Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengungkap potensi kerawanan konflik di daerah yang menggelar Pilkada serentak 2024.
Kamis, 14 Nov 2024 15:33:14
Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengungkap potensi kerawanan konflik di daerah yang menggelar Pilkada serentak 2024.
Sekjen Wantannas, Laksdya TNI T.S.N.B Hutabarat membagi, tingkat kerawanana Pilkada 2024 menjadi tiga bagian.
Hal ini disampaikan saat rapat bersama dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/11).
"Yaitu rawan tinggi sebanyak 5 provinsi atau 15 persen. Rawan sedang sebanyak 21 provinsi atau 62 persen dan rawan rendah sebanyak 8 provinsi atau 24 persen," kata Hutabarat.
Jenderal bintang tiga ini menyebut, potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024 bisa terjadi saat pendaftaran pasangan calon.
"Melalui penyebaran hoaks, isu SARA, dan ujaran kebencian, netralitas aparatur, mobilisasi pendukung paslon yang bermuatan identitas dan sengketa antara calon perseorangan dengan lembaga penyelenggara Pemilu," terang dia.
Black Campaign
"Kedua pada saat pelaksanaan kampanye, seperti adanya black campaign, money politics, bentrok antar pendukung, dan pengrusakan alat kampanye," sambungnya.
Kemudian, pada saat pengadaan menurutnya bisa terjadi distribusi logistik yang tidak tepat waktu, manipulasi dan data logsitik Pemilu.
Kemudian, kekurangan logsitik yang diterima oleh TPS serta adanya teror dan intimidasi oleh kelompok-kelompok tertentu.
"Pada masa tenang adanya kampanye terselubung, money politik dari paslon dan kampanye melalui akun anonim media sosial. Pada pemungutan suara, adanya gangguan ancaman teror dan intimidasi misalnya dari OPM," ucapnya.
Wilayah Pedalaman
"Manipulasi pelaksanaan pemungutan suara di wilayah pedalaman, dan pemungutan dan pencoblosan suara dengan sistim noken atau ikat. Pada penghitungan suara dan rekapitulasi hasil unjuk rasa, unjuk rasa untuk dilaksanakannya pemilihan ulang, penolakan calon terpilih yang bukan dari orang asli atau anak adat. Pengerahan massa dan pengerusakan fasilitas umum," tambahnya.
Sedangkan, pada pengucapan janji calon terpilih bisa dilaksanakan unjuk rasa, penolakan calon terpilih.
"Adanya upaya penggagalan pada saat pengambilan sumpah atau janji paslon dan bentrok yang berujung anarkisme antara masa pendukung dan massa paslon dengan aparat keamanan," pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh
Editor Randy Ferdi Firdaus
Jawa Tengah Titik Rawan Pilkada 2024, Persaingan Sengit Andika Vs Luthfi jadi Alasan
Jawa Tengah menjadi salah satu titik rawan Pilkada 2024, KPU beberkan sejumlah faktornya.
Panglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya
Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Bawaslu RI Sebut Pilkada Lebih Rawan dari Pemilu
Ini terjadi karena pemilih dan peserta atau calon kepala daerah memiliki kedekatan yang lebih, bahkan diwarnai unsur kekeluargaan dalam kompetisi.
Bawaslu Ungkap Potensi Kerawanan Pilkada Tinggi Ketimbang Pilpres 2024
Potensi kerawanan Pilkada 2024 tinggi dikarenakan persaingan yang sangat tinggi antarcalon kepala daerah.
Pilkada Serentak Rawan Gangguan, Menko Polhukam Instruksikan Ini ke TNI-Polri
Menjelang pendaftaran, kerawanan ada tiga, tadi yang disampaikan, yakni kerawanan pencalonan, kerawanan pada kampanye, dan perhitungan," kata Hadi.
Data Bawaslu: 5 Provinsi Paling Rawan Saat Pilkada Serentak 2024, Teratas NTT
Kemudian disusul Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Timur (Jatim), Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Sulawesi Tengah (Sulteng).
Empat Penyebab Konflik Sosial di Pilkada 2024, Berikut Antisipasinya
Kemenko Polhukam melakukan pemetaan untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial tersebut.
Waspada, Politik Uang dan Netralitas PNS Jadi Kerawanan Pilkada
Bawaslu mengatakan politik uang dan netralitas ASN menjadi kerawanan Pilkada 2024
Panglima TNI Ungkap Ada Upaya KST Gagalkan Pilkada di Papua
Selain Papua, yang menjadi konsen TNI dalam pengamanan pada Pilkada nanti yakni di Aceh.
