- PERISTIWA
- REGIONAL
Ombudsman menyebut pemblokiran rekening UD Pramono persoalan ekosistem yang jika terganggu akan berdampak pada yang lainnya
Kamis, 14 Nov 2024 08:41:34
Kasus pemblokiran rekening UD Pramono, usaha susu di Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo Boyolali, mulai menemui titik terang. Hal tersebut setelah Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika bertandang ke rumah pengepul susu Pramono, Rabu (13/11).
Yeka mengatakan, pihaknya menargetkan kasus pemblokiran rekening Pramono akibat tunggakan pajak sekitar Rp670 juta bisa selesai pekan depan.
"Target kita rekening UD Pramono yang diblokir dapat dibuka kembali oleh kantor pajak sehingga operasional kembali normal," ungkapnya.
Ditambahkan Yeka, pihaknya memberikan atensi untuk kasus pemblokiran rekening UD Pramono, karena permasalahan tersebut merupakan persoalan ekosistem. Jika ekosistem tersebut terganggu, akan berdampak pada yang lainnya.
"Karena itu saya ingin minggu depan selesai ya. Penginnya minggu depan," tandasnya.
Yeka menambahkan, Ombudsman akan meminta keterangan dan klarifikasi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) terhadap kasus yang mengancam keberlangsungan 1.300 peternak sapi perah itu.
"Kita akan klarifikasi Ditjen Pajak untuk mengetahui apakah ada kesalahan prosedur dalam penghitungan besaran pajak yang berimbas pada pemblokiran rekening UD Pramono," katanya.
Dikatakannya, pekan depan pihaknya akan melayangkan surat kepada Ditjen Pajak untuk hadir ke Ombudsman guna mengklarifikasikan utamanya terkait proses perhitungan besaran pajaknya.
"Kami juga akan meminta Ditjen Pajak mempertimbangkan opsi pembukaan rekening UD Pramono yang diblokir," katanya lagi.
Selain itu, lanjut dia, Ombudsman juga akan membantu Pramono mengadvokasi dan meminta Ditjen Pajak. Yakni untuk mempertimbangkan opsi pembukaan rekening secepatnya.
"Saat ini, kami juga sedang menangani perkara terkait laporan pajak. Ada 7 laporan pajak yang sedang ditangani di kantor pusat," jelasnya.
Menurutnya, rata-rata yang diadukan adalah persoalan prosedur. Selain itu juga persoalan penetapan SKP.
"Nah ini yang ditengarai menurut pelapor petugas pajak dinilai kurang cepat dalam melakukan proses perhitungan besaran pajak. Dalam beberapa kasus juga Ditjen Pajak sudah on the track," ucapnya.
Saat ditanyakan apakah ada potensi fraud dalam kasus UD Pramono, Yeka belum bisa menyimpulkannya. Ia beralasan jika penanganan perkara pajak tersebut masih berlangsung.
"Ini sekaligus melengkapi persoalan yang sedang ditangani oleh Ombudsman. Apakah itu ada oknum atau tidak belum disimpulkan sampai ke sana. Tetapi potensinya ada ke arah sana. Fraud-nya pasti ada," terang dia.
Jika pun ada, lanjut dia, yang jelas selama pihaknya menangani kasus Ditjen Pajak, selama ini kooperatif dengan Ombudsman.
"Jadi kalau ada yang salah mereka juga melakukan penindakan diinternal," tuturnya .
Pramono berharap pertemuannya dengan Ombudsman bisa segera menyelesaikan permasalahan pajak yang dihadapinya.
"Harapannya mudah-mudahan rekening yang diblokir oleh kantor pajak bisa dibuka kembali. Usaha saya bisa berjalan lancar," tutup dia.
Artikel ini ditulis oleh
Editor LIa Harahap
Penjelasan Kantor Pajak Usai Blokir Rekening Pramono, Pengusaha Susu Boyolali
Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, Etty Rachmiyanthi memberikan penjelasan. Menurutnya, ada beberapa poin yang harus disampaikan.
Pajak 1 minggu yang lalu
Kabar UD Pramono terjerat pajak Rp670 juta hingga terancam tutup mendapat perhatian Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak).
Mediasi yang dilakukan KPP Pratama dan Pramono terkait rekeningnya yang diblokir tak menunjukkan hasil alias deadlock.
Pramono mulanya ingin mencairkan uangnya Rp670 juta. Sebagian dari uang itu milik 1.300 peternak sapi perah yang menjadi mitranya.
Pramono bingung apa yang terjadi, karena sejak 2015-2017 dirinya selalu rutin membayar pajak dengan besaran Rp10 juta.
Kepala Kantor Wilayah DJP Jateng II, Etty Rachmiyanthi menilai apa yang disampaikan Pramono tidak masuk akal dan janggal.
Pajak 1 hari yang lalu
Ditjen Pajak: Pemblokiran Rekening Pramono Boyolali Sudah Sesuai Prosedur
Pemblokiran rekening wajib pajak merupakan bagian dari penagihan aktif.
Pajak 1 minggu yang lalu
Diam-Diam, Prabowo Bakal Terbitkan Aturan Pemutihan Utang Pengusaha yang Sudah Hapus Buku
Hashim menyebut kebijakan ini diambil karena Prabowo mengetahui ada sekitar 6 juta pengusaha tak bisa akses perbankan.
Prabowo Mau Hapus Utang UMKM, Dirut BRI Bilang Begini
Penetapan kriteria seperti apa yang bisa dihapus tagih dinilai paling penting untuk ditentukan agar tak menimbulkan moral hazard.
VIDEO: Dengar Jeritan Rakyat, Presiden Prabowo Setuju Penghapusan Piutang Macet UMKM
Presiden Prabowo mengambil langkah tersebut, setelah mendengar keluh kesah para kelompok tani dan nelayan,
Ternyata, Ini Alasan OJK Cabut Izin BPR Bank Purworejo
OJK telah menetapkan Perumda BPR Bank Purworejo dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS).
OJK 9 bulan yang lalu
Tak Bisa Selesaikan Masalah, PT Asuransi Jiwa Profile Indonesia Dicabut Izin Usahanya
OJK telah memberikan waktu yang cukup untuk Prolife untuk menyelesaikan SPKU.
OJK 1 tahun yang lalu
