Politik uang kembali mencuat sebagai isu utama dalam Pilgub Jawa Tengah tahun 2024.
Senin, 18 Nov 2024 19:12:14
Ikatan Mahasiswa Batang siap mengawasi jalannya Pilgub Jateng 2024 secara ketat. Terutama terkait dengan praktik politik uang yang dapat merusak jalannya pemilihan yang jujur dan adil.
Zidni Irfansyah, salah satu tokoh Ikatan Mahasiswa Batang memastikan mereka siap terjun langsung untuk melaporkan segala bentuk kecurangan atau praktik politik uang yang terjadi.
"Politik uang jelas merusak demokrasi kita. Elemen kami siap turun langsung dari desa hingga RT dan rumah-rumah. Kami akan memastikan bahwa proses Pilkada 2024 berjalan dengan transparan, adil, dan tanpa adanya pengaruh uang yang mengaburkan pilihan rakyat," ujar Zidni dalam sebuah diskusi yang digelar oleh para mahasiswa Batang, Senin (18/11).
Politik uang kembali mencuat sebagai isu utama dalam Pilgub Jawa Tengah tahun 2024. Praktik yang sering disebut sebagai ‘money politics’ diartikan bahwa pemilih dibujuk dengan uang atau barang untuk memilih calon tertentu.
Praktik ini ancaman serius bagi kualitas demokrasi. Praktik ini juga mengalihkan pemilih dari yang seharusnya memilih berdasarkan visi, misi, program, dan integritas kandidat, namun sebaliknya yang justru mengutamakan keuntungan sesaat.
Diskusi tersebut melibatkan berbagai peserta yang menyoroti sejumlah faktor yang menyebabkan politik uang masih marak, seperti budaya politik transaksional, rendahnya literasi politik, tingginya angka kemiskinan, serta persaingan ketat antar calon.
Para peserta diskusi sepakat bahwa untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, organisasi masyarakat, serta penyelenggara pemilu.
Zidni menambahkan, "Kami siap bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat, agar Pilkada 2024 benar-benar berlangsung sesuai dengan prinsip demokrasi yang sejati."
Para elemen yang ada pada Ikatan Mahasiswa Batang berharap agar masyarakat lebih cerdas dan kritis dalam menyikapi praktik politik uang dan tidak mudah terpengaruh oleh iming-iming jangka pendek.
Mereka juga mendorong agar lembaga penyelenggara pemilu, serta aparat penegak hukum, lebih tegas dalam menindak pelanggaran terkait money politics.
“Ketika dalam pengawasan kami di lapangan terdapat praktik-praktik money politics ataupun kecurangan yang dilakukan secara TSM oleh pihak-pihak tertentu, maka tidak segan akan kami laporkan kepada penyelenggara pemilu terkait maupun kepada organisasi komunitas ataupun kanal pengaduan yang ada”, pungkas Zidni.
Artikel ini ditulis oleh
Editor Titin Supriatin
Waspada, Politik Uang dan Netralitas PNS Jadi Kerawanan Pilkada
Bawaslu mengatakan politik uang dan netralitas ASN menjadi kerawanan Pilkada 2024
Momen Polisi Ajak Pria-Pria Bertubuh Kekar Tolak Politik Uang
Fokus utama kepolisian yakni memberikan pesan dan imbauan kepada komunitas kebugaran atau tempat fitnes.
Ini Bunyi Lengkap Petisi Guru Besar UI Tuntut Pemilu Jujur dan Adil
Deklarasi itu bertajuk 'Genderang Universitas Indonesia Bertalu Kembali'.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani menargetkan Jawa Tengah tetap menjadi kandang banteng di tengah blusukan Jokowi dan Prabowo-Gibran
Suasana Blora Jelang Pilkades Serentak, Pemkab Antisipasi Serangan Fajar
Pelaksanaan pilkades berada di bawah ancaman serangan fajar.
NEWS 1 tahun yang lalu
Update Pilkada Jateng: Dana Kampanye Diprediksi Naik, Berkas Luthfi dan Andhika Diperbaiki
Bila merujuk pada pelaksanaan Pilgub Jateng sebelumnya, dana kampanye yang ditetapkan Rp70 miliar.
KPU Usulkan Anggaran Rp2 Triliun untuk Pilkada Serentak Jateng 2024, Ini Rinciannya
Nantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.
Membangun Kesadaran Politik Melalui Pesta Adat Gawai Kebatin
Gawai Kebatin merupakan acara pesta adat yang sarat makna bagi masyarakat Talang Mamak
PDIP: Kecurangan Pilkada Bisa Picu Kekuatan Rakyat
PDIP menilai pilkada merupakan satu kesatuan kekuatan partai dengan paslon dengan tim pemenangan yang menyatu dengan rakyat.
PDIP 3 bulan yang lalu
