- PERISTIWA
- NASIONAL
Habiburokhman berharap pembahasan proses revisi UU KUHAP bisa mulai akhir tahun 2024.
Kamis, 07 Nov 2024 14:20:58
Komisi III DPR telah mengusulkan Revisi Undang-Undang (UU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Rencana perubahan beleid juga sudah disampaikan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR.
"Saya sudah tanda tangan sebagai Prolegnas Prioritas 2025 kepada Baleg," kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/11).
Habiburokhman mengatakan, pihaknya sudah meminta Badan Keahlian Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR untuk merumuskan beserta dengan naskah akademik revisi. Dia berharap proses bisa dimulai akhir tahun 2024.
"Diharapkan akhir tahun ini Komisi III DPR RI ini dapat menyusun rancangan KUHAP tersebut," ujar Habiburokhman.
Habiburokhman menambahkan, nantinya saat penyusunan revisi UU KUHAP semua pihak akan dilibatkan. Termasuk kelompok masyarakat sipil.
"Dalam rangka penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, Komisi III dapat meminta masukan dari berbagai pihak termasuk The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)," ujar Habiburokhman.
Artikel ini ditulis oleh
Editor LIa Harahap
D
Reporter
- Delvira Hutabarat
Respons PKB Soal Kabar Perppu MD3: Kalau Genting Bisa
PKB menilai hal itu bisa saja terjadi jika adanya kedaruratan dan kegentingan.
Paripurna Terakhir, RUU MK Hingga RUU PPRT Dibahas Anggota DPR Periode 2024-2029
Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 diikuti 271 anggota dewan, dan empat pimpinan DPR.
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Baleg DPR Bicara Nasib RUU Perampasan Aset, Apa Sikap Presiden Prabowo?
Baleg DPR harus mendengar usulan dari Komisi III DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bisa masuk Prolegnas.
Dasco: Pembahasan Revisi UU MK saat Masa Reses Sudah Ada Izin Pimpinan
Kata Dasco saat ini hanya menunggu waktu lantaran sudah selesai di pengambilan keputusan tingkat I.
Jaksa Agung Minta Anak Buah Pelajari KUHP Nasional yang Berlaku Mulai 2026
Menurutnya, mulai dipelajarinya KUHP Nasional itu sangat penting untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
FOTO: Tok! DPR, Pemerintah dan KPU Akhirnya Setujui Draf Revisi PKPU Pilkada Sesuai Putusan MK
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Pemerintah dengan Komisi II DPR menyetujui penetapan revisi PKPU Nomor 8 tahun 2024 terkait keputusan Mahkamah Konstitusi.
Perjalanan Revisi UU MK: Disetop Mahfud MD, Dibahas Diam-Diam di DPR
Revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sorotan.
UU MK 6 bulan yang lalu
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1
DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.
DPR 6 hari yang lalu
Usai Audiensi, DPR Bakal Gulirkan RUU Jabatan Hakim
DPR bakal menggulirkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim. Hal ini sebagai bentuk menyerap aspirasi para hakim yang menuntut sejumlah hak.
Hakim 1 bulan yang lalu
Baleg DPR Siapkan Draf Mekanisme Pembahasan Revisi UU MD3
Revisi UU MD3 sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2023-2024.
Komisi III DPR Sebut Jika Tidak Banyak Perubahan, Pembahasan Revisi UU Polri Tak akan Lama
Proses pembahasan yang cepat juga berpeluang terjadi jika pemerintah tak keberatan dengan perubahan tersebut.
