Kementerian ATR/BPN diminta koordinasi menyiapkan bahan baku tentang rencana one map policy.
Selasa, 05 Nov 2024 20:05:36
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid melaporkan, 80 persen lebih peta tata ruang milik pemerintah tidak sesuai dengan penggunaannya di lapangan.
Nusron mengatakan, setelah dilakukan pengecekan, ternyata ada banyak sekali izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
"PKKPR atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang itu, yang ada ternyata setelah dipotret lebih detil dengan skala peta 1:5.000, 80 persen lebih tidak sesuai dengan keadaan dan penggunaan," jelasnya di Kantor ATR/BPN, Jakarta, Selasa (5/11).
Adapun perkara tersebut jadi salah satu pekerjaan rumah yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dalam perbincangan bersama AHY, Nusron mendapat sejumlah tugas. Pertama, untuk mempersiapkan panitia pengadaan tanah untuk menopang proyek-proyek dan pembangunan infrastruktur.
Berikutnya, Kementerian ATR/BPN diminta koordinasi menyiapkan bahan baku tentang rencana one map policy dan satu tata ruang. "Nanti beliau (AHY) yang koordinir, kita siapin bahan bakunya," imbuh Nusron.
Terakhir, Nusron cs juga diminta menyiapkan tambahan sumber daya manusia (SDM). Terutama untuk menambah lebih banyak tenaga profesional pada bidang pertanahan di berbagai kantor wilayah.
"Supaya kantor-kantor kami di bawah ATR/BPN di kantor wilayah, kantor pertanahan itu dilengkapi dengan tenaga yang paham tentang tata ruang. Supaya tidak tersentralisasi di pusat," tutur dia.
Artikel ini ditulis oleh
Editor Yunita Amalia
M
Reporter
- Maulandy Rizki Bayu Kencana
Pemerintah Sasar Tanah Terlantar Buat Program 3 Juta Rumah
Adapun pendataan tanah terlantar itu disiapkan untuk realisasi pembangunan 3 juta rumah.
Nusron Ungkap 6,4 Juta Hektare Tanah di Indonesia Bermasalah
Hampir seluruh konflik tanah yang terjadi di Indonesia bermuara pada persoalan 6,4 juta hektare lahan itu.
Airlangga Hartarto Panggil AHY hingga Moeldoko Bahas Masalah Tumpang Tindih Lahan
Langkah ini sebagai komitmen pemerintah menyelesaikan kasus tumpang tindih lahan.
Ini Tantangan Dihadapi Pemerintah Selesaikan Masalah Tumpang Tindih Lahan di Indonesia
Dalam 4 bulan terakhir ini, Kementerian ATR berhasil meningkatkan jumlah kantor pertanahan.
AHY 4 bulan yang lalu
Nusron menjelaskan, dari luas 2.806 hektare itu, ada sebagian lahan yang ditempati oleh penduduk.
IKN 1 bulan yang lalu
VIDEO: Aria Bima PDIP Singgung Keadilan Ke Nusron "Saya Percaya Menterinya Prabowo"
Aria Bima meminta agar Kementerian ATR/BPN harus adil, pembagian tanah untuk rakyat dan pengusaha.
AHY Ungkap Masih Ada 2.086 Hektare Tanah di IKN Nusantara yang Bermasalah
AHY mengatakan, secara prinsip dasarnya pembangunan tentu harus berjalan dengan baik. Namun, katanya, warga juga harus mendapatkan keadilan.
IKN 8 bulan yang lalu
Dukung Komitmen Menteri ATR Nusron Wahid, Anggota DPR Usulkan Sederet Strategi Berantas Mafia Tanah
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mendukung komitmen Menteri ATR/BPN dalam memberantas mafia tanah.
Kebijakan Ini Diklaim Jadi Solusi Masalah Tumpang Tindih Lahan Seluas 19,97 Juta Hektare
Keberhasilan ini merupakan dampak dari reformasi perundang-undangan melalui Undang-undang Cipta Kerja.
Terungkap, Ini Kriteria Lokasi yang Dipilih Pemerintah untuk Bangun 3 Juta Rumah
Kementerian ATR/BPN sudah melakukan koordinasi awal dengan Satgas Perumahan mengenai penataan satu juta rumah.
AHY Buka Suara Soal Penyebab 2.086 Hektare Tanah IKN Masih Bermasalah
AHY menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga yang terdampak pembangunan IKN.
AHY 7 bulan yang lalu
Kebijakan Satu Peta Percepat Pembangunan Proyek Strategis Nasional dan Kawasan Ekonomi Khusus
KSP tidak hanya sebuah kebijakan, tetapi sebuah perjalanan dinamis yang terus berkembang seiring dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di lapangan.
