- PERISTIWA
- REGIONAL
Apdesi Kabupaten Tangerang menyebut pilkada lewat Parpol hanya membuat kades melayani kepentingan parpol.
Senin, 18 Nov 2024 15:22:04
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tangerang menolak wacana pemilihan Kepala Desa (Pilkades) lewat partai politik. Para kepala desa khawatir pembangunan desa tidak akan berjalan optimal jika Pilkades dilaksanakan melalui mekanismes parpol.
"Saya enggak setuju, karena kalau melibatkan partai nanti pemerintahan desa enggak sesuai, karena kalau dipimpin partai kita arahan partai. Kalau kita bangunkan berdasarkan Musdes (musyawarah desa) Musrenbangdes (musyawarah rencana pembangunan desa),” ungkap Ketua Apdesi Kabupaten Tangerang, Maskota, Senin (18/11).
Menurut Maskota, pembangunan atau visi misi seorang kepala desa dalam menata wilayahya tidak akan dapat tercapai jika pelaksanaan Pilkades dilakukan seperti Pemilihan Kepala Daerah. Sebab, akan banyak kepentingan politik dari parpol-parpol pengusung.
“Pembangunan desa berdasarkan arahan partai, gimana? Biasanya kades membangun desa berdasarkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Jika wacana tersebut benar-benar digulirkan Baleg DPR RI, Apdesi Kabupaten Tangerang mengancam demo maraton di depan gedung DPR RI. Langkah tersebut sebagai bentuk perlawanan atau protes kades terhadap wacana Pilkades lewat parpol.
"Kasihan DPR RI, didemo terus sama kepala desa. Tegas kami tidak setuju dan menolak. Konflik banyak nantinya, konflik kepentingan dan sebagainya,” kata dia.
Menurut Maskota, biaya kampanye Kades secara mandiri yang dilakukan para calon kadesa saat ini terbilang tidak terlalu fantastis. Menurut dia, anggaran belanjar besar ketika sudah menjabat Kepala Desa.
“Kalau kampanye biaya pribadi biasa saja. Yang besar biaya sehari-hari untuk masyarakat,” ujarnya.
Dia menilai kericuhan atau konflik pascapilkades juga tidak akan membesar. Sebab, para calon dan pendukung calon juga saling mengenal dan dapat meredam dengan pendekatan-pendekatan persuasif.
“Saya fikir konflik pascapilkades sudah tidak ada. Sekarang sudah enggak ada istilah naek pentas. Dan pemilihan itu per kejaroan. Namanya demokrasi kan sesuai aturan, kalau kita lewat partai dampaknya luar biasa engga kondusif,” tandas dia.
DPR Ingin Pemilihan Kades Lewat Parpol Banyak Korban Jiwa
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, memunculkan wacana agar pencalonan pemilihan kepala desa (Pilkades) memakai partai politik. Sebab dalam pengamatannya, kompetisi Pilkades justru lebih kejam bahkan brutal.
"Pemilihan ini bukan hanya Pilpres, bukan anggota DPR doang dan kepala daerah, tapi kepala desa. Yang itu lebih dinamis, atau kalau pakai istilah kemarin brutal, lebih brutal Pak," kata Doli dalam rapat Baleg DPR, dikutip Jumat (1/11).
Politikus Golkar itu mengatakan, persaingan di Pilkades sangat tinggi bahkan menimbulkan korban jiwa lebih banyak dibandingkan Pileg-Pilpres. Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan lebih ketat lagi.
"Lebih banyak korban jiwa pemilihan di desa dibandingkan dengan Pileg, Pilkada, dan seterusnya. Jadi makanya kalau menurut saya ini juga harus masuk dalam pengaturan yang lebih detail, kemarin kita bicara tentang penyelenggara Pemilu kalau serentak nggak ada kerjanya lima tahun," kata dia.
Artikel ini ditulis oleh
Editor LIa Harahap
Menimbang Untung Rugi Wacana Pemilihan Kades Lewat Parpol
Salah satu alasan DPR mewacana hal tersebut karena melihat pertarungan dalam Pilkades lebih keras bahkan banyak korban jiwa.
Gerindra Kaji Pencalonan Kepala Desa Melalui Partai Politik
Sejauh ini sudah bagus pemilihan kades tanpa parpol. Namun, bila ada keinginan pencalonannya melalui parpol, Gerindra akan mengkaji.
DPR Mau Bikin Aturan Pemilihan Kades Diusulkan Lewat Partai Politik
Doli mengusulkan agar pencalonan dalam Pilkades pun menggunakan partai yang sudah ada.
Alasan DPR Ingin Pemilihan Kades Lewat Parpol: Banyak Korban Jiwa
Ahmad Doli mengatakan, persaingan di Pilkades sangat tinggi bahkan menimbulkan korban jiwa lebih banyak
Kades di Tangerang Lebih Pilih Pilkades Tanpa Jalur Partai, Ini Alasannya
Pilkades diharapkan berjalan seperti sebelumnya tanpa keterlibatan partai politik.
DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan
Hari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.
Peluang mencalonkan Anies itu pun terbuka lebar setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus aturan baru bagi calon kepala daerah
PDIP Curiga Ada 'Tukar Guling' Revisi UU Desa dan Dukungan Kades pada Capres Tertentu di 2024
PDIP menduga revisi UU Desa dijadikan alat tukar terhadap dukungan kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu di Pilpres 2024.
Hasto Klaim PDIP Bangun Desa Bukan Demi Kepentingan Elektoral Ganjar-Mahfud
Hasto menyebut desa menjadi benteng dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
PDIP 1 tahun yang lalu
Reaksi Mendes soal Perangkat Desa Dukung Prabowo-Gibran
Abdul Halim menekankan perangkat desa dan kepala desa harus netral dalam Pemilu 2024.
PDIP usai DPR Abaikan Putusan MK: Forum Ini jadi Saksi dan Pelaku Keburukan Demokrasi Hari Ini
Menurut Masinton, semua fraksi di DPR akan menjadi saksi sekaligus pelaku rusaknya demokrasi di Indonesia atas pengabaian putusan MK
PDIP 3 bulan yang lalu
