- PERISTIWA
- REGIONAL
Instruksi untuk tetap netral juga berlaku bagi pejabat di lingkungan Perusahaan Umum Daerah (Perumda).
Rabu, 30 Okt 2024 15:35:03
Pemilihan kepala daerah tinggal satu bulan lagi, untuk itu Penjabat (Pj) Wali Kota Tarakan Bustan mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik itu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Instruksi untuk tetap netral juga berlaku bagi pejabat di lingkungan Perusahaan Umum Daerah (Perumda).
“Setiap saya membuka acara, selalu bicara mari sama-sama kita sukseskan Pilkada, paling tidak tingkat partisipasi pemilih di Tarakan dan Kaltara yang pada pemilu lalu 81 persen, di Pilkada ini bisa mendekati 90 persen. Yang tidak kalah pentingnya, saya selalu mengimbau bagi ASN tanpa terkecuali, untuk menjaga netralitas, jangan berpolitik praktis, apabila saya temukan akan saya tindak tegas sesuai peraturan berundang-undangan yang berlaku,” terangnya, Rabu (30/10).
Laporan adanya ASN yang tidak netral, bisa datang dari Bawaslu maupun internal pemerintah kota, setiap laporan dan proses ada tahapannya, jika ada bukti bisa foto atau video, dan saksi makadapat diproses hingga pemberian sanksi, tetapi jika tuduhan secara lisan belum bisa di tindak secara tegas.
“Misalnya dalam video ada ASN yang ikut kampanye, naik panggung, mengajak untuk memilih pasangan calon tertentu, maka itu pelanggaran berat dan bisa di proses. ASN sendiri terdiri dari PNS dan PPPK, termasuk pejabat di Perumda,ketika tidak netral dan ada bukti akan langsung diproses,” ucapnya.
Untuk sanksi ada beberapa tingkatan, mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Oleh karena itu, Pj Wali Kota Tarakan akan membentuk tim, sehingga bila ada ASN yang tidak netral bisa segera diproses dan dijatuhi sanksi sesuai tingakatan keselahan yang diperbuat.
“Ayo jaga keamanan, kondusifitas, dan ketertiban kota, mari kita kembali mengulang suksesnya Pilpres, Pileg kemarin. Pilkada ini kita akan mendapatkan pemimpin yang baik dari yang terbaik, saya yakin semua calon pemimpin baik, tetapi kita akan mendapatkan yang terbaik untuk menjadikan Kaltara lebih baik lagi,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh
Editor Haris Kurniawan
Pemilu Tinggal 8 Hari, Pemprov Bali Instruksikan PNS dan ASN Harus Netral
Dalam waktu 8 hari akan diselenggarakan Pemilu 2024 untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi.
Kemendagri Tegaskan Menjaga Netralitas ASN Butuh Upaya Komprehensif Semua Pihak
Kemendagri telah menekankan kepada kepala daerah agar menjaga netralitas ASN pada Pilkada.
MenPAN-RB: PNS dan PPPK Harus Netral, Termasuk di Aktivitas Media Sosial
Netralitas ASN tersebut tidak sama dengan golongan putih (golput). Para PNS maupun PPPK tetap memiliki hak politik, yakni hanya pada bilik suara.
PNS 8 bulan yang lalu
ASN Pj Kepala Daerah Hadiri Konsolidasi PDIP di Semarang, Ini Kata Bawaslu
PDIP menggelar konsolidasi kader di Hotel Padma Kota Semarang, Selasa (15/8) malam.
Pj Gubernur Kaltim Jamin Netralitas ASN Jelang Pemilu 2024
Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik, setiap ASN harus menjauhi segala bentuk posisi kepentingan.
Harus Lebih Bijak, Begini Cara TNI dan Polri di Jateng Jaga Netralitas Selama Pemilu
Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini
Pemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik
PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.
Polres Kampar Tegaskan Seluruh Personelnya Harus Menjaga Netralitas dalam Pilkada
Anggota Polri agar tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Jangan main-main dengan netralitas, karena ini harga mati.
Kejagung: Kalau Ada Jaksa atau Pegawai Kejaksaan Tidak Netral di Pilkada akan Kita Jewer
Pihaknya tidak akan segan menindak siapa saja jajaran Korps Adhyaksa yang kedapatan tidak netral.
Anies Ingatkan TNI-Polri dan ASN soal Netralitas: Sumpah Itu di Atas Instruksi Atasan
Anies meyakini, TNI-Polri hingga ASN bakal bersikap netral sesuai sumpah dan UUD 1945 untuk tidak memihak