Penyetopan anggaran ini juga berlaku untuk pembangunan bendungan baru.
Senin, 18 Nov 2024 14:13:00
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa April 2023, Senin (17/4/2023). Sri Mulyani mengatakan kinerja APBN per Maret 2023 masih terjaga positif.
(©@ 2023 merdeka.com)Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan perintah untuk menyetop sementara kucuran anggaran pembangunan infrastruktur baru.
Dody mengatakan, Prabowo telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghentikan sementara alokasi anggaran untuk infrastruktur baru, di luar kontrak yang sudah berjalan. Penahanan dilakukan hingga keluar peta saru arah terkait pemanfaatan uang negara untuk program prioritas milik RI 1.
"Semua dana infrastruktur kan sementara ditahan dulu oleh Ibu Menteri Keuangan sesuai arahan Pak Presiden. Sampai kita kemudian antar kementerian ini duduk sama-sama," ujar Dody di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (18/11).
Penyetopan anggaran ini juga berlaku untuk pembangunan bendungan baru. Meskipun itu berkaitan dengan program ketahanan dan swasembada pangan Prabowo, Kementerian PU bakal memaksimalkan infrastruktur yang sudah eksisting.
Menurut perhitungannya, pasokan air dari 259 bendungan yang ada dan akan terbangun hingga 2026 sudah mencukupi untuk mengawal program swasembada pangan.
"Dalam beberapa kali kesempatan kan saya sampaikan, pembangunan-pembangunan fisik yang besar, kayak bangun bendungan, bangun gitu-gitu, sementara mungkin kita stop dulu sementara waktu. Apa yang ada, kita maksimalkan, kita efektifkan untuk bisa 110 persen mendukung ketahanan pangan, energi dan air," bebernya.
"Jadi dengan keterbatasan anggaran hari ini, apa yang sudah kita punya ya itu saja yang kita lebih revitalisasikan. Lebih optimumkan untuk bisa menyukseskan asta cita dari Pak Presiden Prabowo, khususnya di bidang ketahanan pangan, energi dan air," kata Dody.
Adapun alokasi uang negara untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan baru bakal disetop hingga keluar putusan dari Sri Mulyani.
"Sampai kapan, sampai nanti diperlukan, sampai kemudian anggaran tersedia. Sampai dikasih sama Bu Menteri Keuangan," pungkas Dody.
Artikel ini ditulis oleh
Editor Yunita Amalia
M
Reporter
- Maulandy Rizki Bayu Kencana
Menteri Basuki Minta Tambahan Anggaran Rp61 Triliun untuk 2025, Dipakai Buat Apa?
Basuki mengatakan, Kementerian PUPR telah melakukan penajaman atas usulan kebutuhan anggaran TA 2025 menjadi sebesar Rp136,95 triliun.
VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui
Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, sebagian anggaran Kementerian dan Lembaga diutamakan untuk penanganan pandemi covid-19
Daftar Belanja Negara yang Diblokir Sri Mulyani Demi Bansos Pangan
Berikut ini daftar belanja negara yang diblokir sementara dalam rangka penyaluran bansos pangan.
Bocoran AHY: Prabowo Ingin Tuntaskan Pembangunan Kawasan Inti Pemerintahan di IKN
Ketiga elemen negara ini jadi syarat utama agar Prabowo dan Kabinet Merah Putih bisa mulai memimpin Indonesia dari IKN.
IKN 1 bulan yang lalu
Menteri Basuki Bakal Surati Airlangga, Minta Dispensasi PSN Rampung Akhir 2024
Menteri Basuki harap penyelesaian beberapa PSN bisa mundur dari target di semester I-2024, menjadi semester II-2024.
VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui
Staf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.
Jokowi Alokasikan Rp422,7 Triliun untuk Bangun Infrastruktur di 2024
Anggaran infrastruktur ini juga akan digunakan untuk membangun infrastruktur di IKN Nusantara.
Hashim Pastikan Prabowo Lanjutkan Proyek IKN: Bangun Sarana Dulu
Pembangunan IKN ini, kata Hashim, akan dilanjutkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai.
Jokowi Sentil Pemda Ragu Gunakan Anggaran: Kalau Enggak 'Ngambil' Apa-Apa Ngapain Takut?
Eks Gubernur DKI Jakarta ini memperkirakan proses revitalisasi Pasar Purwodadi dapat dimulai pada akhir Agustus atau awal September mendatang.
Kelanjutkan IKN, Moeldoko Sebut Transisi Jokowi ke Prabowo In Line
Menurutnya, Prabowo memiliki komitmen transisi yang sejalan atau in line dengan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
