Penjelasan Kantor Pajak Usai Blokir Rekening Pramono, Pengusaha Susu Boyolali

2 months ago 17
  1. UANG
  2. EKONOMI

Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, Etty Rachmiyanthi memberikan penjelasan. Menurutnya, ada beberapa poin yang harus disampaikan.

Sabtu, 02 Nov 2024 13:31:48

Penjelasan Kantor Pajak Usai Blokir Rekening Pramono, Pengusaha Susu Boyolali Ilustrasi pajak (Istimewa) (©@ 2023 merdeka.com)

Kasus pemblokiran rekening Pramono, pengusaha susu asal Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah, oleh KPP Pratama Boyolali, terus berkembang. UD Pramono yang berada Desa Singosari itu terpaksa menutup usahanya, lantaran tak bisa beroperasi setelah rekening tempat usahanya diblokir oleh kantor pajak setempat.

Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, Etty Rachmiyanthi memberikan penjelasan. Menurutnya, ada beberapa poin yang harus disampaikan.

Yang pertama penagihan pajak merupakan upaya menagih hak negara terhadap penunggak pajak/wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemblokiran rekening yang dilakukan juga sudah sesuai prosedur yang berlaku.

"Pemblokiran rekening wajib pajak merupakan bagian dari penagihan aktif. Kegiatan tersebut didahului dengan penerbitan dan penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan kepada penunggak pajak/wajib pajak" ujar Etty, Sabtu (2/11).

"Artinya, tindakan pemblokiran tersebut bukan merupakan tindakan penagihan tahap pertama. Sebelumnya kami sudah melakukan penagihan secara persuasif," katanya.

"Namun karena sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan penunggak pajak/wajib pajak belum melunasi tunggakan pajaknya, maka dilakukan tindakan penagihan aktif,  antara lain berupa pemblokiran nomor rekening," tandasnya.

Sedang Dilakukan Mediasi

Terhadap kasus tersebut di atas, lanjut Etty, saat ini sedang dilakukan mediasi dengan melibatkan pihak ketiga. Yakni Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali.

"Mediasi dillakukan untuk mencari solusi terbaik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku," ucapnya.

Dalam upaya penegakan hukum, dikatakannya, DJP selalu berpegang teguh pada prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta tidak bersikap diskriminatif dengan tetap selalu menjunjung tinggi kode etik dan nilai-nilai Kementerian Keuangan termasuk hak-hak wajib pajak.

Pemblokiran rekening UD Pramono yang dilakukan oleh KPP Pratama Boyolali membuat 1.300 petani-peternak sapi perah di Boyolali dan Klaten kelimpungan.

Kebijakan KPP Pratama Boyolali tersebut menjadikan usaha dagang di Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Boyolali kesulitan membeli susu petani. Para petani-peternak sapi perah yang waswas belum lama ini mendatangi kantor KPP Pratama Boyolali guna meminta kejelasan.

Artikel ini ditulis oleh

Idris Rusadi Putra

Editor Idris Rusadi Putra

Duduk Perkara Rekening Pramono Diblokir Kantor Pajak Boyolali, Berujung Usaha Susu Miliknya juga Terpaksa Tutup

Duduk Perkara Rekening Pramono Diblokir Kantor Pajak Boyolali, Berujung Usaha Susu Miliknya juga Terpaksa Tutup

Pramono mulanya ingin mencairkan uangnya Rp670 juta. Sebagian dari uang itu milik 1.300 peternak sapi perah yang menjadi mitranya.

Pedagang Kecil Sampai Banting Meja, Penghasilan Krisis karena Usaha Sepi Malah Ditegur Pemerintah soal Pajak
Diam-Diam, Prabowo Bakal Terbitkan Aturan Pemutihan Utang Pengusaha yang Sudah Hapus Buku

Diam-Diam, Prabowo Bakal Terbitkan Aturan Pemutihan Utang Pengusaha yang Sudah Hapus Buku

Hashim menyebut kebijakan ini diambil karena Prabowo mengetahui ada sekitar 6 juta pengusaha tak bisa akses perbankan.

Prabowo Mau Hapus Utang UMKM, Dirut BRI Bilang Begini

Prabowo Mau Hapus Utang UMKM, Dirut BRI Bilang Begini

Penetapan kriteria seperti apa yang bisa dihapus tagih dinilai paling penting untuk ditentukan agar tak menimbulkan moral hazard.

Menilik Kehidupan Petani Blitar pada Masa Jawa Kuno, Pajak Sawah Naik karena Korupsi Dinas Agraria
Anggota DPR Khawatir Harga Beras Kembali Naik Gara-Gara Ini

Anggota DPR Khawatir Harga Beras Kembali Naik Gara-Gara Ini

Kondisi ini diyakini karena kebijakan antar instansi perihal pengimporan beras tidak sinkron.

beras 5 bulan yang lalu

Pakar Hukum Nilai KPK Bisa Turun Tangan soal 490.000 Ton Beras Impor Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok
Elegi Petani Padi Jakarta

Elegi Petani Padi Jakarta

Area persawahan di Jakarta tersebut terdampak kekeringan panjang

Prabowo Carikan Jalan Keluar untuk Sritex Usai Pailit

Prabowo Carikan Jalan Keluar untuk Sritex Usai Pailit

Langkah awal yang akan dilakukan adalah meminta Beacukai membuka izin ekspor-impornya sehingga rantai bisnis dari perusahaan tekstil kembali berjalan.

Anggota DPR Minta Penegak Hukum Usut ‘Mark Up’ Impor Beras

Anggota DPR Minta Penegak Hukum Usut ‘Mark Up’ Impor Beras

Mark up impor beras diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun.

Hampir Setahun Berstatus Tidak Sehat, OJK Cabut Izin Usaha BPR Sumatera Barat

Hampir Setahun Berstatus Tidak Sehat, OJK Cabut Izin Usaha BPR Sumatera Barat

Pencabutan izin usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK.

Daftar Belanja Negara yang Diblokir Sri Mulyani Demi Bansos Pangan

Daftar Belanja Negara yang Diblokir Sri Mulyani Demi Bansos Pangan

Berikut ini daftar belanja negara yang diblokir sementara dalam rangka penyaluran bansos pangan.

Read Entire Article
International | Politik|