Yasonna menyinggung Supratman yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi (Baleg) dan kerap membahas Undang-Undang.
Senin, 04 Nov 2024 14:50:32
Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna Laoly menyebut adanya prakit 'titip-titipan' Rancangan Undang-Undang (RUU) dari pemerintah ke DPR.
Hal ini diungkapkan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/11).
"Saya ikut serta di pemerintahan selama 10 tahun kurang 3 bulan. Jadi saya tahu benar kadang-kadang soal kejar tayang ini, juga barangkali teman-teman," kata Yasonna.
"Kalau kita mau jujur titipan-titipan Rancangan Undang-Undang dari pemerintah ke DPR ini kan dibuka saja lah," sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Eks Menkumham ini pun menyinggung Supratman yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi (Baleg) dan kerap membahas Undang-Undang.
Sehingga, dia ingin agar pembahasan terkait dengan Undang-Undang tidak lagi kejar tayang. Menurutnya, hal itu akan menimbulkan banyak persoalan.
"Pak menteri ini adalah mantan Ketua Baleg, kita sering membahas Undang-Undang bersama, ada keinginan untuk pembahasan Undang-Undang ke depannya lebih dalam tidak kejar tayang, karena potensialnya bisa menimbulkan banyak soal," ujarnya.
"Kita pengalaman Pak menteri, membahas rencana (rancangan) undang-undang cipta kerja. Mahkamah Konstitusi baru saja mengabulkan Gugatan dari buruh tentang ini," tambahnya.
Selain itu, sebagai orang yang berpengalaman di Baleg. Ia ingin agar ke depannya bisa dibahas secara mendalaman terkait dengan perundang-undangan.
"Sebagai orang yang sangat berpengalaman di baleg tentunya kita menitipkan pesan kepada pemerintah melalui Pak menteri ke depannya boleh kita katakan cara-cara pembahasan perundang-undangan lebih kita bahas secara mendalam, kecuali revisi-revisi singkat barangkali," ungkapnya.
"Tadi saya dengan Pak Al-Muzzammil ini dulu sama-sama di Baleg dari tahun 2004 2009. Akang Agun, Ibu Dewi, kalau kita di Baleg itu dulu membahas undang-undang maupun di komisi itu Pansus itu dalam dari segi aspek sosiologis, yuridis, filosofis gitu ya," pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
RUU Perampasan Aset Jalan di Tempat, Menkumham: Kami Jumpai Pimpinan DPR
Menkumham Yasonna Laoly menyebut, pembahasan RUU Perampasan Aset masih menjadi prioritas pemerintah.
Menteri Yasonna Minta Anak Buahnya Tindak Tegas Notaris Bermasalah
"Membantu masyarakat yang mengalami kerugian dari tindakan notaris yang tidak profesional," kata Yasonna
Yasonna Usai Dicopot Jokowi dari Menkum HAM: Jabatan Amanah, Tidak ada yang abadi
Yasonna mengaku sempat bertemu empat mata dengan Jokowi sebelum dicopot sebagai Menteri Hukum dan HAM.
Kena Reshuffle Jokowi, Yasonna Titip Tahanan ke Dirjen PAS: Mereka Adalah Manusia
Hal itu diungkap Yasonna saat menjadi inspektur di Upacara Hari Pengayoman pada Senin (19/8).
VIDEO: Arteria Dahlan Ngegas di DPR saat Menkumham Dituding Tidak Netral Pemilu
Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Selasa, 21 November 2023.
Ngamuk, Ribka Tjiptaning Semprot Yasonna Datang Telat Bikin Paripurna Molor: Enggak Sopan Ini
Ribka meminta agar siapapun menteri yang hadir di rapat paripurna disiplin hadir dan tepat waktu.
Puan Balas Jokowi soal RUU Perampasan Aset: Apakah Dipercepat akan Lebih Baik?
Puan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.
VIDEO: Tajam Benny Demokrat Minta Menkum HAM Tak Terlalu Banyak Berimajinasi!
Anggota Komisi Benny K Harman sempat meminta agar Yasonna tidak berimajinasi terlalu berlebihan.
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset
Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Refleksi Akhir Tahun, Menteri Yasonna: Evaluasi dan Identifikasi Peluang Mendatang
Yasonna meminta seluruh jajarannya melakukan evaluasi diri dan bersiap memasuki periode baru dalam merencanakan langkah-langkah ke depan.
VIDEO: Pesan Mendalam Yasonna PDIP, Pigai Jangan Patah Arang & Jangan Berbeda dengan Yusril
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai melakukan rapat kerja perdana bersama Komisi XIII DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis 31 Oktober 2024.
