- PERISTIWA
- NASIONAL
Jalur zonasi ini pertama kali diimplementasikan tahun 2017 pada masa kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.
Jumat, 22 Nov 2024 12:55:25
Sistem Zonasi adalah seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada sekolah negeri yang mempertimbangkan jarak rumah siswa dengan sekolah.
Melansir Liputan6.com, sistem zonasi merupakan implikasi perlunya penyiapan sekolah yang sama dan setara mutunya dengan sekolah yang dianggap unggul atau favorit. Sistem zonasi diatur untuk sekolah negeri milik pemerintah daerah.
Jalur zonasi ini pertama kali diimplementasikan tahun 2017 pada masa kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.
Kebijakan jalur zonasi ini tertulis dalam Peraturan Mendikbud (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat.
Permendikbud tersebut mengatur sistem zonasi harus diterapkan oleh sekolah ketika menyeleksi calon peserta didik baru.
Tujuan Sistem Zonasi
Dilansir dari kemdikbud.go.id, Mantan Mendikbud Muhadjir Effendy menyebut penerapan sistem zonasi dalam PPDB merupakan upaya mempercepat pemerataan di sektor pendidikan.
Menurut Effendy beberapa tujuan dari sistem zonasi diantaranya menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri, membantu analisis kebutuhan akuntansi dan guru distribusi.
Sistem zonasi juga diyakini mampu mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen serta membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan/afirmasi agar tepat sasaran.
Kontroversi Sistem Zonasi
Selama perjalanannya, sistem zonasi tak lepas dari kontroversi. Tujuan awal yang diperkenalkan demi pemerataan akses pendidikan justru memperlihatkan bahwa sistem ini sulit dicapai, terutama karena infrastruktur pendidikan di Indonesia yang tidak merata.
Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara sekolah-sekolah di pusat kota dan sekolah di pedesaan bahkan daerah terpencil.
Selain itu sistem zonasi pun dinilai membatasi kesempatan siswa berprestasi untuk memperoleh pendidikan lebih baik melalui jalur prestasi.
Sebelumnya Mantan Presiden RI Joko Widodo juga pernah mempertimbangkan penghapusan Sistem Zonasi. Saat itu dia menyebut akan mengecek secara mendalam kekurangan dan kelebihan dari pelaksanaan PPDB sistem zonasi sebelum dihapuskan.
Wacana soal penghapusan soal PPDB turut disampaikan Mantan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani pada 8 Agustus 2023, di mana Jokowi mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan PPDB pada tahun depan.
Menurut Muzani Sistem Zonasi banyak menimbulkan masalah baru di banyak daerah.
Bakal Dihapus
Terbaru, Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka memerintahkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Abdul Mu’ti, untuk menghapus sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Hal tersebut disampaikan Gibran saat memberikan sambutan dalam acara Pembukaan Tanwir I Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah pada Kamis (21/11).
Menurut Gibran langkah tersebut merupakan cara untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Saya sampaikan secara tegas ke pak menteri pendidikan ‘pak ini zonasi harus dihilangkan,” kata Gibran saat berpidato dalam acara Pembukaan Tanwir I Pemuda Muhammadiyah di Hotel Aryaduta Jakarta, Kamis (21/11).
Dia juga meminta diadakan pelajaran coding, programming hingga digital marketing demi meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air.
“Penting sekali untuk mengajarkan anak-anak kita dari muda pentingnya coding, programming, digital marketing’,” ujar Gibran.
Reporter Magang : Maria Hermina Kristin
Artikel ini ditulis oleh
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
Kemendikbudristek: PPDB Sistem Zonasi Ubah Preferensi Terhadap Sekolah Elite
DIharapkan ada peningkatan dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi dari tahun sebelumnya
PPDB 4 bulan yang lalu
Pimpinan MPR Sampaikan Polemik Sistem Zonasi PPDB, Jokowi Pertimbangkan Dihapus Tahun Depan
Pertimbangan penghapusan sistem zonasi itu dikatakan Presiden Jokowi usai melakukan pertemuan dengan pimpinan MPR di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/9).
Menko PMK Muhadjir Ungkap Alasan Pemerintah Terapkan Sistem Zonasi PPDB
Penerapan sistem zonasi PPDB menimbulkan perdebatan di lingkungan masyarakat.
Kata Wali Murid soal Wacana Jokowi Hapus Sistem Zonasi Tahun Depan
Pemerintah Jokowi mempertimbangkan ulang keinginanya untuk menghapus sistem zonasi pada PPDB.
KPAI Minta PPDB Zonasi Dievaluasi, Ini Alasannya
Ia mengatakan pemetaan tersebut penting untuk memastikan semua anak mendapatkan hak pendidikan.
PPDB 5 bulan yang lalu
VIDEO: Perintah Jokowi Atasi Kecurangan Sistem Zonasi PPDB Buat Anak Susah Dapat Sekolah
Presiden Jokowi memberi arahan untuk mengakhiri polemik sistem zonasi penerimaan peserta didik baru yang sarat kecurangan.
Komisi X DPR Minta Pemerintah Ubah Sistem Zonasi Dalam PPDB, Ini Alasannya
Komisi X DPR Minta Pemerintah Ubah PPDB Sistem Zonasi, Ini Alasannya
PPDB 3 bulan yang lalu
Jokowi Kaji PPDB Zonasi Dihapus Tahun Depan
Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi menimbulkan sejumlah masalah.
VIDEO: Presiden Jokowi Siap Hapus PPDB Sistem Zonasi Tahun Depan, Asal ...
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui akan mempertimbangkan untuk menghapus penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi.
Keberadaan Guru Tidak Merata, Gibran Minta Kepala Dinas Pendidikan Kaji Ulang Sistem PPDB Zonasi
Gibran menyoroti persoalan ini lantaran melihat tidak meratanya keberadaan guru-guru di setiap sekolah yang ada di berbagai provinsi di Indonesia.