Menang Pilpres AS, Donald Trump Masih Terjerat Sederet Kasus Hukum, Ini Daftarnya

2. DUNIA

Donald Trump menyampaikan deklarasi kemenangannya sebagai presiden terpilih AS pada Rabu (6/11).

Jumat, 08 Nov 2024 09:50:00

Donald Trump menari di akhir kampanyenya di Madison Square Garden di New York, Amerika Serikat (AS), pada 27 Oktober 2024. (Dok. Angela Weiss/AFP) (©© 2024 Liputan6.com)

Donald Trump terpilih sebagai presiden ke-47 Amerika Serikat. Meskipun demikian, ia masih menghadapi sejumlah kasus hukum yang belum terselesaikan. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah mengenai uang tutup mulut yang melibatkan dirinya, sebagaimana dilaporkan CNN pada Kamis (7/11).

Keadaan ini merupakan situasi yang sangat tidak biasa baginya. Belum pernah ada terdakwa pidana yang berhasil terpilih sebagai pemimpin tertinggi negara, dan seorang mantan presiden sebelumnya tidak pernah menghadapi dakwaan pidana.

Trump telah menyatakan beberapa kali ia ingin memecat penasihat khusus Jack Smith dan menghentikan semua kasus federal yang dihadapinya. Di bawah ini adalah perkembangan terbaru mengenai kasus hukum yang melibatkan Donald Trump:

Vonis di New York:

Trump dijadwalkan untuk hadir di pengadilan pada 26 November 2024 untuk menerima vonis awal tahun ini terkait 34 dakwaan yang diajukan terhadapnya. Kasus tersebut berhubungan dengan pemalsuan catatan bisnis untuk menutupi pembayaran uang tutup mulut kepada bintang film dewasa Stormy Daniels selama kampanye 2016. Daniels menuduh Trump berselingkuh, namun Trump membantah semua tuduhan tersebut. Hingga saat ini, masih menjadi tanda tanya apakah vonis tersebut akan benar-benar dijatuhkan. Tim hukum Trump akan berupaya keras untuk memastikan bahwa vonis tidak akan dikeluarkan.

Gugatan Perdata

Donald Trump menari di akhir kampanyenya di Madison Square Garden di New York, Amerika Serikat (AS), pada 27 Oktober 2024. (Dok. Angela Weiss/AFP) © 2024 Liputan6.com

Sejak kasus ini diajukan pada tahun 2023, strategi hukum utama yang diterapkan oleh Trump adalah menunda persidangan hingga setelah pemilihan presiden AS. Pejabat dari Departemen Kehakiman sedang mencari cara untuk menyelesaikan kedua kasus pidana tersebut, sambil tetap mematuhi memo dari Kantor Penasihat Hukum departemen yang dikeluarkan pada tahun 2020, mengenai penuntutan atau dakwaan terhadap presiden yang sedang menjabat.

Kasus di Georgia

Kasus pidana Trump yang lain terjadi di Georgia, di mana ia berusaha untuk membatalkan hasil pemilihan umum tahun 2020. Tindakan ini menambah kompleksitas situasi hukum yang dihadapinya dan menunjukkan upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi hasil pemilihan.

Gugatan Perdata

Trump juga pernah menghadapi serangkaian gugatan perdata, termasuk yang berkaitan dengan perannya dalam insiden serangan 6 Januari 2021 di Capitol AS. Selain itu, ia terlibat dalam dua kasus pencemaran nama baik yang diajukan oleh E. Jean Carroll, serta kasus penipuan perdata yang dilayangkan oleh jaksa agung New York, yang memaksanya untuk membayar ganti rugi hampir USD 454 juta.