Jakarta, CNN Indonesia --
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut pembelian hewan kurban oleh Presiden RI Prabowo Subianto menggunakan APBN tidak ada persoalan dalam hukum Islam.
Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh berpendapat mekanisme itu serupa dengan program bantuan sosial lain yang diberikan pemerintah ke masyarakat.
"Sama seperti anggaran Banpres yang diwujudkan dalam bentuk sembako lalu didistribusikan ke masyarakat. Logikanya sama, hewan kurban ini tidak dikonsumsi pribadi oleh Presiden, melainkan langsung disalurkan ke daerah-daerah," ujar dia dalam keterangan resmi, Rabu (27/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyatakan dewasa ini, APBN merupakan Baitul Mal modern yang dikelola untuk kepentingan publik.
"Dalam konteks bernegara saat ini, APBN bertindak sebagai Baitul Mal modern, sehingga kurban dari negara ini ditujukan murni untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat luas. Secara syar'i tidak ada soal," ucapnya.
Ia juga menyebut model pengadaan seperti itu memiliki landasan fikih yang kuat dalam sejarah Islam.
Merujuk pada Hadis Riwayat Imam Bukhari, Niam mengatakan seorang pemimpin atau imam disunahkan membeli hewan kurban melalui Baitul Mal atau kas negara.
Pada Iduladha 1447 Hijriah tahun ini, Prabowo menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban. Wamensesneg Juri Ardiantoro menyebut sumber dana pembelian itu berasal dari APBN lewat anggaran bantuan presiden untuk kemasyarakatan dengan nilai sekitar Rp100 miliar.
Seluruh sapi kurban Prabowo itu berasal dari peternak lokal dan terdiri atas sapi premium dengan bobot di atas 800 kilogram hingga 1,3 ton.
Jenis sapi kurban yang disalurkan Prabowo antara lain berjenis Simmental, Limousin, Peranakan Ongole, Brahman, Angus, Sapi Bali, FH, Belgian Blue, dan Charolais.
Sementara untuk harga sapi disesuaikan dengan bobot dan lokasi masing-masing daerah.
"Jadi, sumber anggarannya dari APBN melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi, harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp100-an miliar," kata Juri dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/5).
(mnf/ins)
Add
as a preferred source on Google

6 hours ago
8
















































