- UANG
- EKONOMI
Menlu menjelaskan, BRICS dan OECD adalah dua kelompok negara yang berbeda dalam tujuan, latar belakang, dan karakteristik anggotanya.
Rabu, 30 Okt 2024 13:53:03
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan pengajuan Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS (Brasil, Russia, India, China, dan South Africa) tidak akan mengganggu proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.
"Tidak, kan kita negara non-blok dan itu sudah dipahami oleh seluruh anggota OECD" kata Airlangga usai menghadiri ISEF ke-11 tahun 2024, di JCC, Jakarta, Rabu (30/10).
Pernyataan Airlangga tersebut mengacu pada pernyataan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono sebelumnya, bahwa Indonesia tengah menjajaki keanggotaan bersama kelompok BRICS. Hal itu berbeda arah dengan Indonesia yang akan menjadi anggota OECD.
Menlu menjelaskan, BRICS dan OECD adalah dua kelompok negara yang berbeda dalam tujuan, latar belakang, dan karakteristik anggotanya. Sugiono menjelaskan, bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif.
Bergabung dengan BRICS atau OECD membawa berbagai keuntungan bagi negara anggotanya, terutama dalam bidang ekonomi, politik, dan pembangunan sosial.
Keuntungan Kerja Sama BRICS
Keuntungan dari sisi kerja sama ekonomi dan investasi. BRICS menyediakan platform bagi negara anggotanya untuk mengembangkan kerja sama ekonomi, termasuk perdagangan, investasi, dan proyek pembangunan.
Melalui lembaga seperti New Development Bank (NDB), negara anggota dapat mengakses pendanaan untuk proyek infrastruktur dan pembangunan tanpa ketergantungan pada institusi keuangan barat seperti Bank Dunia atau IMF.
Selanjutnya, keuntungan di sisi penguatan posisi di arena internasional. Negara-negara BRICS dapat memanfaatkan kekuatan kolektif mereka untuk menyeimbangkan pengaruh negara-negara maju dalam politik global dan keuangan internasional.
Misalnya, BRICS sering mendorong reformasi dalam institusi seperti IMF agar lebih inklusif terhadap kepentingan negara berkembang.
Keuntungan lainnya, adalah inovasi dan teknologi. Negara-negara BRICS sering bekerja sama dalam bidang riset dan inovasi. Misalnya, kerja sama dalam proyek kesehatan, teknologi, dan energi dapat memberikan akses pada pengetahuan dan teknologi baru yang mungkin tidak tersedia secara lokal.
Artikel ini ditulis oleh
Editor Idris Rusadi Putra
Sederet Keuntungan Indonesia Gabung Jadi Mitra BRICS
Sembilan negara tambahan yang menjadi mitra baru BRICS.
Prabowo Jadi Penentu Indonesia Gabung BRICS atau Tidak
Retno telah berkomunikasi dengan Prabowo Subianto mengenai BRICS ketika baru-baru diumumkan sebagai pemenang Pilpres 2024.
BRICS 1 bulan yang lalu
Fakta-Fakta dan Sejarah BRICS, Dibentuk Rusia dan Indonesia Sampaikan Keinginan untuk Bergabung
KTT BRICS pertama dilaksanakan pada 16 Juni 2009 di Yekaterinburg dimana para pemimpin BRIC.
BRICS 5 hari yang lalu
Indonesia Jadi Anggota OECD, Jokowi: Akan Mudah Akses Investasi
Jokowi menilai keanggotaan di OECD sangat penting untuk memudahkan investasi.
Prabowo: Kalau Untungkan Ekonomi Kita, Why Not Indonesia Join BRICS?
Prabowo juga menyatakan keinginnya pada sebuah konsep perdagangan dunia yang adil.
Menko Airlangga Undang Duta Besar Negara OECD untuk Dukung Aksesi Indonesia di OECD
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi tuan rumah jamuan makan malam bagi 28 perwakilan negara anggota OECD di Indonesia
Jokowi: Negara Berkembang Harus Bersatu Memperjuangkan Hak-haknya
Segala tindak diskriminasi terhadap upaya kemajuan negara-negara berkembang harus dihilangkan.
Menko Airlangga Klaim Jakarta hingga Kalimantan Timur Setara Singapura, Ini Datanya
Airlangga mencatat pendapatan per kapita Jakarta telah mencapai USD21.000 setara dengan negara Singapura.
Jokowi Pimpin Rapat Bahas Persiapan Indonesia Jadi Negara Anggota OECD
Saat ini terdapat sejumlah negara yang statusnya sama seperti Indonesia.
Usai Bertemu Jokowi di Istana, Sekjen OECD Temui Prabowo Subianto
Pertemuan Jokowi dan Cormann membahas proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD.