Mendagri Bakal Setop Sementara Bansos sampai Pilkada 2024 Selesai, Edaran Segera Disebar

2. POLITIK

Mendagri Tito Karnavian setuju atas usulan penyaluran bantuan sosial dihentikan sementara waktu menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 hingga selesai.

Selasa, 12 Nov 2024 19:27:16

Warga mengambil beras bantuan sosial di Kantor Kelurahan Meruyung, Depok, Jawa Barat, Selasa (26/9/2023). Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog membagikan Bantuan Sosial (Bansos) berupa beras kepada masyarakat berpendapatan rendah selama 3 bulan masing-masing 10 kg per keluarga penerima manfaat (KPM). Total beras yang dibagikan adalah sebanyak 640 ribu ton dan ditujukan pada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 38 Provinsi. Penambahan periode bantuan diharapkan selain menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan menjaga daya beli masyarakat juga membantu pengendalian inflasi sebagai dampak kenaikan harga beras saat ini. (©©2023 Merdeka.com/Arie Basuki)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian setuju atas usulan penyaluran bantuan sosial dihentikan sementara waktu menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 hingga selesai.

Hal tersebut, kata dia, sebagaimana usulan Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dan sejumlah penjabat (Pj) kepala daerah pada Senin (11/11).

"Pak Bima Arya sampaikan bahwa teman-teman Komisi II meminta agar distribusi bansos untuk ditunda sampai dengan pilkada. Kami setuju, pak. Langsung setuju sekali," kata Tito dalam RDP Komisi II DPR RI bersama Pj kepala daerah se-Jawa Timur di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11).

Dia menyebut pihaknya menyambut baik umpan usulan dari Komisi II DPR RI tersebut dan akan segera menyusun surat edaran untuk mengejawantahkannya.

"Apalagi ini bolanya dari Komisi II, bola lambung ini tinggal kami smash saja, tinggal buat surat edaran," ucapnya.

Namun, dia meminta agar sejumlah wilayah tetap mendapat penyaluran bansos selama kurun waktu jelang Pilkada 2024 hingga selesai. Di antaranya, wilayah bencana alam seperti erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Kecuali daerah-daerah yang memang memerlukan bansos karena ada bencana seperti Lewotobi yang sekarang di Flores Timur, Sikka, lebih dari 12 ribu (orang) yang ngungsi, ya enggak mungkin kami enggak kasih bansos mereka pak, mereka memerlukan itu," kata dia.

Usulan PDIP

Sebelumnya, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan setuju atas usulan penyaluran bantuan sosial dihentikan sementara waktu menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 hingga selesai digelar.

"Kami sudah menangkap dengan baik pesannya supaya bansos ini tidak disalahgunakan. Kami akan langsung lakukan pembahasan begitu ya, tetapi esensinya, substansinya kami setuju," kata Bima Arya usai rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI.

Bima mengatakan pihaknya mempertimbangkan untuk menghentikan terlebih dahulu penyaluran bansos dalam kurun waktu tersebut agar tidak mendelegitimasi hasil Pilkada 2024.

"Jangan sampai di lapangan itu terjadi kontroversi yang kemudian menimbulkan polemik hukum dan legitimasi dari hasil pilkada sendiri," ujarnya.

Saat rapat berlangsung, anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus mengusulkan agar penyaluran bansos dihentikan sementara waktu menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 hingga selesai digelar.

"Satu saran saya pimpinan, kalau bisa karena kan hanya hitungan minggu ini pilkada kita, kalau bisa semua bansos-bansos dari pemerintah daerah dihentikan dulu sementara sampai 27 November supaya semua yang bertarung equal, pak. Jadi tidak ada yang diuntungkan," katanya.