Menurutnya, insan agraria pasti terlibat dalam persoalan tanah.
Rabu, 30 Okt 2024 15:40:25
Anggota Komisi II DPR Deddy Yevri Sitorus mengkritik keras Kementerian ATR/BPN terhadap persoalan agaria. Menurutnya, ATR/BPN masih mengedepankan penyelesaian secara hilir, yang kurang berurusan dengan rakyat.
"Kalau melihat dari 100 program kerja Menteri tadi, jelas terlihat poin paling penting dua terutama itu urusannya dengan swasta bukan urusannya dengan rakyat, itu programatik, hilir," kata Deddy di ruang rapat Komisi II DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10).
Menurutnya, insan agraria pasti terlibat dalam persoalan tanah. Politisi PDIP ini meminta negara maupun Kementerian ATR/BPN segera taubat berjamaah.
“Karena saya punya premis semua kekacauan ini pasti terjadi karena melibatkan insan agraria, atau pasti tidak terjadi jika tidak melibatkan insan agraria, kan di sana persoalannya," ujarnya.
"Jadi kembali ke dalan dulu kita sebelum kita membuang buang umur bicara kasus kasus, tidak hanya Kementerian Agraria, negara ini harus bertaubat menurut saya untuk urusan agraria ini Pak, harus bertaubat kita ini taubat berjamaah," sambungnya.
Deddy menilai keadilan soal agraria sudah sulit didapatkan. Dia menyinggung segelintir kelompok yang bisa menguasai ratusan ribu hektar tanah, sedangkan rakyat kesulitan.
"Karena apa? rasa-rasanya di seluruh penjuru negeri ini keadilan agraria ini mustahil didapatkan pak, mustahil. Bagaimana sebuah kelompok usaha atatu individu bisa menguasai ratusan ribu hektar, jutaan hektar tapi tanah rakyat yang 20×15 mungkin mereka harus berdarah-darah kan problem kita disana Pak," pungkasnya.
Program 100 Hari Kerja Kementerian ATR/BPN
Pertama, adalah menata ulang sistem dan tata cara pemberian perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU) yang lebih berkeadilan, mengarusutamakan pemerataan, tetapi tetap menjaga kesinambungan perekonomian.
Kedua, menyelesaikan pendaftaran dan penerbitan sertifikat HGU untuk 537 badan hukum yang sudah mempunyai izin usaha perkebunan (IUP) kelapa sawit, namun belum mempunyai HGU.
Ketiga, menyelesaikan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk menghindari konflik dengan badan hukum di kemudian hari.
Keempat, inovasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf produktif sehingga berguna bagi kemaslahatan umat.
Kelima, menyelesaikan pendaftaran 1,5 juta bidang tanah untuk mencapai target 120 juta bidang tanah pada tahun 2024.
Keenam, pemenuhan target 104 Kantor Pertanahan sebagai kabupaten/kota lengkap pada tahun 2024. Ketujuh, koordinasi secara vertikal maupun horisontal terkait penyiapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan terintegrasi dengan online single submission.
Kedelapan, penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.
Terakhir, pelaksanaan program Integrated Line Administration and Spatial Planning (ILASP) bekerja sama dengan World Bank bertemakan penguatan rencana tata ruang, administrasi pertanahan, dan batas administrasi desa di Indonesia yang memperhatikan perubahan iklim.
Artikel ini ditulis oleh
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
M
Reporter
- Muhammad Genantan Saputra
VIDEO: Aria Bima PDIP Singgung Keadilan Ke Nusron "Saya Percaya Menterinya Prabowo"
Aria Bima meminta agar Kementerian ATR/BPN harus adil, pembagian tanah untuk rakyat dan pengusaha.
Menteri AHY Janji Bakal Buat Tak Nyaman Mafia Tanah hingga ke Akarnya
AHY mengatakan salah satu isu yang selalu menjadi sorotan publik adalah urusan sengketa tanah atau lahan.
Menteri AHY Janji Tuntaskan Sengketa Lahan, Tapi Tak Bisa Kerja Sendirian
AHY menekankan dirinya bersama Kementerian ATR/BPN tidak bisa bekerja sendirian.
AHY 8 bulan yang lalu
Diskusi Arah Reforma Agraria, Dirjen Penataan Agraria Harapkan Program Terus Berlanjut
Kementerian ATR/BPN berupaya menjalankan program Reforma Agraria yang berorientasi memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
2.086 Hektar Tanah IKN Bermasalah, AHY: Insya Allah Ada Solusi Terbaik
AHY mengaku terus berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI terkait permasalahan lahan
AHY 6 bulan yang lalu
Pesan Penting untuk AHY yang Baru Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN: Gebuk Mafia Tanah
Bersamaan dengan itu, AHY juga mendorong proses redistribusi tanah untuk melahirkan keadilan, kemajuan, dan kesejahteraan.
AHY Ungkap Masih Ada 2.086 Hektare Tanah di IKN Nusantara yang Bermasalah
AHY mengatakan, secara prinsip dasarnya pembangunan tentu harus berjalan dengan baik. Namun, katanya, warga juga harus mendapatkan keadilan.
IKN 7 bulan yang lalu
Dapat Anggaran Tambahan Rp620 Miliar, Menteri ATR AHY: Fokusnya untuk Pemberantasan Mafia Tanah
AHY mengatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah memberikan anggaran belanja tambahan untuk 2024.
Menteri AHY Dapat Kucuran Anggaran Tambahan Rp620 Miliar dari Sri Mulyani, Buat Apa?
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tambahan anggaran tahun 2024 kepada Kementerian ATR/BPN sebesar Rp620 miliar.
