- PERISTIWA
- REGIONAL
Puluhan PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, diketahui liburan ke Thailand.
Selasa, 19 Nov 2024 10:13:46
Puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, diketahui liburan ke Thailand. Kondisi itu dinilai bertolak belakang dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya yang sedang defisit.
Diketahui, puluhan PNS yang pelesir ke Thailand itu dipimpin pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappelitbangda. Mereka berangkat sejak Kamis (14/11) atau saat Penjabat (Pj) Wali Kota Tasikmalaya, Cheka Virgowansyah diperpanjang jabatan dan baru pulang pada Minggu (17/11).
Diketahui, kondisi APBD Kota Tasikmalaya di tahun 2024, menurut Ketua DPRD kota Tasikmalaya Aslim, mengalami defisit sebesar Rp36 miliar. Hasil rapat Paripurna DPRD dan Pemerintah kota Tasikmalaya, kondisi serupa juga terjadi untuk 2025, di mana APBD-nya masih defisit Rp32 miliar.
"Tahun 2024, anggaran kita defisit Rp 36 miliar. Untuk tahun 2025 saja kita masih defisit sekitar Rp 32 miliar, masih defisit," kata Aslim kepada wartawan.
Selain kaitan dengan kondisi APBD, apa yang dilakukan para PNS di Kota Tasikmalaya itu pun dinilai bertolak belakang dengan imbauan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar mengurangi kunjungan ke luar megeri.
Terkait kegiatan puluhan PNS itu, Pj Wali Kota Tasikmalaya, Cheka Virgowansyah membenarkan adanya kegiatan tersebut. Namun ia mengaku belum mengecek secara detail kaitan tujuan keberangkatan para PNS itu ke Thailand.
"Cek ke Pak Sekda. Bisa jadikan tugasnya pribadi atau lain sebagainya. Tapi, prinsipnya, coba konfirmasi ke Pak Sekda. Karena itu kaitannya individu," jelas Cheka kepada wartawan, Senin (18/11).
Dia juga menyebut bahwa kepergian para pejabat PNS ke luar negeri tidak harus minta izin ke Kementerian Dalam Negeri, kecuali kepala daerah. "Kalau saya sebagai kepala daerah itu (kalau mau ke luar negeri) mesti izin ke Kemendagri," sebutnya.
Sementara, Sekretaris Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Andri mengungkapkan bahwa kegiatan puluhan PNS ke Thailand pekan kemarin tidak menggunakan APBD. Ia juga menyebut bahwa kegiatan tersebut murni inisiatif pribadi masing-masing PNS namun kolektif dan bahkan beberapa ada yang membawa istrinya.
"Acara pribadi masing masing (ke Thailand), cuma berangkat bersama. Tidak ada anggaran APBD. Izinnya dua hari (hari kerja). Ada yang kamis sebagian berangkat. Acara pribadi cuma kolektif," ungkap Andri kepada wartawan.
Dia menjelaskan bahwa jumlah PNS berikut pejabat yang berangkat ke Thailand mencapai 30 orang. Namun bila dijumlahkan total, karena yang yang membawa pasangannya, berjumlah 42 orang.
"Saya baru pulang tadi malam," pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh
Editor Yacob Billiocta
Pemkab Garut Pentingkan Anggaran Dinas Luar Negeri Ketimbang Bansos Atasi Kemiskinan
KPK heran mengapa Pemkab mementingkan perjalanan dinas yang tidak bisa mengentaskan kemiskinan.
Garut 1 tahun yang lalu
Ratusan PPPK di Banyuwangi Ikut Bedah Rumah Warga Miskin
Ratusan PPPK di Banyuwangi turut bergotong royong bedah rumah tidak layak huni milik warga miskin.
Banyak PNS Bolos Termasuk Pimpinan, Akmal Malik: Saya Bukan Mau Mempermalukan
Akmal mengingatkan seluruh OPD untuk berbenah. Dia juga menekankan perlunya pembinaan pegawai.
Khofifah hingga Bobby Dapat Satyalencana dari Mendagri, Gibran Absen
Khofifah hingga Bobby Dapat Satyalencana dari Mendagri, Gibran Absen
Mendagri Ungkap Keluarga Kepala Daerah & Timses Jadi Honorer: Jam 8 Masuk, Jam 10 Ngopi-ngopi
Mendagri mengatakan kebanyakan tenaga honorer dari keluarga Keluarga Kepala Daerah tak memiliki keahlian khusus.
ASN Pj Kepala Daerah Hadiri Konsolidasi PDIP di Semarang, Ini Kata Bawaslu
PDIP menggelar konsolidasi kader di Hotel Padma Kota Semarang, Selasa (15/8) malam.
PDIP 1 tahun yang lalu
Info Terbaru: PPPK yang Ingin Daftar CPNS Tidak Perlu Berhenti Bekerja
PPPK tak perlu berhenti bekerja saat mendaftar CPNS, dengan ketentuan sudah bekerja satu tahun.
PPPK 3 bulan yang lalu