Baleg DPR Bahas Revisi UU DKJ, Pilkada Jakarta Satu atau Dua Putaran?

2 months ago 9
  1. POLITIK

Almuzzamil Yusuf menilai, revisi itu bisa berdampak pada mekanisme Pilkada Jakarta menjadi 1 putaran.

Senin, 11 Nov 2024 19:49:40

Baleg DPR Bahas Revisi UU DKJ, Pilkada Jakarta Satu atau Dua Putaran? Rapat Baleg DPR (©@ 2024 merdeka.com)

Badan Legislasi (Baleg) DPR tengah membahas revisi Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) pelaksanaan Pilkada 2024. Revisi ini utamanya membahas perubahan nomenklatur DKI menjadi DKJ.

Namun dalam rapat, anggota Baleg Fraksi PKS Almuzzamil Yusuf menilai, revisi itu bisa berdampak pada mekanisme Pilkada Jakarta menjadi 1 putaran. Menurutnya, hal ini perlu diperjelas.

Sebab, Jakarta merupakan satu-satunya kota yang menajalankan Pilkada dua putaran karena merupakan ibu kota. Maka, ia mempertanyakan apakah dua putaran itu tetap berlaku di Jakarta atau tidak usai DKJ disahkan. 

"Yang kita sahkan ini tetap satu putaran atau dua putaran? Karena dua putaran itu pada logika pembentukan pilkadanya adalah pada DKI yang sebagai ibukota negara. Itu logikanya," kata Muzammil dalam ruang sidang Baleg DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/11).

Dia meminta pembahasan revisi UU DKJ lebih subtantif, bukan soal penamaan saja. Sebab, jika Pilkada di Jakarta dilakukan satu putaran maka publik bertanya dimana ibu kota sesungguhnya.

"Nah pasal ini perlu kita bicarakan. Dengan asumsi IKN telah menjadi ibukota negara, jakarta bukan ibukota negara, maka cukup satu putaran," terang Muzammil.

Terlebih, dia mengungkap, selama IKN belum berfungsi maka ibu kota tetap berada di Jakarta.

"Lalu orang bertanya setelah kita ketok, ini sekarang ibukota negara dimana? Karena UU IKN maupun DKJ mengatakan, selagi belum berfungisnya IKN, ibu kota di Jakarta," pungkas Muzammil.

Artikel ini ditulis oleh

Achmad Fikri Fakih Haq

Editor Achmad Fikri Fakih Haq

M

Reporter

  • Muhammad Genantan Saputra
 Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Setelah Tak Lagi Jadi Ibu Kota

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Setelah Tak Lagi Jadi Ibu Kota

Badan Legislasi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas di tingkat selanjutnya.

DPR Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara Meski Ada UU IKN

DPR Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara Meski Ada UU IKN

Ia justru mendorong nantinya tak hanya ada Pilgub melainkan juga Pilwalkot di Jakarta.

 RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Delapan Partai Setuju RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Usul Inisiatif DPR, Cuma PKS yang Menolak
 Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

UU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).

DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan

DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan

Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.

DKJ 8 bulan yang lalu

Heru Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara

Heru Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara

"Masih DKI, Daerah Khusus Ibu Kota," tegas Pj Gubernur Jakarta Heru Budi

Jakarta Tak Jadi Ibu Kota, PDIP Usul Pilgub DKI Satu Putaran

Jakarta Tak Jadi Ibu Kota, PDIP Usul Pilgub DKI Satu Putaran

Karena Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta akan berubah status menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baleg DPR RI Bakal Revisi UU Daerah Khusus Jakarta, Ini yang Diubah

Baleg DPR RI Bakal Revisi UU Daerah Khusus Jakarta, Ini yang Diubah

Doli menerangkan, saat ini KPU untuk Pilkada Jakarta masih menggunakan penamaan DKI Jakarta. Hal itu dikhawatirkan menjadi sengketa.

Respons Mahfud soal Gubernur Jakarta Ditujuk Presiden Usai Tak Jadi Ibu Kota
 Masih Usulan, Pemerintah Belum Tentu Setuju

Polemik Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Baleg DPR: Masih Usulan, Pemerintah Belum Tentu Setuju

Polemik Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Baleg DPR: Masih Usulan, Pemerintah Belum Tentu Setuju

Jokowi Teken RUU DKJ, Jakarta Resmi Tidak Lagi jadi Ibu Kota?

Jokowi Teken RUU DKJ, Jakarta Resmi Tidak Lagi jadi Ibu Kota?

Presiden Jokowi menandatangani pengesahan RUU DKJ (Daerah Khusus Jakarta).

Read Entire Article
International | Politik|