Kabar UD Pramono terjerat pajak Rp670 juta hingga terancam tutup mendapat perhatian Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak).
Kamis, 07 Nov 2024 09:56:42
Kabar UD Pramono terjerat pajak Rp670 juta hingga terancam tutup mendapat perhatian Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak). Ketua Komwasjak, Amien Sunaryadi menemui Pramono (67) pemilik UD Pramono di Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah pada Rabu (6/11).
Amien mengatakan, kedatangannya ke rumah Pramono untuk mendengarkan secara langsung permasalahan yang alami pengepul susu hingga rekeningnya di Bank Mandiri diblokir KPP Pratama Boyolali, 4 Oktober lalu.
"Saya dan beberapa teman dari Komwasjak datang ke sini ingin mendengarkan secara langsung sebenarnya problem atau keluhan dari Pak Pramono seperti apa," kata Amien.
Dia berharap, kedatangannya tersebut bisa membantu menyelesaikan permasalahan UD Pramono yang berimbas pada 1.300 petani dan peternak sapi binaannya.
"Harapannya nanti kami bisa menyiapkan rekomendasi untuk penyelesaiannya," katanya.
Saat disinggung rekomendasi penyelesaian, Amien mengaku belum bisa menyampaikan. Menurutnya, pihaknya karena masih harus mengumpulkan data dan informasi dari lapangan.
"Untuk rekomendasi kami belum bisa menyampaikan. Kami baru akan mengumpulkan data dan informasi dari pak Pramono dan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).
"Harus dipelajari dulu. Kan Komwasjak mengumpulkan data informasi langsung dari lapangan. Tapi, kan kami belum mendapatkan informasi dari Ditjen Pajak-nya," imbuhnya.
Lanjut dia, Komwasjak dibentuk Kementerian Keuangan untuk melakukan pengawasan terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Bea dan Cukai (DJBC), dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF).
"Kami ini dibentuk Kementerian Keuangan untuk mengawasi Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, dan Badan Kebijakan Fiskal. Tiga-tiganya ini yang mengurusi kebijakan maupun administrasi perpajakan maupun kebeacukaian," jelas dia.
Apakah ada potensi fraud, menurutnya belum ada. Berdasarkan informasi yang disampaikan Pramono, tidak ada oknum petugas pajak yang memintanya uang.
"Petugas pajak tersebut menyampaikan jika tidak membayar pajak, maka aset miliknya akan disita maupun uang miliknya yang disimpan di bank akan diblokir," ungkapnya.
"Tadi saya sudah tanyakan pak Pramono apakah ada oknum yang mintain duit, kata beliau tidak ada. Terus saya tanya juga apakah ada yang menakut-nakutin. Katanya ditakut-takutinya nanti diblokir, nanti disita, nanti diproses hukum. Jadi, kalau pertanyaannya fraud, belum ada indikasi," terangnya.
Pramono Buka Suara
Sementara Pramono berharap pertemuannya dengan Komwasjak bisa memberikan solusi terbaik permasalahan pajak yang sedang dihadapi.
Dia berharap rekening miliknya yang diblokir oleh kantor pajak bisa dibuka kembali. Sehingga ia bisa meneruskan usahanya sebagai pengepul susu.
"Harapan saya mudah-mudahan nanti diperjuangkan bisa semuanya lancar. Rekening saya bisa dibuka lagi untuk menjalankan usaha," pungkas Pramono.
Diketahui, persoalan itu berawal pada 2020 silam. Petugas kantor pajak menagih pajak 2018. Nilai pajak yang harus dia tanggung mencapai Rp2 miliar. Pramono mengajukan keberatan dan beban pajak diturunkan jadi Rp671 juta.
Artikel ini ditulis oleh
Editor Raynaldo Ghiffari Lubabah
Pramono bingung apa yang terjadi, karena sejak 2015-2017 dirinya selalu rutin membayar pajak dengan besaran Rp10 juta.
Pramono mulanya ingin mencairkan uangnya Rp670 juta. Sebagian dari uang itu milik 1.300 peternak sapi perah yang menjadi mitranya.
Mediasi yang dilakukan KPP Pratama dan Pramono terkait rekeningnya yang diblokir tak menunjukkan hasil alias deadlock.
Penjelasan Kantor Pajak Usai Blokir Rekening Pramono, Pengusaha Susu Boyolali
Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, Etty Rachmiyanthi memberikan penjelasan. Menurutnya, ada beberapa poin yang harus disampaikan.
Pajak 5 hari yang lalu
VIDEO: Tangis Pegawai BUMN di DPR, Tak Bisa Beli Beras Akibat Indofarma Nunggak Gaji Rp95 Miliar
Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) farmasi PT Indofarma (Persero) Tbk (INAF) mengadukan nasibnya kepada Komisi VI DPR RI
Pramono Sebut akan Ada Dana Hibah untuk UMKM
Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengatakan akan memberikan dana hibah bagi para pedagang dan UMKM di Jakarta.
Politisi Demokrat dan PKS Kompak Dorong Pembentukan Pansus Impor Beras
Pembentukan Pansus, kata Andi Akmal, diperlukan untuk mengetahui kebenaran soal skandal mark up impor beras.
Catat, Ini Kriteria Kredit Penghapusan Piutang Macet buat UMKM
Menteri UMKM Maman Abdurachman menjelaskan perihal teknis mengenai aturan ini.
UMKM 1 hari yang lalu
Pramono Siapkan Dana Hibah Rp300 M untuk UMKM di Jakarta
Hal itu diungkapkan Pramono saat menjawab pertanyaan seorang warga yang menanyakan program bagi UMKM.
Anggota DPR Minta Penegak Hukum Usut ‘Mark Up’ Impor Beras
Mark up impor beras diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun.
Pramono Bakal Bereskan Permasalahan Pasar Munjul
Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menyambangi pasar Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.
