Dia berharap pemerintahan Prabowo bisa lebih memperhatikan masyarakat pertembakauan.
Selasa, 29 Okt 2024 13:01:00
Harapan baru dari masyarakat bertumpu pada Presiden Prabowo Subianto agar bisa mengubah kondisi bangsa menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP-RTMM-SPSI) Sudarto.
Dia berharap pemerintahan Prabowo bisa lebih memperhatikan masyarakat pertembakauan dan mulai melibatkan seluruh pihak terkait ketika melakukan merumuskan suatu kebijakan.
"Kami sangat berharap pemerintah baru dapat mengakomodir seluruh pihak terkait agar kebijakan dan regulasi win/win (dapat menyesuaikan semua pihak), tidak mematikan, tetapi memberi solusi," katanya, Selasa (29/10/2024).
Dia mencontohkan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik (RPMK Tembakau) yang dirumuskan secara tiba-tiba. Dia mempertanyakan tindakan Kementerian Kesehatan di penghujung masa pemerintahan Jokowi justru menyusun aturan dengan terburu-buru dan tidak melibatkan seluruh pihak terdampak.
"Termasuk buruh yang bisa terkena imbas karena adanya potensi kerugian dari industri apabila aturan tersebut diterapkan," katanya.
RPMK Tembakau mendapat penolakan dari industri dan para pekerja, salah satunya karena terdapat pengaturan standardisasi kemasan yang akan menyamaratakan seluruh kemasan produk tembakau. Aturan ini berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal, yang nantinya berdampak domino terhadap proses produksi dan pekerja yang terlibat.
Dia mengungkap, sekitar 6 juta orang yang menggantungkan hidupnya pada industri tersebut terancam kehilangan pekerjaan. Dia juga mengatakan, jika pemerintah tak segera memberi perhatian, maka risiko penutupan pabrik seperti yang sedang terjadi di industri lainnya bisa terjadi.
"Sudah seharusnya seluruh pihak terdampak diundang dan didengar masukannya bila tidak ingin ada polemik yang meluas, (terlebih) polemik RPMK belum selesai. Pada saat kami unras (unjuk rasa) tanggal 10 Oktober lalu, disepakati tertulis kami akan diundang, diberi ruang, didengar, dan dipertimbangkan pandangan-pandangan kami, tetapi kami masih dijanjikan untuk dapat bertemu," katanya.
Dia menyatakan pembuatan regulasi yang selama ini terjadi belum banyak melibatkan pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan berpotensi membawa dampak yang tidak bagus bagi pihak yang tak dilibatkan dan tidak memenuhi unsur keadilan.
Sebelumnya, saat pertama kali memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (23/10) lalu, Presiden Prabowo menegaskan perlindungan terhadap masyarakat menjadi hal yang paling utama. Mantan Danjen Kopassus itu pun memerintahkan seluruh menteri dan lembaga negara lainnya harus mampu mewujudkan hal tersebut.
"Kita harus memberi contoh, fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Ini saya minta menteri-menteri sekarang mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu, untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita," kata Prabowo.
Artikel ini ditulis oleh
Editor Dani Mardanih
Harapan Petani Tembakau ke Presiden Terpilih: Jaga Keberlangsungan Mata Pencaharian Kami
Samukrah mengingatkan bahwa terdapat jutaan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pertembakauan.
Banyak Tantangan Industri Tembakau, Ribuan Petani Khawatir Kehilangan Mata Pencarian
Kini, industri tembakau tengah menghadapi berbagai tantangan, termasuk terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
Calon Kepala Daerah Tampung Ketakutan Pekerja Tembakau, Tolak Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek
Advokasi terhadap Industri Hasil Tembakau menjadi agenda prioritas demi menjaga keberlangsungan hidup para pekerja
Curhat Petani Tembakau, Minta Prabowo-Gibran Tak Naikkan Cukai Rokok di 2025
Mereka menyampaikan permohonan kepada pemerintah untuk melindungi keberlangsungannya, terutama dari rencana kenaikan cukai 2025.
Industri Tembakau Jadi Sumber Pekerjaan Jutaan Masyarakat, Libatkan Banyak Industri Turunan
Dalam penyesuaian ke depan, yang didasari oleh alasan kesehatan masyarakat, perlu dilakukan secara hati-hati dan kalkulatif untuk menciptakan keseimbangan.
Serikat Buruh Rokok di DIY Tolak RPP Kesehatan dan Kenaikan Cukai Hasil Tembakau
"Kami juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali terkait kenaikan tahunan cukai hasil tembakau."
Buruh 5 bulan yang lalu
Harapan Pekerja Tembakau ke Presiden Terpilih: Jangan Kecilkan Hati 230.000 Tenaga Kerja
Ketiga pasangan calon Capres dan Cawapres, diharapkan memiliki tekad dan komitmen untuk tidak mengecilkan hati serta nasib para pekerja di IHT.
Isi Tuntutan Buruh Rokok Jatim kepada Pemerintah
Salah satu yang dikhawatirkan yakni kenaikan cukai 2025
Buruh 5 bulan yang lalu
Ungkap Data, Kemenperin Khawatir Aturan Rokok Polos Tanpa Merek Picu PHK dan Rugikan Ekonomi RI
dalam Rencana Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) salah satu aturan yang disoroti yakni nantinya, kemasan rokok harus polos tanpa merek.
Curhat Petani yang Khawatir Harga Tembakau Turun Gara-Gara Aturan Ini
Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPD APTI) Jawa Barat, Nana Suryana dengan tegas menyatakan tak setuju terhadap kebijakan tersebut.
25 Juta Pekerja Diprediksi Bakal Terdampak Aturan Pelarangan Penjualan Rokok Eceran
Ini juga dinilai akan berdampak negatif terhadap para pekerja lintas sektor dan industri, termasuk industri periklanan.
Ketar-Ketir Terancam Gulung Tikar, Pengusaha Rokok Curhat Begini
Jumlah produksi rokok saat ini secara nasional sebesar 364 miliar batang per tahun.
