- PERISTIWA
- NASIONAL
Ida menilai sangat penting bagi pimpinan lembaga untuk memiliki integritas yang tinggi.
Selasa, 19 Nov 2024 11:17:46
Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ida Budhiati mengusulkan agar Pimpinan KPK yang terbukti melanggar kode etik tak diperbolehkan memimpin lembaga lain. Setidaknya, tidak dibolehkan memimpin lembaga lain selama 10 tahun.
Ida menilai sangat penting bagi pimpinan lembaga untuk memiliki integritas yang tinggi.
"Apabila terbukti melakukan pelanggaran kode etik, maka tidak sepatutnya dan selayaknya untuk memimpin lembaga negara yang lainnya sekurang-kurangnya dalam 10 tahun yang akan datang," kata Ida dalam fit and proper test capim KPK bersama Komisi III DPR, Selasa (19/11) pagi.
Selain itu, Ida menggagas agar Dewan Pengawas KPK juga tetap meneruskan proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik kepada pimpinan KPK yang diduga melanggar kode etik.
Menurutnya, Dewas masih memiliki kewenangan untuk melanjutkan pemeriksaan.
"Karena mengundurkan diri kan belum tentu diberhentikan, belum tentu terbit seketika keputusan presiden," ujarnya.
Ida juga menyarankan agar pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik di KPK digelar secara terbuka.
Dia menila hal itu akan sangat baik, sebagaimana yang selama ini telah diterapkan dalam pemeriksaan kode etik di lingkungan penyelenggara pemilu.
"Jadi keterbukaan ini akan membantu dewas dari kecurigaan, melindungi segenap insan KPK dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik," pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
M
Reporter
- Muhammad Genantan Saputra
Jika jadi Presiden, Anies Bakal Wajibkan Ketua KPK Tandatangani Surat Ini
Pimpinan dan pegawai KPK jangan hanya cuma mentaati aturan hukum.
KPK 1 tahun yang lalu
Dewas KPK Harap Pansel Tak Loloskan Capim yang Melanggar Etik
Calon pimpinan lembaga antirasuah harus terbebas dari pelanggaran etik, karena hal ini berkaitan dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Tak Ingin Kasus Firli Bahuri Berulang, ICW Berikan Catatan untuk Pansel KPK
Tidak sekedar dipecat, namun Firli kini sudah menyandang status tersangka atas dugaan suap.
Solusi Penguatan Etika Pejabat Publik
Bukan hanya di lembaga peradilan, lembaga lain yang berkaitan dengan hukum juga masih terjadi pelanggaran etika.
BPIP 2 bulan yang lalu
Capim KPK Fitroh Rohcahyanto Bicara Loyalitas: Bukan kepada Perseorangan, tapi Negara
Fitroh merupakan seorang jaksa dan mantan Direktur Penuntutan KPK, yang setelah 11 tahun bertugas di lembaga antirasuah kini ditarik kembali ke Kejagung.
IM57 Minta Pansel Diskualifikasi Nurul Ghufron dari Seleksi Capim KPK Usai Disanksi Etik
Sebelumnya Dewas menjatuhkan sanksi etik sedang pada Ghufron karena dianggap menyalahgunakan kewenangan sebagai pimpinan KPK.
Mantan Penyidik Sebut Siapa Saja Bisa Daftar Jadi Calon Pimpinan KPK, Termasuk Irjen Karyoto
Menurut Yudi, jangan sampai proses seleksi Capim KPK berulang seperti terpilihnya Firli Bahuri.
KPK 6 bulan yang lalu
Analisis Penyebab Konflik Internal KPK, Ada 2 Faktor
Hubungan antara Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dengan Dewas KPK kian memanas.
KPK 5 bulan yang lalu
Pimpinan KPK Harapkan Presiden Jadi Panglima Pemberantasan Korupsi
Ada sejumlah hal yang perlu ada perubahan, terutama yang menyangkut masalah manajemen SDM.
KPK 6 bulan yang lalu
ICW Nilai Selain Firli Bahuri Ada Pimpinan Berkontribusi Buruk untuk KPK, Siapa Dia?
Menurut Diky tak akan ada tersangka yang divonis bebas oleh Pendilan Tipikor karena minim bukti keterlibatannya.
Capim Sudirman Said Bicara Masalah Utama KPK yang Bikin Kepercayaan Publik Merosot
Calon Pimpinan KPK Sudirman Said menilai masalah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada pada kepemimpinan.
KPK Kepada Pansel Capim: Kita Mau Cari Pimpinan Bukan Officer
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, masukan pimpinan, dewas, hingga pegawai penting demi pimpinan KPK berintegritas.
