- PERISTIWA
- NASIONAL
Nana menyebut dirinya mendapatkan perintah dari Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan agar permasalahan ini bisa selesai dua pekan ke depan.
Selasa, 19 Nov 2024 19:57:41
Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana akhirnya turun tangan menyelesaikan masalah pemblokiran rekening UD Pramono yang diduga menunggak pajak ratusan juta.
Nana menyebut dirinya mendapatkan perintah dari Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan agar permasalahan ini bisa selesai dua pekan ke depan.
"Menko Bidang Pangan memberikan waktu sekitar dua pekan untuk menyelesaikan masalah ini," kata Nana saat mendampingi Zulhas di Kabupaten Boyolali, Selasa (19/11).
Menurutnya, penyelesaian masalah sudah dimulai dengan berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kedua belah pihak juga sudah dipertemukan pasca acara silaturahmi dengan Menko Bidang Pangan.
Masalah tunggakan pajak UD Pramono terjadi sejak tahun 2018. Puncaknya pada 10 Oktober 2024 dilakukan pemblokiran rekening UD Pramono. Dampaknya, usaha tersebut tidak bisa membayar pembelian susu dari peternak.
"Kami akan tindaklanjuti untuk masalah pajak ini, sehingga kami harapkan produksi dan pemasaran agar segera normal kembali," ungkapnya.
Terkait masalah pemasaran, pihaknya juga sudah mengambil langkah penyelesaian oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Yaitu dengan adanya MoU di Kementerian Pertanian antara peternak, pengepul, dan industri pengolahan susu (IPS).
"Insya Allah ke depan akan diterbitkan Peraturan Presiden. IPS harus lebih mengedepankan penggunaan susu lokal. Kita kawal proses ini," ungkapnya.
Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, berdasarkan silaturahmi dengan UD Pramono dan para peternak, diketahui ada beberapa permasalahan yang menyertai silang pendapat antara Pramono dan KPP. Di antaranya pemblokiran rekening, kekurangan alat pendingin, dan pemasaran.
"Kita bagi tugas, Pak Pramono ini rekeningnya masih diblokir. Itulah sebabnya nggak bisa membeli hasil peternak. Tadi sudah janji akan diselesaikan oleh Gubernur dan Bupati paling lambat dua minggu," katanya.
Mengenai masalah kekurangan alat pendingin, akan diberikan bantuan satu unit alat pendingin senilai sekitar Rp400 juta. Sedangkan tentang pemasaran sudah ada MoU di Kementerian Pertanian.
Sementara itu, Pemilik UD Pramono, Pramono menyampaikan terima kasih karena telah dibantu menyelesaikan satu persatu permasalahan yang dihadapi. Menurutnya, bantuan alat pendingin dan kebutuhan listrik akan membantu peningkatan produktivitas.
"Dengan ini nanti harga susu di peternak akan bisa saya naikkan," tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh
Editor LIa Harahap
D
Reporter
- Danny Adriadhi Utama
Mediasi yang dilakukan KPP Pratama dan Pramono terkait rekeningnya yang diblokir tak menunjukkan hasil alias deadlock.
Ombudsman menyebut pemblokiran rekening UD Pramono persoalan ekosistem yang jika terganggu akan berdampak pada yang lainnya
Penjelasan Kantor Pajak Usai Blokir Rekening Pramono, Pengusaha Susu Boyolali
Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, Etty Rachmiyanthi memberikan penjelasan. Menurutnya, ada beberapa poin yang harus disampaikan.
Pajak 2 minggu yang lalu
Menko Zulhas Beri Waktu Pj Gubernur dan Bupati Buka Rekening UD Pramono dalam Dua Minggu
Pernyataan Zulhas disampaikan setelah mendengarkan keluhan Pramono, pemilik UD Pramono dan sejumlah peternak sapi perah yang hadir.
Kabar UD Pramono terjerat pajak Rp670 juta hingga terancam tutup mendapat perhatian Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak).
Pramono bingung apa yang terjadi, karena sejak 2015-2017 dirinya selalu rutin membayar pajak dengan besaran Rp10 juta.
Pramono mulanya ingin mencairkan uangnya Rp670 juta. Sebagian dari uang itu milik 1.300 peternak sapi perah yang menjadi mitranya.
Kepala Kantor Wilayah DJP Jateng II, Etty Rachmiyanthi menilai apa yang disampaikan Pramono tidak masuk akal dan janggal.
Pajak 6 hari yang lalu
Ditjen Pajak: Pemblokiran Rekening Pramono Boyolali Sudah Sesuai Prosedur
Pemblokiran rekening wajib pajak merupakan bagian dari penagihan aktif.
Pajak 2 minggu yang lalu
Pemilik UD Pramono mendapat berkah usai pertemuan dengan Komite Pengawas Pajak (Komwasjak), beberapa hari lalu.
Diam-Diam, Prabowo Bakal Terbitkan Aturan Pemutihan Utang Pengusaha yang Sudah Hapus Buku
Hashim menyebut kebijakan ini diambil karena Prabowo mengetahui ada sekitar 6 juta pengusaha tak bisa akses perbankan.
