Setelah Diteliti, 285 Produk Kosmetik Ini Mengandung Racun

2. TEK
3. SAINS

Studi terbaru ECHA mengungkap 285 produk kosmetik di Eropa mengandung bahan berbahaya yang dilarang.

Selasa, 05 Nov 2024 15:36:18

Setelah Diteliti, 285 Produk Kosmetik Ini Mengandung Racun (©Ilustrasi dibuat dengan ChatGPT)

Sebuah studi baru mengungkapkan adanya ratusan produk kosmetik yang mengandung bahan terlarang. Pada hari Rabu, European Chemicals Agency (ECHA) merilis temuannya setelah menyelidiki hampir 4.500 produk kosmetik di 13 negara Eropa. 

Hasilnya pun mengejutkan. Sebanyak 285 produk (6 persen dari total produk yang diteliti) mengandung bahan terlarang, termasuk masker rambut, kondisioner, lip liner, dan eyeliner. 

Mengutip Indy100, Selasa (5/11), badan yang berbasis di Helsinki ini menjelaskan bahwa bahan-bahan tersebut dilarang dalam kosmetik karena telah diidentifikasi sebagai polutan organik persisten atau "sangat persisten, (sangat) bioakumulatif dan beracun (PBT/vPvB)" yang berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan lingkungan. 

Penggunaan bahan-bahan ini dilarang di bawah Konvensi Stockholm tentang POPs atau dibatasi berdasarkan Regulasi REACH. Negara-negara yang memberlakukan aturan ini meliputi Swedia, Austria, Denmark, Jerman, Finlandia, Islandia, Italia, Lichtenstein, Malta, Lituania, Luksemburg, Norwegia, dan Rumania. 

Beberapa bahan yang ditemukan antara lain:

1. Perfluorononyl dimethicone
2. Perfluorooctylethyl triethoxysilane
3. Perfluorononylethyl carboxydecyl PEG
4. 10 dimethicone
5. Cyclopentasiloxane (D5), cyclomethicone (campuran D4, D5, dan D6), cyclotetrasiloxane (D4). 

Perfluorononyl dimethicone terutama ditemukan pada produk eyeliner dan lip liner dalam bentuk pensil atau krayon. Sementara D4 dan D5 ditemukan dalam kondisioner dan masker rambut, menurut studi tersebut. 

Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengecek daftar bahan dalam produk, yang juga bisa dilakukan oleh konsumen. 

"Otoritas penegak telah mengambil langkah-langkah untuk menarik produk-produk yang tidak sesuai dari pasar. Dalam sebagian besar kasus, langkah pertama adalah memberikan nasihat tertulis untuk membimbing pemasok agar mematuhi hukum. Saat laporan ini ditulis, investigasi masih berlangsung pada sekitar separuh kasus," tulis penulis studi tersebut.