 yang akan dibangun. Kemudian di Sumbar sudah dibangun semua unit yang ditergetan yakni 830 unit.

Satgas juga secara bertahap membangun hunian tetap (huntap). Total sedang dalam pembangunan sebanyak 1.463 unit dari 36.669 unit dari yang ditergetkan. Sementara ada enam unit yang selesai dibangun.

Untuk bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi korban bencana yang tidak memilih tinggal di huntara, besar bantuan yang diberikan sebesar Rp600.000 per bulan untuk tiga bulan, sehingga setiap kepala keluarga menerima total dana sebesar Rp1,8 juta.

Hingga saat ini, seluruh rekening penerima DTH telah menerima transfer dana bantuan.

Strategi percepatan pembangunan huntara, huntap dan penyaluran DTH berdampak siginifikan pada penurunan jumlah pengungsi di tenda.

Juru Bicara Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Amran menegaskan pihaknya akan terus menurunkan jumlah pengungsi di tenda sebelum Idulfitri 2026.

"(Pengungsi di tenda) akan terus berkurang hingga Idulfitri yang akan datang. Kami optimistis jumlah pengungsi akan terus berkurang dan menempati huntara. Sehingga kita tidak melihat lagi pengungsi di tenda," kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (9/3).

Perbaikan jalan dan jembatan fungsional

Sementara itu Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan upaya pemulihan konektivitas difokuskan pada perbaikan jalan serta jembatan yang masih bersifat fungsional atau sementara.

Langkah tersebut merupakan kelanjutan dari proses pemulihan infrastruktur dasar. Dengan semakin pulihnya jaringan transportasi, mobilitas masyarakat dan distribusi logistik kini berangsur kembali normal.

Tito mengatakan sebagian besar jalan nasional dan jalan provinsi di wilayah terdampak saat ini sudah dapat digunakan kembali sehingga aktivitas masyarakat mulai berjalan normal.

"Secara fungsional sudah relatif normal. Jalan nasional dan jalan provinsi sudah bisa digunakan, hanya ada satu di Lokop menuju Blangkejeren," kata Tito di Banda Aceh, Aceh, Jumat (6/3).

Berdasarkan data Satgas PRR per 10 Maret 2026, secara kumulatif terdapat 2.520 ruas jalan daerah yang terdampak bencana di tiga provinsi, dan 2.277 ruas di antaranya telah kembali fungsional atau sekitar 90 persen.

Sementara itu pada jaringan jalan nasional, seluruh ruas yang terdampak telah kembali berfungsi 100 persen, sehingga konektivitas utama antarwilayah telah pulih.

Untuk infrastruktur jembatan, dari 1.180 jembatan daerah yang terdampak, sebanyak 790 jembatan telah kembali fungsional atau sekitar 67 persen. Adapun pada jaringan jembatan nasional, seluruhnya juga telah kembali berfungsi sepenuhnya.

Selain perbaikan jalan dan jembatan, pemulihan layanan dasar seperti listrik dan jaringan komunikasi juga telah berlangsung secara luas di wilayah terdampak. Untuk desa-desa yang belum teraliri listrik secara penuh, pemerintah menyalurkan bantuan genset guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

Seiring membaiknya akses infrastruktur tersebut, aktivitas ekonomi masyarakat juga mulai bergerak kembali. Pasar-pasar yang sebelumnya sempat terganggu akibat banjir dan kerusakan infrastruktur kini berangsur kembali beroperasi.

Meski demikian, Tito menegaskan pemerintah tetap memprioritaskan penanganan sejumlah infrastruktur penghubung yang saat ini masih bersifat sementara, khususnya jembatan darurat yang dibangun pada masa tanggap darurat.

"Dalam pemulihan nanti yang dipermanenkan adalah jembatan, kemudian jalan-jalan yang saat ini masih bersifat fungsional," ujarnya.

Dalam proses percepatan pemulihan konektivitas tersebut, pemerintah juga melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI dan Polri melalui Satgas Jembatan yang bertugas membangun jembatan darurat di sejumlah titik terisolasi.

(tim/sur)

[Gambas:Video CNN]