BN Holik menilai dengan memiliki 13 kawasan industri yang tersebar di kabupaten Bekasi, nyatanya tidak dapat dinikmati masayarakat.
Senin, 04 Nov 2024 19:51:31
Debat Pilkada Kabupaten Bekasi tentang eksistensi kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara ini terhadap wilayah sekitarnya menarik disimak.
Calon Bupati BN Holik Qodratulloh menilai, dengan memiliki 13 kawasan industri yang tersebar di kabupaten Bekasi, nyatanya tidak dapat dinikmati masayarakat. Penggangguran tetap tinggi, akses kerja sulit, dan wilayah di sekitarnya pun bak bumi dan langit. Sebagai salah satu kawasan yang paling dibanggakan se-Indonesia, nyatanya tidak demikian dengan masayarakat Bekasi.
"Penduduk Bekasi yang sejak lama ada dan mencari nafkah di kabupaten Bekasi, lambat laun tergeser pendatang yang tidak mungkin bisa dicegah karena menjadi wilayah urban dengan ragam suku, agama, dan budaya yang berbeda. Bahkan pekerja asing pun cukup banyak yang mengais rejeki di sini. Sebagian masyarakat Bekasi hanya jadi penonton dan terjadi ketimpangan sosial yang tinggi. Jika terpilih Bupati, saya ingin mengajak semua pelaku industri untuk bersama-sama membangun Bekasi menjadi lebih baik lagi," kata BN Holik saat debat pada Minggu (3/11).
Menurut dia, ketimpangan pendapatan pajak dengan Jakarta sebagai kantor pusat sebagian besar industri di kabupaten Bekasi harus dikaji ulang. Apalagi dalam beberapa tahun kedepan Jakarta akan bergeser menjadi Daerah Khusus Jakarta dan bukan lagi Ibu Kota. Hal ini tentunya mendorong pemerintahan berikutnya untuk mengambil porsi yang lebih adil untuk digunakan masyarakat Bekasi sebaik-baiknya.
Namun demikian, BN Holik tidak memungkiri ada banyak industri yang telah berkontribusi dengan baik tehadap Bekasi. Bahkan kegiatan renovasi sekolah, kesehatan, dan bantuan sosial melalui berbagai lembaga telah tersalurkan.
CSR yang sudah berjalan bisa terus ditingkatkan, dan bagi industri yang ragu dan belum menyalurkan CSR-nya, BN Holik mengajak untuk bersama-sama mewujudkan Bekasi maju saat dipimpin olehnya.
Artikel ini ditulis oleh
Editor Muhamad Agil Aliansyah
Miris Nasib Buruh Nikel di Morowali
Temuan Rasamala Hijau dan Trend Asia mengungkap mirisnya hidup buruh di Proyek Strategis Nasional.
Buruh 2 bulan yang lalu
Wamenaker Minta Perusahaan di Kolaka Beri Peluang pada Tenaga Kerja Lokal
Afriansyah Noor, meminta kepada perusahaan-perusahaan di Kolaka, Sulawesi Tenggara untuk memperbanyak menyerap tenaga kerja lokal.
Indonesia SEZ Forum 2023: Pemerintah Akselerasi KEK Jadi Sumber Pertumbuhan Baru di Daerah
Pemerintah terus memberikan dukungan untuk mengakselerasi perkembangan KEK melalui pemberian sejumlah insentif fiskal dan non-fiskal
Andika Perkasa: Ekspansi Perusahaan di Jawa Tengah Bisa Kurangi Pengangguran
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) didapatkan bahwa 5,5 persen dari total masyarakat di Jateng belum bekerja.
Perjuangkan Industri Hasil Tembakau, Misbakhun Serap Aspirasi Pelinting SKT
Kontribusi penting IHT tidak hanya pada pemasukan negara, tetapi juga penyerapan lapangan kerja.
Rokok 1 tahun yang lalu
Badai PHK Menghantui, Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Bisa Jadi Solusi Sementara
PHK yang terjadi sebagian besar dipicu oleh krisis di berbagai lini pada sektor manufaktur.
Anggota Komisi VII DPR Dukung Rencana Bahlil Jadikan Indonesia Lokomotif Ekonomi ASEAN
Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diharapkan dapat melanjutkan program hilirisasi.
Kemnaker: Indonesia Hadapi Tantangan Kurang Tersedianya Lapangan Kerja
Sekjen Anwar menekankan, adanya job fair merupakan upaya yang sangat bermanfaat terhadap penciptaan peluang.
Angka PHK di Indonesia Meningkat, Wamenaker Ungkap Penyebabnya
Jumlah PHK di Jakarta pada Januari-Juni 2024 menembus 7.469 orang. Angka itu bertambah 6.786 orang atau 994% atau hampir 1.000% dibandingkan tahun lalu.
10 Prabrik Tekstil Skala Besar di Jateng Bangkrut akibat Predatory Pricing
Sedikitnya 10 pabrik tekstil berskala besar di Jawa Tengah bangkrut sehingga sekitar 10 ribu karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Jakarta Sumbang PHK Terbesar, DPRD DKI Minta Disnaker Perketat Pengawasan Perusahaan
Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Jakarta menjadi provinsi penyumbang kasus tertinggi PHK.