- PERISTIWA
- REGIONAL
Pemkot Tarakan menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Senin, 18 Nov 2024 16:13:15
Pemerintah Kota Tarakan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Utara menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Kegiatan yang dilakukan di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Kaltara ini akan berlangsung hingga 22 November 2024.
FGD ini bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman dan meningkatkan tata kelola BMD agar lebih optimal, sesuai dengan regulasi terbaru. Penjabat (Pj) Wali Kota Tarakan, Bustan mengatakan pentingnya pengelolaan BMD yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan akuntabilitas.
Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola barang-barang yang dibeli atau di peroleh dengan APBD, atau perolehan lainnya. pengelolaan BMD harus dilakukan secara akuntabel, efektif, efisien, dan ekonomis.
"Bahwa pengelolaan BMD yang baik dan optimal, tidak hanya mendukung laporan keuangan yang berkualitas, tetapi juga berkontribusi langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," terangnya, Senin (18/11/2024).
Pengelolaan BMD merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
Perencanaan yang baik harus didasarkan pada identifikasi kebutuhan, sedangkan untuk pelaksanaan dan pemanfaatan harus dilakukan secara efisien dan efektif serta mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan publik. Untuk pengawasan harus dilakukan dengan menjaga kode etik dan melakukan monitoring terhadappencatatan dan pelaksanaan pengelolaan.
Pengelolaan BMD juga harus dilakukan berdasarkan asa fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. BMD dapat dimanfaatkan dengan cara sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangunan guna serah, atau kerja sama penyediaan infrastruktur. Sedangkan pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan BMD.
Acara ini dihadiri oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, dalam kesempatan ini para peserta turut menandatangani Komitmen Bersama, untuk perbaikan pengelolaan BMD yang disaksiakan secara langsung oleh Pj Wali Kota Tarakan.
Artikel ini ditulis oleh
Editor Rizlia Khairun NIsa
R
Reporter
- Rizlia Khairun NIsa
Tarakan Komitmen Kelola Sampah Rendah Korban
Pemeriksaan kinerja terperinci merupakan tindak lanjut dari deteksi isu-isu permasalahan sampah, pada pemeriksaan pendahulu oleh perwakilan BPK Kaltara.
Pj Wali Kota Paparkan Rancangan Perwali Soal RDTR untuk Wilayah Perencanaan Tarakan Utara
Bustan memaparkan rancangan peraturan wali kota mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk wilayah perencanaan Tarakan Utara.
Pj Wali Kota Tarakan: Pilkada Harus Berjalan dengan Baik
Pilkada merupakan salah satu perwujudan nyata dari demokrasi di tingkat daerah
Kemendagri Dorong Pemda Perkuat Kerjasama Kelola Sampah, Perubahan Perilaku Penting Dilakukan
Pembangunan daerah sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan atau terpadu dari pembangunan nasional.
Kepala BSKDN Tegaskan Komitmen Bangun Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik
Kemendagri terus berkomitmen mendorong daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Pemkot Tarakan Upayakan Kenaikan Kota Layak Anak Jadi Madya
Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kota Tarakan untuk menaikan status Kota Layak Anak (KLA) dari Pratama menjadi Madya.
Rakorwasda APIP, Pj Gubernur Bahtiar Minta Inspektorat Audit Perseroda & Aset Pemprov Sulsel
Audit dilakukan terhadap aset Pemprov di 24 kabupaten kota se-Sulsel, maupun di berbagai provinsi lainnya di Indonesia.
Pj Walikota Tarakan Bustan Yakin dengan Digitalisasi Bisa Membangun Daerah Menjadi Lebih Maju
Adanya digitalisasi, akan menampilkam transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintah daerah
Pjs Bupati Bandung Kunjungi Pasar Baleendah, Soroti Pengolahan Sampah & Harga Bahan Pokok
Pjs Bupati Bandung Dikky Achmad Sidik melaksanakan kunjungan lapangan ke Pasar Baleendah.
Pemkot Bontang Ungkap Penggunaan Kebijakan Satu Data Indonesia
Pemerintah Kota Bontang mulai mensosialisasikan Kebijakan Satu Data Indonesia.
Pengelolaan Sampah Jadi Fokus Wali Kota Tarakan dalam Program Jumpa Pagi
Kegiatan inti dari jumpa pagi ini adalah mendengarkan arahan dari Wali Kota.
Wali Kota Bontang Ajak Seluruh OPD Maksimalkan Aspek Digital untuk Percepat Birokrasi Pemerintahan
Wakil Wali Kota Bontang, Najirah pun mengajak kepada seluru OPD di lingkungan Pemkot Bontang agar paham dengan seluruh instrumen digital yang digunakan.
