Komisi II DPR RI mulai memanggil penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota seluruh daerah dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024.
Senin, 11 Nov 2024 14:46:00
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto (tengah) bersama Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin (kiri), Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi (kedua kiri), Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X (kedua kanan), Pj Gubernur Banten Al Muktabar (kanan) saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024). Komisi II DPR RI mulai memanggil penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota seluruh daerah di tanah air secara maraton dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024.
Adapun RDP kali ini diawali oleh kehadiran kepala daerah di empat provinsi Indonesia, yakni Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X, Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Pj Gubernur Banten Al Muktabar.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan rapat tersebut dimaksudkan untuk memastikan dinamika jelang Pilkada 2024 di seluruh daerah tersebut bisa dilaksanakan baik dan netral. Demikian dilansir Antaranews, pada Senin (11/11).
"Berbagai macam persepsi isu terkait dengan keterlibatan ASN (aparatur sipil negara), termasuk keterlibatan para penjabat gubernur, bupati, dan wali kota, yang menyeruak di muka publik, sebaiknya kita kanalisasi dengan objektif di ruang Komisi II DPR RI ini," tutur Rifqinizamy.
Dia menyebut rapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebelumnya telah meminta Kemendagri sebagai pembina pemerintah daerah untuk menjaga ASN di pemerintahan daerah tidak terlibat dalam politik praktis dan tetap berpegang pada tugas serta tanggung jawab sebagai pelayan publik.
Sementara, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto yang hadir mewakili Mendagri, mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan ke pemerintahan daerah mekanisme terkait pelanggaran netralitas ASN pada pelaksanaan Pilkada 2024.
"Mekanismenya jelas, Bawaslu menindaklanjuti dan kemudian Kemendagri akan proses sesuai dengan kewenangan, dan tingkatan sanksi bisa diberlakukan mulai dari peringatan teguran, pemberhentian sementara, sampai pemberhentian secara tetap apabila memenuhi pembuktian," kata dia.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemendagri dan sejumlah kepala daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).
Artikel ini ditulis oleh
Editor Nanda Farikh Ibrahim
Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Aktifkan Desk Pilkada di Daerah
Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya mengaktifkan desk Pilkada di daerah untuk memastikan kelancaran proses Pilkada.
Komisi II DPR Jelaskan Tujuan Pilkada 2024 Dipercepat Jadi September
Wacana Pilkada serentak 2024 dipercepat terus bergulir. Awalnya Pilkada dijadwalkan digelar November 2024. Namun, ada usulan agar dimajukan menjadi September.
Bintang Dua Depan Kapolri-Panglima TNI Suruh Semua Kapolres & Dandim Berdiri, Ada Apa?
Berikut momen jenderal bintang 2 suruh semua Kapolres dan Dandim berdisi di depan Kapolri-Panglima TNI.
Jokowi Bakal Kumpulkan Kepala Daerah se-Indonesia di IKN 13 Agustus, Bahas Apa?
Presiden Jokowi akan menyampaikan sejumlah hal kepada kepala daerah se-Indonesia.
Jadwal Pilkada DKI 2024 dan Tahapan-tahapannya
Pilkada DKI Jakarta 2024 adalah proses pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024.
Polisi dan TNI di Inhu Kumpulkan Sejumlah Pihak Petakan Pengamanan Pilkada 2024
Berkaca dari Pilkada lalu, polisi mengevaluasi terkait pendistribusian logistik, kerusakan kotak hingga surat suara.
Wamendagri Bima Arya Dorong Pemda Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Masa Pilkada
Kemendagri telah memiliki situation room yang berfungsi untuk memonitor potensi persoalan yang terjadi di masa Pilkada.
PKPU Tahapan Pilkada 2024, Lengkap Beserta Jadwal Pemilihannya
Pilkada ini menjadi momen krusial bagi masyarakat untuk menentukan arah pembangunan dan kebijakan di daerah masing-masing.
Polres Rokan Hulu Melakukan Pembekalan Bimtek pada Personel Pengamanan TPS Pemilu 2024
“Petugas juga wajib mengenal anggota KPPS, menjalin komunikasi dengan warga sekitar serta jaga netralitas Polri
Petakan Daerah Rawan Konflik di Sumut, Kemendagri Ingatkan Pemilu yang Jujur dan Adil
Togap menegasakn, komitmen pemerintah pusat dalam mewujudkan pemilu yang aman, damai, dan demokratis.
KPUD Resmi Luncurkan Tahapan Pilgub Jakarta 2024
Peluncuran tahapan Pilgub Jakarta 2024 dilakukan dengan tujuan dapat memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat.
Apel Pengamanan Kampanye Pemilu 2024, Jenderal Polisi Ini Beri Pesan Menohok ke Anak Buah
Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal memimpin upacara Apel Siaga Tahap II Operasi Mantap Brata (OMB).
