Pemecatan Lindner diperlukan untuk mencegah kerugian bagi negara.
Kamis, 07 Nov 2024 13:55:00
Kanselir Jerman, Olaf Scholz memecat Menteri Keuangan Christian Lindner. Keputusan ini membuka jalan bagi pemungutan suara mosi tidak percaya oleh parlemen.
Dilansir dari CNN, dalam pidato yang disiarkan di televisi, Scholz mengatakan pemecatan Lindner diperlukan untuk mencegah kerugian bagi negara.
Pemecatan itu terjadi setelah berhari-hari negosiasi politik antara anggota kunci pemerintahan koalisi yang berkuasa di Jerman, Scholz dari Partai Sosial Demokrat, Lindner dari Partai Demokrat Bebas, dan Robert Habeck dari Partai Hijau.
Pemecatan ini semakin memperburuk sentiment ekonomi bagi Jerman, di tengah kekhawatiran pemerintahan Trump yang akan datang.
Scholz mengatakan,ia sekarang akan mengadakan pemungutan suara mosi tidak percaya pada tanggal 15 Januari, yang dapat memungkinkan pemilihan umum diadakan pada akhir Maret tahun depan.
Ia mengatakan akan tetap menjabat hingga tanggal 15 Januari dan berusaha menyelesaikan undang-undang yang paling penting, dengan menyarankan bahwa ia akan berbicara dengan pemimpin oposisi Friedrich Merz dari Christian Democratic Union (CDU) untuk meloloskan undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi dan pertahanan.
“Ekonomi tidak dapat menunggu hingga setelah pemilihan umum,” kata Scholz.
Bertikai Sebelum Pemecatan
Sebelum pemecatannya, Lindner telah memicu pertikaian selama berhari-hari dengan penerbitan makalah ekonomi setebal 18 halaman yang diterbitkan minggu lalu, berjudul "Perubahan ekonomi Jerman"
Makalah itu telah digambarkan di media Jerman sebagai dokumen perceraian koalisi, karena nada dan isinya tampak sangat bertentangan dengan posisi mitra pemerintahannya.
Dalam dokumen terperinci yang menganjurkan pemotongan pajak, Lindner mengatakan "perubahan ekonomi dengan revisi mendasar sebagian keputusan politik utama diperlukan untuk mencegah kerusakan di Jerman sebagai lokasi bisnis."
Selain perpecahan yang terungkap dengan mitra koalisinya, para oposisi juga berpendapat bahwa makalah Lindner tampak seperti manifesto kampanye. Sebelum perkembangan hari Rabu, pemilihan umum Jerman berikutnya dijadwalkan akan berlangsung pada bulan September 2025.
Terakhir kali Jerman menyelenggarakan pemilu cepat adalah pada tahun 2005, saat itu diselenggarakan oleh Kanselir Gerhard Schroder, yang kemudian kalah dari Angela Merkel.
Perdagangan duri
Kanselir Jerman dan Lindner saling mengkritik dalam konferensi pers terpisah pada hari Rabu.
Scholz mengatakan kepada wartawan bahwa “Lindner tidak menunjukkan keinginan untuk melaksanakan usulan kami” dan, oleh karena itu, “tidak ada dasar kepercayaan untuk kerja sama di masa mendatang” dengan menteri keuangan yang akan lengser.
Kanselir juga menuduh menteri keuangan "tidak melayani kepentingan umum tetapi melayani klien dan partainya sendiri." Menurut Scholz, Lindner juga akan diberhentikan oleh Presiden negara itu Frank-Walter Steinmeier.
Berbicara kepada wartawan pada hari Rabu, Lindner mengatakan bahwa dia telah "merekomendasikan pemilihan umum lebih awal sebagai solusi atas kebuntuan anggaran" – sebuah usulan yang menurutnya ditolak oleh Scholz.
Lindner juga menuduh Scholz telah memintanya untuk menghentikan “rem utang” – sebuah pasal konstitusional yang mencegah pemerintah meminjam secara berlebihan dan mengumpulkan utang – sesuatu yang menurut Lindner tidak ingin ia lakukan.
“Setelah pemilu AS, kami perlu menunjukkan bahwa kami dapat diandalkan,” kata Scholz, seraya menambahkan bahwa “ruang gerak finansial yang besar” diperlukan mengingat tantangan yang dihadapi Jerman.
Berita tersebut disambut baik oleh partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD), yang pada bulan September menjadi partai sayap kanan pertama yang memenangkan pemilihan negara bagian di Jerman sejak era Nazi.
"Akhir dari koalisi lampu lalu lintas merupakan pembebasan bagi negara kita. Akhir dari 'koalisi progresif' yang mendeklarasikan diri sendiri yang membawa Jerman ke ambang kehancuran ekonomi sudah lebih dari terlambat," kata pemimpinnya Alice Weidel di X.
Reporter magang: Thalita Dewanty
Artikel ini ditulis oleh
Editor Yunita Amalia
VIDEO: Sri Mulyani Diisukan Mundur, Ganjar Duga Ada Masalah Internal Kabinet Jokowi Jika Benar
Capres Ganjar Pranowo mengomentari isu mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dari kabinet Jokowi
Bukan Politisi, Ini Sosok Ideal Menteri Keuangan Pemerintahan Prabowo-Gibran
Sosok Menteri Keuangan harus orang yang bisa mengendalikan pengeluaran keuangan.
VIDEO: Luhut Geram Kepala Otorita IKN Mundur "Kita Tidak Usah Bicara Aib Orang!"
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka-bukaan alasan Kepala Otorita IKN mundur dari jabatannya
Effendi Simbolon Sayangkan Dirjen Aptika Kominfo Mundur: Harus Menterinya yang Mundur atau Dipecat
Effendi pun berharap agar di Kabinet Prabowo Subianto dilakukan fit and proper test untuk memilih para menterinya.
BUMN 'Sakit' Bakal Kembali Ditutup Tahun Ini, Target Sisa 40 BUMN Saja
Erick berencana jumlah BUMN akan dipangkas, menyisakan 40 perusahaan saja di tahun ini.
Isu Menkeu Sri Mulyani dan Menteri Basuki Mundur, Ganjar: Pasti Ada Sesuatu
Isu Sri Mulyani akan mundur dari kabinet Indonesia Maju diembuskan oleh ekonom senior, Faisal Basri.
Sri Mulyani Ogah Suntik Mati PLTU Cirebon-1 Tahun Ini: Negara Bisa Rugi!
Keputusan untuk menyuntik mati PLTU Cirebon-1 juga harus dipastikan tidak melanggar peraturan yang berlaku.
PLTU 2 bulan yang lalu
Wamenkeu: Perubahan Iklim Tak Lepas dari Peranan Sektor Keuangan
Pemerintah menargetkan net zero emission (NZE) atau emisi nol bersih pada tahun 2060 mendatang.
Presiden Prabowo Turun Tangan, Empat Kementerian Diminta Selamatkan Karyawan Sritex
Prioritas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan PT Sritex dari pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kredit Macet LPEI, Pengamat: Baiknya BUMN Terkonsolidasi di Satu Kementerian
Pengelolaan BUMN di bawah kementerian teknis tidak sejalan dengan tugas dan fungsi BUMN sebagai korporasi yang mencari profit.
BUMN 4 bulan yang lalu
