8 hours ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan bahwa pemerintah menargetkan agar seluruh pengungsi korban bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) tidak lagi tinggal di tenda sebelum Idulfitri 2026.
Di tengah peninjauan hunian sementara (huntara) di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Tito menyampaikan bahwa upaya tersebut ditempuh melalui percepatan pembangunan huntara, serta penyaluran berbagai bantuan sosial lain seperti Dana Tunggu Hunian (DTH).
"Apapun kita berusaha kemarin rapat supaya sebelum Lebaran target kita tidak ada lagi pengungsi di tenda," ujar Tito, Jumat (6/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini, pemerintah disebut giat mendorong percepatan pemindahan para pengungsi dari tenda menuju huntara atau skema bantuan DTH. Tito menyebut, jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda terus berkurang secara signifikan.
Tercatat, tersisa pengungsi yang tinggal di tenda yang terletak di Aceh, serta Tapteng dan Tapsel, Sumut. Adapun di Sumbar dipastikan seluruh pengungsi telah berpindah.
Tito menjelaskan, jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda saat ini sekitar 6 ribu orang. Angka tersebut menurun dibandingkan pekan sebelumnya yang masih berada di kisaran 11 ribu orang.
"Dari minggu lalu 11.000-an, sekarang sudah 6.000-an. Target kita sebelum Idul Fitri mereka sudah masuk ke huntara atau menggunakan dana tunggu hunian," katanya.
Selain mempercepat pembangunan huntar, pemerintah juga menyiapkan dukungan logistik bagi para penyintas selama masa transisi. Dalam waktu dekat, kebutuhan makan pengungsi masih akan ditanggung oleh BNPB sebelum skema bantuan sosial dari Kementerian Sosial berjalan penuh.
"Untuk masalah makanannya nanti 10 hari ke depan ditanggung oleh BNPB. Setelah itu akan menggunakan uang lauk pauk atau jadup dari Kementerian Sosial," papar Tito.
Pada kesempatan yang sama, Tito juga meninjau langsung sejumlah model huntara yang dibangun berbagai pihak. Huntara-huntara itu memiliki karakteristik berbeda, baik yang dibangun oleh BNPB, Danantara, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga hunian hasil kerja sama masyarakat dan organisasi relawan.
"Di BNPB misalnya tidak ada ranjang, tapi kelebihannya dapur dan toiletnya sendiri. Sementara yang dibangun oleh Danantara dan Kementerian PU ada ranjang dan kipas angin, tetapi dapur dan kamar mandinya komunal," tutup Tito.
(rea/rir)
