Johanis Tanak: Idealnya Tidak Ada Ketua KPK, Hanya Koordinator Saja

1 month ago 18
  1. PERISTIWA

Johanis Tanak menilai, sebaiknya KPK tidak perlu memiliki seorang ketua.

Selasa, 19 Nov 2024 17:49:54

 Idealnya Tidak Ada Ketua KPK, Hanya Koordinator Saja Capim KPK Johanis Tanak (©Istimewa)

Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menilai, sebaiknya KPK tidak perlu memiliki seorang ketua. Namun, hanya koordinator saja.

Menurutnya, tidak cocok ada seorang ketua tetapi saat pengambilan keputusan melalui cara kolektif kolegial. Mestinya, jika ada posisi ketua, maka dialah yang berwenang mengambil keputusan.

"Dikatakan juga bahwa pimpinan KPK dalam mengambil keputusan collective kolegial. Tapi di sisi lain ada ketua, dalam sistem ketatanegaraan menurut hemat saya terkait kelembagaan yang namanya ketua dia pengambil keputusan," kata Johanis saat fit and proper test di Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).

"Decision maker ada sama dia, kalau demikian bagaimana bisa mix antara keputusan yang bersifat kolektif kolegial dengan sementara ada satu ketua," sambungnya.

Maka dari itu, Johanis menilai, idealnya tidak ada ketua melainkan koordinator saja. Koordinator itu bisa bergiliran setiap tahun dari lima pimpinan KPK yang ada.

"Idealnya tidak ada ketua yang idealnya hanya koordinator saja, dan koordinator ini dari lima setiap tahun ganti-ganti saja, periode satu tahun ini si A dan periode tahun berikutnya si B. Akhirnya semua mendapat giliran sebagai kordinator," tuturnya.

Selain itu, Johanis melanjutkan, ada ketimpangan hirarki jika ada posisi ketua di KPK. Sehingga, posis ketua terkesan punya hak menentukan kebijakan dibanding pimpinan lainnya.

"Akibat adanya suatu ketua dia merasa sayalah ketua saya menentukan kebijakan dalam lembaga ini. Inilah yang rasanya tidak pas dan tidak perlu ada wakil, pimpinan saja, kalau pimpinan dia punya kedudukan yang sama kalau ketua rasanya ada perbedaan hierarki sehingga terjadi ketimpangan," pungkasnya.

Bakal Hapus OTT KPK

Johanis Tanak ingin menghapus Operasi Tangkap Tangkap (OTT) jika kembali menjadi pimpinan KPK. Dia menilai OTT adalah cara yang tidak tepat. Selama ini, OTT merupakan cara yang kerap dipakai saat KPK ingin menangkap seseorang.

"Mohon izin walaupun saya di pimpinan KPK, saya harus mengikuti, tapi berdasarkan pemahaman saya OTT sendiri itu tidak pas, tidak tepat. Karena OTT terdiri dari operasi tangkap tangan," kata Johanis saat fit and proper test di Komisi III DPR, Jakarta, Selasa (19/11).

Merujuk KBBI, Johanis menyebut, sebuah operasi layaknya seorang dokter yang akan melakukan operasi kepada pasien. Sebelum operasi, semua kebutuhan sudah direncanakan.

Sedangkan, dalam pengertian menurut KUHAP, tertangkap tangan adalah suatu peristiwa yang seketika itu juga pelakunya ditangkap, dan pelakunya langsung menjadi tersangka. Baginya, hal ini adalah pengertian yang berbeda. Menurutnya, tidak ada perencanaan dalam cara OTT.

"Terus, kalau seketika pelakunya melakukan perbuatan dan ditangkap, tentunya tidak ada perencanaan," katanya.

"Nah kalau ada suatu perencanaan operasi itu, terencana, satu dikatakan suatu peristiwa itu ditangkap, ini suatu tumpang tindih. Itu tidak tepat," ujar Johanis.

Atas dasar itu, dia menilai OTT tidak tepat. Namun, selama ini OTT sudah menjadi tradisi di KPK dan dia tak bisa menentang.

