75% WNI di Kamboja Terjebak Bisnis Penipuan Online, Bermula dari Migran Ilegal

2. DUNIA

Mengetahui negara tempat penempatan PMI sangat penting untuk memastikan perlindungan bagi WNI yang bersangkutan.

Minggu, 03 Nov 2024 12:05:00

ilustrasi penipuan online (©chatgpt)

Pada awal tahun 2024, KBRI Phnom Penh mencatat hampir 1.300 kasus yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengalami masalah. Dari jumlah tersebut, lebih dari 75 persen berkaitan dengan WNI yang terlibat dalam perusahaan scam online atau penipuan online.

Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, menyatakan bahwa situasi ini sangat memprihatinkan.

"Hal ini menunjukkan bahwa para WNI tidak menyadari bahwa scam online adalah tindakan kriminal. Mereka beranggapan bahwa scam online merupakan pekerjaan yang legal," ungkap Dubes Santo dalam salah satu unggahan di media sosial Instagram pada Minggu (3/11/2024).

Lebih lanjut, Dubes Santo menekankan bahwa Kamboja bukanlah negara yang dituju untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Ini berarti bahwa hampir semua WNI yang bekerja di Kamboja adalah pekerja migran yang tidak melalui prosedur yang benar.

Apa yang dimaksud dengan PMI non-prosedural? Artinya, proses keberangkatan WNI ke Kamboja tidak mengikuti jalur penempatan PMI sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Pentingnya pengaturan ini adalah untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak para pekerja dan keluarganya," jelas Dubes Santo.

Ditelantarkan perusahaan

Risiko apa saja yang dihadapi oleh mereka yang bekerja di Kamboja secara non-prosedural?

"Pertama, keberadaan para pekerja tidak terdaftar di pemerintah RI, baik di tingkat daerah maupun pusat, termasuk KBRI Phnom Penh. Apalagi jika para WNI tidak melapor. Dalam situasi ini, bagaimana pemerintah, khususnya KBRI, dapat memberikan dukungan yang optimal jika terjadi masalah?" tanya Dubes Santo.

"Kedua, pekerja migran non-prosedural sangat rentan terhadap penipuan dan eksploitasi. Tidak ada verifikasi dari instansi pemerintah terkait kontrak kerja dengan perusahaan, dan jika ada kontrak, sering kali beban kerja tidak sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya. Ketiga, tidak ada jaminan sosial atau asuransi bagi pekerja yang mengalami sakit, musibah, atau meninggal dunia.

KBRI Phnom Penh sering kali menemukan WNI di Kamboja yang ditelantarkan oleh perusahaan mereka," tambahnya.Dubes Santo juga menegaskan, "Oleh karena itu, saya menyerukan kepada semua yang ingin bekerja di Kamboja untuk mengikuti prosedur penempatan PMI yang telah ditetapkan.

Konsultasikanlah dengan otoritas penempatan PMI di tanah air agar proses kerja kalian di luar negeri sesuai dengan prosedur yang aman dan mendapatkan perlindungan penuh dari pemerintah Indonesia."