Berikut kritik keras PDIP ke Mendikdasmen soal kurikulum yang diganti-ganti.
Kamis, 07 Nov 2024 10:28:01
Komisi X DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan jajaran dari Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, dan Kemenbud pada Rabu (6/11). Rapat yang digelar di ruang Komisi X kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat ini dihadiri oleh para Menteri dan Wakil Menteri terkait.
Dalam rapat tersebut, Fraksi PDIP memberikan kritik keras kepada Mendikdasmen. Kritik tersebut berkaitan dengan kurikulum belajar yang terus diganti-ganti. Selain itu, juga menyoroti nasib guru yang kebanyakan belum sejahtera.
Lantas bagaimana kritik keras PDIP ke Mendikdasmen soal kurikulum yang diganti-ganti? Melansir dari akun YouTube TVR PARLEMEN, Kamis (7/11), simak ulasan informasinya berikut ini.
Kritik Keras dari Fraksi PDIP
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, Sofyan Tan memberikan kritik keras kepada Mendikdasmen, Abdul Mu'ti. Ia menyoroti wawancara yang sempat dilakukan oleh Abdul usai dilantik menjadi Menteri. Sofyan menilai bahwa Abdul memiliki pemikiran yang berbeda dengan Mendiksaintek.
"Begitu Bapak terpilih ditugaskan sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, itu muncul berbagai meme di Facebook, di WhatsApp, di mana yang seolah-olah Bapak anti-tesis daripada Mas Nadiem Makarim. Semua yang dilakukan oleh Menteri yang lama, itu akan diubah. Berbeda dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, saya akan meneruskan apa yang baik," ujar Sofyan Tan.
"Tapi ternyata setelah saya mendengar langsung wawancara bapak, ternyata bapak bukan berpemikiran seperti itu. Bapak mengatakan bahwa saya akan menyiapkan satu bulan mendengar aspirasi dari berbagai pihak dan tidak akan segera memutuskan kebijakan yang berseberangan tersebut," paparnya.
Gonta-ganti Kurikulum
Sofyan juga membahas mengenai kurikulum belajar. Ia menekankan bahwa jangan menjadikan pergantian Menteri menjadi ajang untuk mengubah kurikulum belajar.
Bukan tanpa alasan, Sofyan mengatakan perubahan-perubahan kurikulum justru akan memberikan pengaruh besar. Khususnya kepada guru di mana mereka akan belajar dan adaptasi kembali.
Terlebih, kesejahteraan banyak guru di Indonesia saat ini masih begitu miris. Saking mirisnya, masih ada guru yang digaji di bawah UMR.
"Maaf saya menggunakan hak konstitusi saya untuk berbicara hari ini. Karena itu jangan muncul pameo setiap penggantian Menteri adalah penggantian kebijakan maupun kurikulum. Hal-hal yang baik harus diteruskan," kata Sofyan keras.
"Karena itu, saya percaya bahwa perubahan itu penting. Kita jangan terus melakukan perubahan-perubahan kurikulum. Itu akan mempengaruhi 3,328 juta guru yang harus kembali belajar dan adaptasi terhadap kurikulum baru tersebut," lanjutnya.
"Mereka akan bekerja, belajar dan belajar yang nasibnya tidak pernah berubah, yang saya menginginkan bahwa kebijakan yang dilakukan hari ini adalah perubahan terhadap nasib guru. Nasib guru harus diselesaikan," tambah Sofyan.
Kesejahteraan Guru Perlu Ditingkatkan
Oleh karena itu, perlu juga adanya perubahan mengenai kebijakan terhadap nasib guru. Sofyan kembali mengingatkan perkataan Abdul beberapa waktu lalu yang mengatakan pendidikan bermutu untuk semua.
Ia pun menilai bahwa pendidikan yang berkualitas itu dimulai dari guru. Sehingga guru harus memiliki kesejahteraan yang jauh lebih baik dari sekarang.
"Saya sangat sepakat dengan apa yang Bapak sampaikan bahwa pendidikan bermutu untuk semua. Berarti Bapak akan meningkatkan kualitas pendidikan kita dan saya sepakat. Pendidikan yang berkualitas harus dimulai dari guru, karena itu guru harus mendapat kesejahteraan yang jauh lebih baik," jelasnya.
"Karena itu Mas Menteri, jangan ada yang di bawah UMR lagi lah," sambungnya.
Artikel ini ditulis oleh
Editor Desi Aditia Ningrum
T
Reporter
- Tantiya Nimas Nuraini
Kebijakan Pembersihan Guru Honoror Ganggu Sistem Pembelajaran di Sekolah
Dia juga menyoroti potensi tumpang tindih antara kebijakan daerah dan kebijakan pusat.
Anies Baswedan Bicara Pendidikan saat Ini: Sering Diotak-atik Kurikulumnya, Proyek Proyek Proyek
Anies menilai kesuksesan pendidikan ditentukan oleh guru yang berkualitas, bukan kurikulum yang diotak-atik.
DPRD DKI Minta Disdik Jakarta Pulihkan Status Ratusan Guru Honorer yang Diputus Kontrak
Komisi E DPRD DKI Jakarta menjadwalkan pemanggilan kepada Disdik DKI Jakarta imbas cleansing guru honorer
Peringati Hari Guru & HUT PGRI, Bupati Kutai Timur Optimis Wujudkan Merdeka Belajar
Ruang untuk belajar dan berbagi di antara sesama guru juga kini semakin luas dengan adanya platform Merdeka Mengajar
Guru Honorer Mengadu ke DPR, Bertahun-tahun Mengajar tapi Tak Jadi ASN
Puluhan guru honorer menyampaikan keluh kesahnya kepada Komisi X DPR karena tak kunjung diangkat menjadi PPPK.
Disdik DKI: 4.000 Guru Honorer di Jakarta Bakal Diberhentikan
Data ribuan guru honorer di Jakarta itu didapat dari penambahan yang terakumulasi sejak 2016.
Soroti Marketplace ala Kemendikbudristek, PAN Nilai Nasib Guru Honorer Bisa Terkatung-katung
jalur pertama bagi guru honorer yang lulus passing grade pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan kategori P1 yang lama menunggu.
