3 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk memastikan ketersediaan komoditas cabai merah, cabai besar, dan bawang merah di daerah masing-masing. Saat ini, komoditas tersebut mengalami kenaikan harga di sejumlah daerah akibat kurangnya ketersediaan pasokan.
Hal itu disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah dan Sosialisasi Jaminan Produk Halal di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (13/4).
"Kalau masyarakat kita, masyarakat Bapak-Ibu [Pemda] sekalian yang di daerah yang tahu bahwa gemar memakan cabai, cobalah usaha, coba pikirkan, ada rasa bertanggung jawab sedikit," ujar Tomsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Secara khusus, Tomsi mendorong Pemda untuk menggencarkan gerakan menanam. Terlebih, komoditas yang mengalami kenaikan tersebut merupakan varian yang relatif mudah ditanam.
Di sisi lain, ia menyoroti bahwa ketersediaan komoditas cabai merah, cabai besar, dan bawang merah kerap menjadi persoalan klasik yang dialami daerah. Ia menilai, penting bagi Pemda untuk melakukan langkah mitigasi agar masalah serupa tidak muncul kembali di masa mendatang.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan) per April 2026, komoditas cabai rawit dan cabai merah mengalami defisit produksi di sejumlah daerah. Defisit terparah dialami oleh daerah di Tanah Papua, Pulau Sulawesi, Kalimantan, hingga Sumatera.
Tomsi mengingatkan, jajaran Pemda dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu mengoptimalkan langkah pengendalian agar masalah tersebut dapat teratasi.
"[Kita sudah melakukan] 163 kali rapatnya [pengendalian inflasi], nah kami sangat berharap kesadaran teman-teman kepala daerah dan jajarannya [untuk melakukan langkah pengendalian]," tambahnya.
Lebih lanjut, Tomsi juga meminta daerah dengan defisit produksi komoditas untuk berkoordinasi dengan daerah surplus. Selain itu, daerah juga perlu berkoordinasi langsung dengan Kementan untuk mencarikan solusi atas persoalan tersebut.
"Teman-teman kepala dinas, pimpinan kepala daerah atau yang mewakili, tolong ini dicatat, silakan peluang ini dimanfaatkan dengan baik. Kalau sudah ada peluang tidak dimanfaatkan juga, nah ini berarti keterlaluan ya," pungkas Tomsi.
Turut hadir pada rapat tersebut Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, Pelaksana Tugas Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran.
(rea/rir)
Add
as a preferred source on Google
