- PERISTIWA
- NASIONAL
Satryo menegaskan bahwa penerima beasiswa LPDP tidak diwajibkan untuk kembali mengabdi di Indonesia, karena situasi dalam negeri saat ini belum mendukung.
Rabu, 06 Nov 2024 10:16:00
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menegaskan bahwa alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dari universitas luar negeri memiliki kebebasan untuk berkarya di manapun tanpa harus kembali ke Indonesia.
"Kami memang memberi kesempatan kepada mereka untuk berkontribusi di luar negeri. Meskipun tidak kembali, jika mereka memiliki prestasi yang baik, bekerja di perusahaan ternama, atau menciptakan inovasi, itu tetap menjadi kebanggaan bagi Indonesia. Jadi, meskipun berada di luar negeri, semangat Merah Putih tetap ada," ujar Satryo setelah Rapat Tingkat Menteri di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, pada Selasa, 5 November 2024.
Ia juga menambahkan bahwa ketidakharusan bagi penerima beasiswa LPDP untuk kembali ke tanah air disebabkan oleh kondisi di dalam negeri yang dinilai belum optimal dalam memberikan fasilitas dan peluang bagi mereka untuk berkarya sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen untuk berkolaborasi dalam membangun industri di dalam negeri, yang nantinya dapat menampung keahlian serta gelar pendidikan para alumni LPDP dari universitas luar negeri.
Satryo juga mengingatkan masyarakat agar tidak melihat pemberian beasiswa pendidikan tinggi ke luar negeri, seperti Program LPDP, sebagai hal yang merugikan. Sebab, investasi di bidang pendidikan tidak pernah membawa kerugian.
"Apakah itu menghabiskan uang? Tidak juga. Investasi pendidikan tidak pernah merugikan. Jangan hanya dilihat dari pulang atau tidaknya. Mereka memiliki karir dan prestasi, tidak menganggur, bekerja, serta memperoleh pengetahuan dan penghasilan yang baik. Mengapa tidak?" imbuhnya.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie sebelumnya menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan penelitian mendalam mengenai penggunaan dana LPDP yang berbasis pada data.
Penelitian ini mencakup analisis yang berfokus pada pengeluaran serta manfaat yang dihasilkan, atau yang dikenal dengan cost-benefit analysis.
"Kita perlu mengevaluasi kembali alokasi dana LPDP, terutama terkait penggunaan dana yang saat ini banyak dialokasikan untuk program magister, apakah sudah optimal atau belum," ujarnya.
Stella menekankan bahwa asas dari suatu pengeluaran yang optimal harus mencakup keadilan dan kualitas, sehingga kedua aspek tersebut menjadi pertimbangan penting dalam kajian ulang ini.
"Dalam waktu dekat, kami akan mempublikasikan temuan dan rekomendasi kami untuk mengoptimalkan penggunaan dana LPDP agar lebih transparan," tambahnya.
Artikel ini ditulis oleh
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
L
Reporter
- Luqman Rimadi
- Tim News
Anies Soal Penerima Beasiswa yang Tak Kembali: Mereka Tetap Berkontribusi untuk Indonesia
Anies menegaskan, dengan tidak kembali ke Indonesia bukan berarti mereka tidak berkontribusi
Beda dengan Luhut soal Wacana Dwi Kewarganegaraan bagi Diaspora, Menkumham Singgung Sumpah Pemuda
Menkumham Yasonna H Laoly merespon wacana dwi kewarganegaraan untuk diaspora yang tengah mencuat. Dia menyinggung isi Sumpah Pemuda.
Kisah Mahasiswa RI Terjebak di Negeri Orang Hingga Kehilangan Status WNI Karena G30S PKI
Pada tahun 1950-an hingga 1960-an, Presiden Soekarno sedang gencar memberikan beasiswa kepada para mahasiswa untuk melanjutkan studi di luar negeri.
BKN Tak Bakal Paksa PNS untuk Pindah ke Ibu Kota Nusantara
Pemerintah tidak memaksa untuk pindah ke daerah pengabdian, tetapi PNS pun tidak boleh untuk menolak penugasan yang diberikan kepadanya.
PNS 8 bulan yang lalu
Sisi Negatif Jadi PNS: Harus Siap Bertugas Dimanapun, Tak Boleh Protes Gaji
Mengingat, profesi PNS merupakan abdi negara yang harus siap ditempatkan di seluruh pelosok Indonesia.
Dubes: WNI Pindah Kewarganegaraan Singapura Bukan Anak Muda, Tapi Orang Tua
Kementerian Hukum dan HAM mencatat ribuan warga negara Indonesia berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Singapura.
WNI 1 tahun yang lalu
PDIP: Dulu Dukung UU Tapera, Kini Menolak Iuran
Hasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.
Info Terbaru: PPPK yang Ingin Daftar CPNS Tidak Perlu Berhenti Bekerja
PPPK tak perlu berhenti bekerja saat mendaftar CPNS, dengan ketentuan sudah bekerja satu tahun.
PPPK 3 bulan yang lalu
Jokowi Beri Bantuan Kemanusiaan Sementara untuk Pengungsi Rohingya
Jokowi memastikan bantuan tersebut akan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal.
Terungkap, Ini Alasan Luhut Tak Mau Jadi Menteri Jika Ditawari Presiden Terpilih
Meskipun demikian, Luhut mengaku bersedia apabila diminta hanya untuk memberikan saran oleh Presiden yang terpilih nantinya.
