Sofwan Dedy Ardyanto menekankan, metode atau tata cara pembahasan sebuah undang-undang lebih penting dari pada substansinya.
Senin, 11 Nov 2024 20:56:58
Anggota Fraksi PDIP DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terkesan terburu-buru.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi DKJ itu telah disahkan pada 25 April 2024. Rencananya RUU tentang DKJ itu akan segera disahkan sebelum Pilkada Jakarta pada 27 November 2024.
"Karena sebagai anggota Baleg, saya punya kewajiban untuk ikut menjaga nama Baleg. Jangan sampai nanti besok keluar berita, Baleg ceroboh dan terburu-buru," kata Sofwan saat rapat Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11).
Dia mengatakan, metode atau tata cara pembahasan sebuah undang-undang lebih penting dari pada substansinya. Terlebih lagi Undang-Undang tentang Provinsi DKJ bukan aturan yang main-main.
Selain itu, Sofwan juga mempertanyakan soal urgensi pembahasan indang-undang tersebut hingga harus ditetapkan pada Senin ini.
"Kalau memang besok itu ada sebuah peristiwa yang kalau itu tidak diketok sore hari ini maka peristiwa penting itu besok tidak terjadi. Maka itu menjadi urgensi nasional," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menampung saran dari Sofwan dan memastikan pembahasan RUU tersebut akan bersifat terbuka yang bisa disaksikan oleh publik.
"Ini bukan yang final, justru kita bahas bersama, kita diskusi bersama, kita cari jalan keluar. Nanti pada ujungnya saya juga akan memberikan gambaran yang paling pasti," terangnya seperti dilansir dari Antara.
Baleg DPR RI merancang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), yang telah disahkan oleh DPR RI belum berusia satu tahun. UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi DKJ itu telah disahkan pada 25 April 2024.
Artikel ini ditulis oleh
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
Respons Presiden Jokowi Terkait Revisi UU MK
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.
PDIP Minta Revisi UU MK Tidak Tergesa-gesa Disahkan, Ini Alasannya
Banyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.
UU MK 5 bulan yang lalu
Dasco: Pembahasan Revisi UU MK saat Masa Reses Sudah Ada Izin Pimpinan
Kata Dasco saat ini hanya menunggu waktu lantaran sudah selesai di pengambilan keputusan tingkat I.
Rapat Baleg DPR Bahas RUU Pilkada 'Sat Set' Langsung Ketok Palu
Rapat terbilang digelar cukup cepat. Dimulai sekira pukul 10.00 Wib, langsung dibentuk Panja RUU Pilkada.
Puan Balas Jokowi soal RUU Perampasan Aset: Apakah Dipercepat akan Lebih Baik?
Puan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.
VIDEO: Keras Muhammadiyah Kecam DPR Bahas RUU Pilkada "Timbulkan Masalah Serius"
RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR
RUU MK Dibahas Diam-Diam, PDIP: Ini Sisi Gelap Kekuasaan
Djarot khawatir RUU tersebut bisa menyingkirkan hakim-hakim MK.
PDIP 6 bulan yang lalu
PDIP akan Ambil Sikap Kritis Terhadap Revisi UU Polri
Bambang mengaku, belum mengetahui apakah revisi UU Polri akan dibahas di Komisi III DPR RI atau tidak.
Pimpinan DPR Sebut Usulan Revisi UU MD3 dari Said Abdullah PDIP
Dasco pun menyebut, dikhawatirkan revisi UU MD3 dapat menimbulkam dampak negatif.
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1
DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.
DPR 1 minggu yang lalu
