DPR: Panglima Kodam Tindak Keras Prajurit TNI Serang Desa di Deli Serdang, Minta Maaf Tak Cukup!

2. PERISTIWA

Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengecam penyerangan puluhan prajurit TNI ke sebuah desa di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

Selasa, 12 Nov 2024 16:07:40

TB Hasanuddin (©antara)

Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengecam penyerangan puluhan prajurit TNI ke sebuah desa di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, hingga menyebabkan seorang warga tewas. Dia meminta baik pelaku penyerangan hingga komandannya dihukum.

“Kami mengecam penyerangan yang dilakukan puluhan oknum prajurit TNI dari Batalyon Artileri Medan-2/Kilap Sumagan Kostrad kepada warga di Deli Serdang. Ini sudah masuk kategori kasus pembunuhan,” kata TB Hasanuddin, Selasa (12/11).

TB Hasanuddin menyebut tindakan para personel TNI tersebut sangat bertolak belakang dengan sumpah prajurit dan sapta marga.

“Insiden seperti ini sangat memalukan dan mencoreng citra TNI yang seharusya menjadi pelindung rakyat,” tegas Mayjen (Purn) TNI tersebut.

Politikus PDIP itu meminta Panglima Kodam I/Bukit Barisan Letjen Mochammad Hasan untuk menindak tegas para pelaku penyerangan. Letjan M Hasan sendiri telah mendatangi Desa Selamat dan meminta maaf kepada warga atas perilaku tidak terpuji personel Yon Armed-2/KS Medan.

“Permintaan maaf saja tidak cukup! Panglima Kodam harus mengambil tindakan keras kepada prajurit yang terlibat dalam serangan kepada warga,” ucapnya.

Selain itu, pria yang akrab disapa Kang TB ini meminta Pomdam I Bukit Barisan mendalami motif penyerangan karena belum ada kejelasan terkait hal ini. Ia juga mendorong pihak TNI menyelidiki keterlibatan prajurit lainnya.

"Kalau perlu beri hukuman keras kepada para Komandan Pleton, Komandan Kompi, dan Komandan Batalyon karena telah melakukan pembiaran terhadap kekerasan yang dilakukan prajuritnya,” ungkap Kang TB.

Dia menilai kejadian memilukan itu bisa terjadi juga karena kurangnya pengawasan pimpinan terhadap prajurit bawahannya. Oleh karenanya, menurut Kang TB, para komandan harus ikut bertanggungjawab.

"Jelas pengawasannya sangat kurang dan tidak melaksanakan piket dengan baik. Dan kalau memang benar kejadian ini diduga bermula hanya karena saling ejek, ini sangat tidak bisa diterima," ujar dia.

Kang TB menyatakan insiden ini menunjukkan adanya integrasi anggota TNI yang tidak sesuai dengan standar operasional militer. Ia menyebut penyerangan massa oknum TNI kepada masyarakat sipil sangat tidak pantas dan harus ditindaklanjuti dengan tegas.

“Penting bagi institusi militer untuk melakukan investigasi yang komprehensif untuk mengetahui alasan sebenarnya di balik peristiwa ini. Penanganan kasus harus dilakukan dengan transparan dan adil,” pesan Kang TB.

“Dan proses hukum harus berjalan tanpa ada intervensi, serta semua pihak yang terlibat harus bertanggung jawab atas tindakan mereka,” imbuhnya.

TNI Harus Bantu Pengobatan dan Kompensasi

Wakil Ketua MKD ini mengingatkan transparansi dalam penyelidikan dan penegakan hukum sangat penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan keluarganya.

“Jangan sampai aksi simpati dan empati hanya dilakukan saat awal-awal saja. Kami menuntut adanya update berkala dari penanganan kasus ini, dan TNI harus memastikan para pelaku dihukum maksimal,” tutur Kang TB.

TNI juga harus memberikan dukungan penuh kepada para korban kekerasan prajurit dan keluarganya. Kang TB pun menyatakan pengusutan kasus-kasus yang melibatkan oknum TNI harus dilakukan dengan transparan.

“Pendampingan termasuk bantuan medis, psikologi, dan kompensasi yang layak. Perlindungan kepada korban dan warga sipil yang terkena dampak langsung dari kekerasan oknum TNI sangat penting, dan pastikan mereka juga memperoleh keadilan,” ujarnya.