Pilkada 2024, Pemilih Muda Diminta Pilih Pemimpin dari Rekam Jejak Bukan Hanya Janji Politik

2. PERISTIWA
3. NASIONAL

Jumlah pemilih muda di Pilkada 2024 mendominasi, dengan persentase 56 persen dari total pemilih.

Jumat, 22 Nov 2024 14:07:33

Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pendistribusian logistik pemilu dari gudang logistik Jakarta Utara menuju ke Kabupaten Kepulauan Seribu di Dermaga 1 Marina Ancol, Jakarta, Jumat (9/2/2024). (©Merdeka.com/Imam Buhori)

Jumlah pemilih muda di Pilkada 2024 mendominasi, dengan persentase 56 persen dari total pemilih. Generasi milenial dan Gen Z memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan bangsa.

Momentum Pilkada menjadi kesempatan bagi masyarakat, termasuk pemilih muda untuk tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga memastikan arah kebijakan yang berkelanjutan.

"Pemilih harus melihat kandidat dengan pertimbangan luas, bukan hanya janji politik, tetapi juga rekam jejak yang menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan publik," kata Program Manager Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC), Ni Made Shellasih di Jakarta, Jumat (22/11).

IYCTC bersama beberapa perwakilan pemuda menyelenggarakan konferensi pers jelang Pilkada 2024. Mengusung tema 'Kawal Pilkada-Kawal Kesehatan Warga', hal ini menjadi ajang penting untuk menentukan arah kebijakan daerah yang memengaruhi kehidupan jutaan masyarakat Indonesia.

Di antara isu mendasar yang dibahas adalah kesehatan masyarakat yang sering kali terabaikan, termasuk tingginya angka konsumsi rokok di kalangan anak muda.

Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang, dengan 7,4 persen di antaranya adalah perokok anak. Begitupun dengan penggunaan rokok elektronik atau vape yang bertambah sepuluh kali lipat dalam satu dekade terakhir.

"Tingginya angka perokok sebenarnya sudah menunjukan bahwa isu krusial seperti ini kerap terpinggirkan dalam isu-isu politik nasional. Padahal, dampaknya merambah ke sektor-sektor vital negara, seperti kesehatan masyarakat, ekonomi, lingkungan, hak asasi manusia dan lainnya. Belum lagi, efek candu dari rokok yang terus mengikat konsumennya untuk loyal kepada produk berbahaya tersebut turut memperparah ancaman terhadap masa depan bangsa," ujar Shella.

Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Remaja (DPRemaja) dari Kota Medan, Rizky Ramadhan menyoroti bahwa anak muda terus menjadi target utama dalam strategi pemasaran industri rokok.

"Di Kota Medan sendiri, isu kesehatan masyarakat juga sering kali dinomorduakan dalam prioritas politik daerah. Kawasan tanpa rokok (KTR) yang seharusnya melindungi ruang publik dari paparan rokok, misalnya, masih jauh dari optimal. Tempat makan, taman kota, hingga fasilitas pendidikan sering kali menjadi area bebas tanpa pengawasan. Hal ini semakin diperparah dengan banyaknya iklan rokok yang tersebar di dekat sekolah, melanggar regulasi yang sudah ada," tegas Rizky.

Melihat kebutuhan akan pemimpin yang berpihak pada kesehatan rakyat, IYCTC membuat platform sebagai 'alat bantu' informasi berbasis data yang ditujukan agar masyarakat dapat mengetahui rekam jejak kandidat, baik calon kepala daerah maupun anggota legislatif terhadap pengendalian rokok di Indonesia.

"Melalui kanal ini, kami telah memetakan sikap dan komitmen 37 pasangan calon gubernur serta 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 terhadap kebijakan pengendalian rokok. Inisiatif ini menjadi bentuk kontribusi generasi muda dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di era demokrasi digital," sambung Shella.

Namun, tantangan besar masih ada. Data laporan dari Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) menunjukkan indeks gangguan industri rokok di Indonesia pada 2023 mencapai 84 poin, meningkat dari dua tahun sebelumnya. Laporan ini mengungkap betapa besar pengaruh industri rokok dalam ranah politik. Ditambah lagi, beban ekonomi akibat konsumsi rokok bahkan jauh melampaui pendapatan dari cukai, sementara Indonesia mendapat cap sebagai baby smokers karena tingginya jumlah perokok usia dini.

"Pilihan Tanpa Beban bukan untuk mendukung atau menjatuhkan kandidat tertentu, melainkan menjadi alat untuk mendorong pemilih lebih kritis. Kami percaya bahwa transparansi adalah langkah pertama untuk menuju demokrasi yang lebih sehat dan platform ini dirancang agar pemilih, terutama generasi muda, dapat membuat keputusan berdasarkan data yang transparan," ungkapnya.