Satgas akan mulai rapat perdana pada Senin (4/11) untuk menentukan formulasi skema subsidi.
Minggu, 03 Nov 2024 15:25:21
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan regulasi terkait skema subsidi BBM, LPG, Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga listrik akan selesai dua pekan lagi.
"Jadi, kita lagi tunggu saja, 2 minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi 2 minggu ini akan kami selesaikan," kata Bahlil usai menghadiri Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, di Jakarta, Minggu (3/11).
Bahlil menjelaskan, untuk menyelesaikan permasalahan terkait subsidi BBM, pihaknya telah membentuk Satuan Tugas untuk mengkaji subsidi tepat sasaran. Pasalnya, jumlah subsidi yang digelontorkan Pemerintah pada tahun 2024 sebesar Rp435 triliun dinilai tidak tepat sasaran.
"Bapak Presiden meminta kita membentuk tim, di mana yang memimpin tim adalah saya sendiri untuk mengkaji subsidi tepat sasaran. Karena kita tahu subsidi kita sekarang kan Rp435 triliun di 2024, itu terdiri dari kompensasi dan subsidi. Dari Rp435 triliun itu untuk LPG Rp83 triliun," ujarnya.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, baik dari PLN, Pertamina, maupun BPH Migas, mulai dari subsidi BBM hingga listrik berpotensi tidap tepat sasaran. Oleh karena itu, Presiden Prabowo meminta Bahlil menjadi ketua Satgas untuk menyelesaikan permasalahan subsidi tersebut.
"Nah kami mentengarai, dari berbagai laporan yang masuk, baik PLN maupun Pertamina, maupun BPH Migas, dari subsidi BBM dan listrik, itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran. Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi," katanya.
Adapun kata Bahlil, Satgas akan mulai rapat perdana pada Senin (4/11) untuk menentukan formulasi skema subsidi tersebut. Namun, sebenarnya Bahlil sudah menyiapkan berbagai opsi, salah satunya adalah BLT BBM.
"Nah dalam rangka itu, besok kami sudah mulai rapat perdana, sebenarnya sudah rapat terus, untuk kita mencari formulasinya. Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya subsidi itu biar tepat sasaran, kemungkinan kita akan memberikan BLT kepada masyarakat, atau ada opsi lain, atau di-blending," pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh
Editor Yunita Amalia
Menteri ESDM: Pembatasan BBM Subsidi Tinggal Tunggu Waktu, Aturan Sudah Hampir Rampung
Bahlil mengatakan, kebijakan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran sudah hampir rampung. Dia pun meminta publik bersabar akan realisasinya.
Siap-Siap, Subsidi BBM Bakal Diganti Jadi BLT
Guna mengoptimalkan dan mengakselerasi kajian itu, dirinya diberikan amanat oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Tim Khusus Subsidi.
Kementerian ESDM Ternyata Masih Cari Mekanisme yang Pas untuk Pembatasan Konsumsi BBM Subsidi
Pendalaman mekanisme pembatasan tersebut dilakukan supaya pada saat proses penyaluran BBM bersubsidi benar-benar terdistribusi kepada masyarakat yang berhak.
Pertamina bersiap untuk menerapkan program BBM tepat sasaran untuk penyaluran Pertalite sebagai Jenis BBM subsidi.
Menteri Bahlil Sebut Tidak Ada Pembatasan BBM Subsidi pada 1 Oktober, Ini Alasannya
Kementerian ESDM saat ini masih terus mengevaluasi rencana kebijakan pembatasan BBM subsidi.
Bahlil Ungkap Aturan Pembatasan Pertalite di Tangan Prabowo-Gibran
Bahlil menyebut, saat ini pemerintah masih melakukan pembahasan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014
Prabowo Ingin Ubah Mekanisme Subsidi BBM Pertalite Jadi BLT, Kementerian ESDM Jawab Begini
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, penyaluran BBM subsidi maupun khusus penugasan (JBKP).
Info Terbaru: Pembatasan Pembelian Pertalite dan Solar Subsidi Berlaku 1 Oktober 2024
Menurutnya, saat ini yang dilakukan pemerintah adalah membahas waktu yang tepat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
Prabowo Ingin Ubah Subsidi Pertalite Jadi BLT, ESDM: Bukan Wacana Baru
Pemerintah di dalam nota keuangan di tahun-tahun sebelumnya juga telah mewacanakan agar penyaluran BBM bersubsidi langsung ke konsumen.
Sri Mulyani Pastikan Belum Ada Rapat Bahas Pembatasan BBM Subsidi
Sri Mulyani menerangkan, alasan pembatasan BBM subsidi untuk efisiensi APBN 2025.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah memberikan arahan kepada jajarannya untuk menyelesaikan kebijakan tersebut.
ESDM 3 bulan yang lalu
Luhut tak sepakat dengan istilah pengetatan BBM subsidi. Program ini disebutnya lebih kepada penyaluran BBM Pertalite dan Solar agar lebih tepat sasaran.
