Prabowo Tak Ingin Terburu-buru Bentuk Danantara, Ini Alasannya

2. PERISTIWA
3. NASIONAL

Nantinya Danantara akan mirip seperti Temasek yakni sebuah badan investasi global yang berpusat di Singapura

Kamis, 07 Nov 2024 16:04:00

Presiden Prabowo Subianto (©antara)

Presiden Prabowo Subianto enggan terburu-buru meresmikan pembentukan badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Prabowo masih mengkaji pembentukan badan itu.

"Prosesnya harus ditempuh dulu, jadi nggak boleh buru-buru kata Bapak Presiden. Jadi ya kita harus tempuh dulu prosesnya dengan hati-hati," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan , Hasan Nasbi di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Hasan mengatakan, nantinya Danantara akan mirip seperti Temasek yakni sebuah badan investasi global yang berpusat di Singapura. Dia menyebut, badan ini nantinya akan menjadi sebuah superholding.

Namun, Prabowo tidak ingin badan tersebut dibentuk secara terburu-buru. Sebab, perlu persiapan matang agar hasilnya baik.

"Badan tertentu, nanti itu superholding, itu akan menjadi semacam Temasek atau GIC yang dimiliki oleh Singapura," terang Hasan.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron membocorkan sejumlah agenda dibahas dalam pertemuan tertutup antara Presiden Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Herman menyebut salah satu agenda khusus dibahas dalam pertemuan tersebut mengenai pembentukan Danantara (Daya Anaga Nusantara) lembaga pengelolaan investasi.

"Pertama ya kalau bocoran Pak Dasco terkait dengan Danantara dan ini bagus, danantara ini akan menjadi lembaga investasi yang sangat kuat, sangat bagus, terbesar kelima di dunia," kata Herman di gedung DPR, Rabu (6/11).

Herman mengatakan, pembentukan lembaga pengelolaan investasi ini akan menjadi terbesar kelima di dunia.

"Danantara ini akan menjadi lembaga investasi yang sangat kuat, sangat bagus, terbesar kelima di dunia, hitung-hitungan asetnya sangat besar karena mencapai Rp14 juta kurang lebih. Dan tentu ini akan menjadi sumber pembiayaan baru di negara kita, oleh karena ini harus dibicarakan," kata anggota Komisi VI DPR fraksi Demokrat ini.