"Ya menurut hemat saya OTT itu tidak tepat. Dan saya sudah sampaikan pada teman-teman. Saya pribadi, tapi karena lebih mayoritas mengatakan itu menjadi tradisi, ya apakah ini apakah ini tradisi bisa diterapkan saya juga enggak bisa juga saya menantang," tuturnya.

Jika kembali menjadi pimpinan KPK, Johanis bakal meniadakan cara OTT karena tak sesuai dengan pengertian KUHAP.

"Tapi, seandainya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup, close. Karena itu tidak sesuai pengertian yang dimaksud dalam KUHAP," jelasnya.

"Seperti saya katakan kita itu menjalankan peraturan perundangan. Bukan berdasarkan logika," tutup Johanis.

Artikel ini ditulis oleh

Titin Supriatin

Editor Titin Supriatin

M

Reporter

  • Muhammad Genantan Saputra
Johanis Tanak Bakal Hapus OTT Bila Jadi Pimpinan KPK Lagi, Alasannya karena Tak Sesuai KUHAP
Ramai-Ramai Pegawai Tuntut Pimpinan KPK Mundur Usai Minta Maaf ke TNI soal OTT Basarnas

Ramai-Ramai Pegawai Tuntut Pimpinan KPK Mundur Usai Minta Maaf ke TNI soal OTT Basarnas

Permintaan maaf secara terbuka Wakil Ketua KPK Johanis Tanak ke pihak TNI berbuntut panjang.

Pernah Tersandung Etik, Ini Profil Johanis Tanak yang Mau Jadi Pimpinan KPK Lagi

Pernah Tersandung Etik, Ini Profil Johanis Tanak yang Mau Jadi Pimpinan KPK Lagi

Tanak dan Nurul Ghufron pimpinan KPK yang kembali mendaftar untuk diseleksi Pansel

 Cuci Tangan & Salahkan Bawahan

Ramai-Ramai Anak Buah Asep Guntur Kecewa ke Pimpinan KPK: Cuci Tangan & Salahkan Bawahan

Disusul dengan permintaan maaf Johanis ke TNI dengan menyebut penyelidiknya khilaf saat OTT (Operasi Tangkap Tangan) kasus dugaan suap di Basarnas.

 Menko Luhut Ngegas Kembali Sebut OTT Kampungan, Tak Takut KPK Marah!

VIDEO: Menko Luhut Ngegas Kembali Sebut OTT Kampungan, Tak Takut KPK Marah!

Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Penyelidik Korupsi (KPK) kampungan.

 Semua Bertanggung Jawab

KPK Isyaratkan Hapus Pembagian Bidang Kerja Pimpinan: Semua Bertanggung Jawab

Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengisyaratkan bakal menghapus pembagian kerja wakil ketua bidang penindakan dan pencegahan.

KPK 1 tahun yang lalu

 Lembaganya kan Bagus, Tiap Bulan Ada OTT
 Orang Lagi Telepon Istri Tahu-Tahu Disadap

Luhut Sebut OTT KPK Kampungan: Orang Lagi Telepon Istri Tahu-Tahu Disadap

Menurutnya, OTT KPK dilakukan secara serampangan. Dia juga kesal KPK asal menyadap ponsel pejabat negara.

Cerita Luhut di-Bully karena Tak Setuju OTT KPK

Cerita Luhut di-Bully karena Tak Setuju OTT KPK

Luhut turut buka suara soal tudingan mengecilkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, ia mengklaim KPK turut serta dalam pembentukan e-catalog.

Beda Pendapat di Sidang Dewas KPK, Albertina Ho Nyatakan Johanis Tanak Terbukti Langgar Etik

Beda Pendapat di Sidang Dewas KPK, Albertina Ho Nyatakan Johanis Tanak Terbukti Langgar Etik

Albertina menilai komunikasi yang dilakukan Johanis dengan pejabat Kementerian ESDM berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

Muhammadiyah Dukung Aksi ‘Bersih-Bersih’ Kejaksaan Agung

Muhammadiyah Dukung Aksi ‘Bersih-Bersih’ Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung diingatkan agar tidak hanya mengedepankan penindakan, tapi perbaikan sistem internal.

Jokowi Evaluasi Perwira TNI Duduki Jabatan Sipil Buntut Kasus Suap Kepala Basarnas
Read Entire Article
International | Politik|