Jenderal (Purn) Tito Karnavian ungkap fakta kecurangan di tingkat KPUD yang sering 'menyusahkan' aparat keamanan.
Kamis, 14 Nov 2024 15:04:00
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian blak-blakan menyebut jika sebagian besar sumber konflik saat Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) berasal dari ketidaknetralan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).
Hal tersebut ia sampaikan saat hadir dalam Rakornas Kesiapsiagaan & Kelancaran Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Rabu, (13/11) kemarin.
Dalam kesempatan itu, Tito menyebut, aparat keamanan sering kali menjadi pihak yang harus menanggung imbas dari sikap tak netral anggota KPUD. Dia mengungkap, sekitar 50 sampai 60 persen dari data menunjukkan ketidaknetralan anggota KPUD dalam proses Pilkada.
Tito mengatakan pemilihan anggota KPUD sudah mirip pemilihan kepala daerah. Masing-masing calon berlomba menempatkan orang kepercayaan mereka.
"Kalo teman-teman KPU di daerah enggak netral KPUD dan mohon maaf hampir 50-60% berdasarkan data persoalannya dari KPU bukan KPU Pusat ya KPUD," kata Tito.
"Karena masang anggota KPUD komisioner itu udah kaya pertarungan pilkada sendiri. Masang orang Bawaslu juga dipasang juga gimana mau netral," tambahnya.
Lebih lanjut, Tito mengatakan jika ketidaknetralan penyelenggara menjadi pemicu konflik di daerah. Dia meminta para penegak hukum tegas terhadap urusan netralitas penyelenggara.
Sebab, akibat dari ulah beberapa oknum ini aparat keamanan sering kali 'ketiban apes' lantaran harus menangani kegaduhan yang terjadi.
"Kalau sudah enggak netral aparat keamanan yang dapat tumpahan cuci piring saja. Ini Bawaslu juga itu harus tegas. Tapi kemampuan memetakan oleh aparat kemanan TNI-Polri baik dari operasional maupun BIN intelejennya itu menjadi kunci," jelas Tito.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan segera digelar pada 27 November 2024 mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menggelar pilkada di 37 Provinsi di Indonesia.
Pilkada Serentak 2024 hanya diikuti 37 dari 38 provinsi, karena Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY) tidak melakukan pilkada langsung.
Diketahui, Yogyakarta memiliki peraturan istimewa seperti termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Dalam undang-undang tersebut, tertuang aturan mengenai pengangkatan gubernur dan wakil gubernur DIY yang tidak dipilih melalui pemilihan umum, namun melalui proses pengukuhan.
Artikel ini ditulis oleh
Editor Endang Saputra
K
Reporter
- Khulafa Pinta Winastya
VIDEO: Mendagri Tito Bantah Kebocoran Data Pemilih di Kemendagri "Mungkin di KPU"
Menteri Tito menjelaskan anggaran-anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pilkada
VIDEO: OTT di Basarnas, KPK Tegas Libatkan Puspom TNI
KPK menyatakan dalam operasi tangkap tangan prajurit TNI telah melibatkan Puspom. Puspom disebut telah terlibat saat proses OTT dilaksanakan.
KPK 1 tahun yang lalu
Asep menjadi Dirdik KPK pada Juni 2022. Asep juga dipercaya menjadi Plt Deputi Penindakan dan Ekskusi KPK menggantikan Irjen Karyoto
Mendagri Copot Pj Bupati Kampar karena Langgar Netralitas di Pemilu 2024
Mendagri Tito Karnavian mencopot Pj Bupati Kampar, Muhammad Firdaus dari jabatannya.
Kekecewaan Panglima TNI Usai Kepala Basarnas Jadi Tersangka Korupsi di KPK
KPK meminta maaf karena pihaknya tidak koordinasi terlebih dahulu dengan pihak TNI sebelum mengumumkan keterlibatan Henri Alfandi.
Soal OTT Militer, TNI Pesan ke KPK: Cukup Kasih Tahu Saja, Jam Sekian Mau Tangkap TNI
Sehingga, Agung menegaskan tidak perlu bagi KPK memandang dalam operasi senyap atau OTT takut informasinya bocor.
TNI 1 tahun yang lalu
Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi
Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi
Respons TNI AD soal Dugaan Prajuritnya Terlibat Kasus Pembakaran Rumah Jurnalis Rico Sempurna
TNI AD buka suara soal dugaan keterlibatan prajurit TNI dalam kebakaran rumah jurnalis Rico Sampurna Pasaribu di Karo
VIDEO: Jenderal Tito Singgung Janji Paslon Pilkada "Mantap, Kau Langsung Didemo Rakyat"
Mendagri Tito kemudian menyinggung ketidak harmonisan antara Gubernur dengan Wali Kota dan Bupati karena unsur politis
TKN Prabowo-Gibran Klaim Temukan Dugaan Bukti Kecurangan Pemilu di Jateng dan Jatim
Fritz meminta KPU dan Bawaslu Jawa Timur untuk segera menindaklanjuti hal tersebut.
