- UANG
- EKONOMI
Ia menilai putusan MK tersebut sudah berfisat final dan mengingat.
Jumat, 08 Nov 2024 18:34:19
Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli menegaskan bahwa pemerintah mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan dan melakukan perubahan pada sejumlah pasal dalam UU Ciptaker atau UU Cipta Kerja.
Ia menilai putusan MK tersebut sudah berfisat final dan mengingat. Hal itu disampaikan Yassierli ketika ditemui saat kunjungannya di BPVP Padang, Jumat (8/11/2024) sore.
"Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan beberapa pasal yang digugat, sebagian besar terkait ketenagakerjaan. Itu sudah putusan yang final dan mengikat, maka kemudian kita pemerintah harus mengikuti," katanya.
Ia mengatakan, dari 21 pasal UU Ciptaker yang digugat, Kementerian Tenaga Kerja sudah membagi mana yang harus diselesakaikan terlebih dahulu, kemudian jangka menengah sampai jangka panjang terkait UU Ketenagakerjaan.
Kemudian yang termasuk jangka pendek yang harus segera diselesaikan adalah soal upah.
"Idealnya memang 21 November 2024 batas waktu gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan rekomendasi dari Dewan Pengupahan (DP) provinsi. Kemudian Putusan MK baru diketok Jumat yang lalu, sedangkan permintaan Presiden itu untuk mengoptimalkan keberadaan DP Nas, dan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit. Ini yang sekarang sedang kami dioptimalkan," ujarnya.
Regulasi Dikeluarkan
Ia mengatatakan, regulasi yang nantinya akan dikeluarkan menjadi Peraturan Menteri adalah sebuah regulasi yang lahir dari kesepakatan bersama dari semua komponen LKS Tripartit nasional.
Ia juga mengatakan, aturan yang diterbitkan pascaputusan MK harus dipatuhi oleh perusahaan.
Kemudian, terkait masih ada keberatan dari pengusaha pasca-putusan MK tersebut, Yassierli mengatakan semuanya masih berproses.
"Ini kan masih proses, terkait adanya keberatan dari beberapa pihak nanti kita coba cari titik temunya. Itulah tugas dari pemerintah," ujarnya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang diajukan oleh Partai Buruh. Keputusan tersebut diumumkan dalam sidang yang digelar pada (31/10).
Artikel ini ditulis oleh
Editor Idris Rusadi Putra
L
Reporter
- Lisa Septri Melina
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjamin PP Pengupahan sudah tak lagi berlaku setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
DPR Kaji Permintaan MK Buat UU Ketenagakerjaan Baru
DPR akan mengkaji usulan tersebut bersama-sama dengan pemerintah.
DPR 1 minggu yang lalu
12 Poin Penting Putusan MK yang Ubah UU Cipta Kerja, Kabar Baik untuk Buruh
Wakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi, mendengar putusan MK dikabulkan tentunya mendapat dukungan dari kaum buruh.
Kemnaker Temukan 2 Provinsi Langgar Aturan Upah Minimum, Apa Sanksinya?
Ada dua provinsi yang menaikan upah minimum tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.
Menaker Ida Tak Masalah Jika Aturan UMP 2024 Diprotes: Itu Hak Teman-Teman
Berdasakan beberapa pandangan akademisi, peraturan ini jauh lebih memenuhi dari sisi teori apapun terkait pengaturan pngupahan.
Menaker Ida: Kenaikan UMP 2024 Diputuskan Sebelum November
Pihaknya saat ini tengah menyerap berbagai aspirasi dari sejumlah pihak terkait besaran UMP 2024.
gaji 1 tahun yang lalu
Putusan MK Perketat Aturan PHK, Perusahaan Tak Bisa Sepihak Pecat Karyawan
Putusan ini tertuang dalam Putusan MK Nomor 168/PUU-XXII/2024, yang salah satu poin utamanya menyentuh mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Jadi Cawapres Dorong Revisi UU Ciptaker, Cak Imin Klaim Dulu Terpaksa Setuju Keputusan Koalisi
Menurut wakil ketua DPR ini, undang-undang yang berkaitan dengan pengupahan perlu direvisi agar memberikan keadilan.
Menaker Ida Minta Gubernur Segera Umumkan UMP 2024: Paling Lambat Hari Ini
Penetapan Upah Minimum haruslah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No.51 Tahun 2023.
Data Terbaru: 59.796 Pekerja Kena PHK Hingga Oktober 2024
Untuk mengurangi angka PHK yang terus bertambah, Menaker Yassierli mendorong setiap daerah untuk membangun sistem peringatan dini.
PHK 1 bulan yang lalu
