5 hours ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil menyebut pelaku lapangan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus melibatkan setidaknya 16 orang.
TAUD juga menyebut ini sebagai operasi intelijen.
"Kami sudah menemukan setidaknya 16 pelaku lapangan. Bahkan, kalau kami diberi kesempatan lebih lanjut nantinya kami dengan senang hati berdiskusi dan memaparkan bukti-bukti tersebut, tapi kemudian kami melihat ada proses pelimpahan," ujar Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Fadhil Alfathan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI, Jakarta, Selasa (31/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fadhil mengkritik Polda Metro Jaya yang melimpahkan penanganan kasus tersebut ke Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Dia menyebut pelimpahan tersebut sebagai tindakan prematur dan meminta ada penjelasan mengenai dasar hukumnya.
Dalam pemaparannya, Fadhil menyinggung Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Ada ketidakkonsistenan antara apa yang diatur dalam ketentuan tersebut dengan proses hukum kasus Andrie.
"Salah satu substansi yang didorong oleh DPR RI dan kemudian menjadi ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah bagaimana menempatkan Penyidik Polri sebagai penyidik utama, terlepas dari perdebatan yang ada pada saat itu, sehingga dalam hal ini kami justru mempertanyakan proses pembentukan yang kemudian menempatkan Penyidik Polri sebagai primus inter pares dalam proses penyidikan," tutur dia.
"Tapi, kemudian kami di sini mendengar ada proses pelimpahan kepada Penyidik tindak pidana lain. Pertanyaan kami sebenarnya sederhana. Apa dasar hukumnya? Tunjukkan dan sampaikan secara transparan dan akuntabel kepada kami," tegas Fadhil.
Dia pun meminta Komisi III DPR RI meninjau ulang keputusan Polda Metro Jaya yang melimpahkan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie ke Puspom TNI.
"Karena menurut kami tidak ada dasar hukum pelimpahan sebagaimana diatur dalam hukum acara kita yang baru. Pelimpahan ini harus ditinjau ulang, harus dilihat lagi secara transparan, secara akuntabel, karena ada hak korban yang harus dipenuhi dan itu yang menjadi judul presentase rekan-rekan tadi bahwa keadilan untuk Andrie adalah keadilan untuk kita semua," tandasnya.
Operasi intelijen
Pada kesempatan yang sama, Ketua Indonesia Memanggil (IM57+) Institute Lakso Anindito mengungkapkan penyiraman air keras terhadap Andrie merupakan operasi intelijen. Hal itu satu di antaranya dengan melihat jumlah dan latar belakang pelaku tindak pidana.
"Ada 16 pelaku lapangan yang sudah teridentifikasi dan juga itu tidak mungkin dilakukan tanpa menggunakan alat intelijen negara," ucap Lakso.
Lakso yang merupakan mantan Penyidik KPK dan mempunyai pengalaman kerja di bidang pengintaian meyakini ada kombinasi antara pelaku lapangan dengan alat negara yang digunakan. Untuk itu, dia mendesak pertanggungjawaban serius dari organisasi intelijen dalam hal ini Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.
"Saya melihat bahwa di sini ada suatu proses pertanggungjawaban lebih serius, karena alat negara, anggota negara itu digunakan untuk menyakiti masyarakat sipil," ungkapnya.
"Jadi, saya ingin menekankan satu aspek yang pentingnya yaitu bahwa ini adalah operasi intelijen," pungkas Lakso.
Andrie Yunus disiram air keras pada sekitar dua pekan lalu setelah mengisi siniar di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bertajuk "Remiliterisasi & Judicial Review UU TNI".
Polisi sempat mengumumkan inisial dua tersangka, namun di waktu yang bersamaan TNI juga menyampaikan sudah menahan empat orang dari Detasemen Markas (Denma) BAIS TNI selaku pelaku lapangan penyiraman air keras terhadap Andrie.
Adapun Andrie saat ini masih dirawat intensif di RSUP Nasional Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta. Tim medis RSCM menemukan ada kondisi iskemia atau kekurangan aliran darah pada area bawah sklera mata kanan Andrie.
(ryn/dal)
Add
as a preferred source on Google
