1 day ago
3
Banda Aceh, CNN Indonesia --
Setidaknya sebanyak 22 desa dan dusun atau gampong di Provinsi Aceh hilang diterjang bencana hidrometeorologi banjir dan longsor yang terjadi sporadis pada akhir November 2025 lalu.
Pemukiman tersebut kini tidak dapat dihuni lagi.
Dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh desa dan dusun hilang tersebar di 7 kabupaten kota. Imbasnya, seluruh penduduk terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman atau ke rumah kerabat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari data kami, desa dan dusun yang terdampak tersebar di tujuh kabupaten, yakni Aceh Tamiang, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Pidie Jaya," kata Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin, Rabu (7/12) pagi.
Adapun desa yang hilang berdasarkan datai dari DPMG Aceh itu adalah sebagai berikut:
Kabupaten Aceh Tamiang yaitu Desa Lubuk Sidup, Sekumur, Tanjung Geulumpang, Sulum dan Baling Karang yang berada di Kecamatan Sekerak.
Kabupaten Aceh Utara terdapat di Kecamatan Sawang dan Langkahan satu dusun di Desa Guci, Riseh Teungoh, Riseh Baroh dan satu dusun di Desa Rayeuk Pungkie juga hilang.
Kabupaten Nagan Raya terdapat Kecamatan Kuta Teungoh dan Babah Suak, di mana Desa Beutong Ateuh Banggalang mengalami kerusakan parah hingga sebagian besar permukiman tidak lagi tersisa.
Kabupaten Aceh Tengah yakni di Kecamatan Ketol dan Bintang, Desa Bintang Pupara dan Kalasegi dilaporkan hanya menyisakan beberapa rumah dengan kondisi rusak berat. Penduduknya saat ini masih mengungsi.
Kabupaten Gayo Lues menjadi salah satu wilayah dengan jumlah terdampak cukup banyak. di Kecamatan Pantan Cuaca, desa yang hilang yaitu Desa Tetinggi, Seneren dan Remukut. Lalu Desa Kuning Kurnia, Agusen, Pasir, Uyem Beriring dan Pungke.
Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya di Kecamatan Ketambe, di mana satu dusun dinyatakan hilang. Sementara di Pidie Jaya, Kecamatan Meureudu, satu dusun di Desa Blang Awe juga mengalami kondisi yang sama.
Murtala mengatakan akibat bencana ini pemerintahan desa di wilayah terdampak tidak dapat menjalankan aktivitas pemerintahan secara normal karena seluruh perangkat desa ikut mengungsi bersama masyarakat.
"Pemerintah terus melakukan pendataan lanjutan serta menyiapkan langkah penanganan, termasuk relokasi warga dan rencana pembangunan hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal," katanya.
Sementara itu, Pemerintah RI membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana banjir Sumatra. Satgas itu diketuai Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Ricard Tampubolon sebagai wakilnya.
"Ya pemulihan setelah tanggap darurat, memulai pemulihan untuk infrastruktur, pendidikan, pemerintahan yang belum jalan, kemudian soal perumahan, kemudian fasilitas-fasilitas kesehatan, pelayanan publik," kata Tito di kawasan kediaman pribadi Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1) malam.
Selain itu, Prabowo juga menunjuk Menko PMK Pratikno sebagai Ketua Dewan Pengarah Satgas. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut prioritas utama dari satgas ini ialah pembangunan hunian sementara bagi pengungsi.
Ia juga menyebut satgas ini tak memiliki tenggat waktu kerja. Namun ditargetkan untuk rampung secepatnya.
(kid/dra/kid)
