Tanggapan Ketua Banggar soal Pigai Minta Anggaran Rp20 Triliun untuk Kementerian HAM

2 months ago 14
  1. PERISTIWA
  2. NASIONAL

Said menyebut mengenai disetujui atau tidaknya permintaan tersebut tergantung kepada skala prioritas pemerintahan Prabowo.

Senin, 04 Nov 2024 18:39:06

Tanggapan Ketua Banggar soal Pigai Minta Anggaran Rp20 Triliun untuk Kementerian HAM Said Abdullah (©@ 2024 merdeka.com)

Ketua Badan Anggaran DPR RI, MH Said Abdullah, menanggapi mengenai anggaran Rp20 triliun yang diminta Menteri Hak Asasi Manusa, Natalius Pigai. Said menyebut mengenai disetujui atau tidaknya permintaan tersebut tergantung kepada skala prioritas pemerintahan Prabowo.

“Semua kementerian sudah menemui saya. Tinggal melihat skala perioritas dari visi presiden,” kata Said Abdullah.

Ketua DPP PDIP itu menambahkan dirinya menjalankan tugas sebagai Ketua Badan Anggaran menerapkan prinsip fair play dalam proses penganggaran. Selagi kondisi fiskal negara memiliki kemampuan Banggar menurut Said akan mendukung anggaran yang diajukan oleh kementerian tak terkecuali Kementerian HAM.

“Selagi fiskal memungkinkan kami akan berusaha memenuhi kebutuhan anggaran,” ujar Said.

Said menerangkan meskipun kondisi fiskal saat ini sedang ketat, program perioritas tetap akan didanai. Karena hal itu menyangkut perwujudan dengan visi misi serta janji presiden.

Diketahui Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang meminta anggaran di kementeriannya dinaikkan di atas Rp20 triliun. Eks komisioner Komnas HAM itu menilai anggaran di Kementerian HAM saat ini yang hanya Rp64 miliar tidaklah cukup mewujudkan visi misi Prabowo Subianto di bidang HAM.

"Maka, tim transisi rombak itu anggaran dari cuma Rp 64 miliar jadi Rp 20 triliun, enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto," kata Pigai

Artikel ini ditulis oleh

Haris Kurniawan

Editor Haris Kurniawan

Menteri HAM Natalius Pigai Ingin Anggarannya di Atas Rp20 Triliun

Menteri HAM Natalius Pigai Ingin Anggarannya di Atas Rp20 Triliun

Natalius Pigai menyoroti anggaran Kementerian HAM yang hanya mendapatkan jatah Rp64 miliar.

 Bagi Pembela HAM Diserang Biasa Saja

Natalius Pigai Bangga Dibully karena Minta Anggaran Rp20 Triliun: Bagi Pembela HAM Diserang Biasa Saja

Pigai menjadi sorotan karena berharap anggaran Kementerian HAM ditambah dari Rp60 Miliar menjadi Rp20 Triliun.

 Selama Masuk Akal Bisa Dipenuhi
Keras, Yasonna Laoly Minta Natalius Pigai Realistis soal Tambahan Anggaran Kementerian HAM hingga Rp20 Triliun
 Baru Dilantik, Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Rp20 Triliun, Sudah Bisik-bisik ke Menkeu
Menteri HAM Natalius Pigai Minta Tambahan Anggaran hingga Rp20 T, DPR Langsung Beraksi
 Saya Jadi Menteri Bukan karena Sempat Oposisi

Natalius Pigai Rapat Perdana dengan DPR: Saya Jadi Menteri Bukan karena Sempat Oposisi

Rapat hari ini adalah rapat perdana Natalius Pigai usai resmi menjabat sebagai Menteri HAM.

 Curhat ke DPR, Natalius Pigai Ngaku Orang Pertama Digebukin Publik Sebagai Menteri

VIDEO: Curhat ke DPR, Natalius Pigai Ngaku Orang Pertama Digebukin Publik Sebagai Menteri

Tidak hanya itu, dia juga menyebut sebagai orang pertama yang 'digebukin' publik gara-gara pernyataan kontroversi.

 Saya Punya Visi-Misi, Bukan Mau Merusak

Bangganya Natalius Pigai Terkenal Seantero Negeri: Saya Punya Visi-Misi, Bukan Mau Merusak

Dengan menjadi menteri, ia kini mewakili semua aktivis HAM. Pigai menghormati secara tulus para pegiat HAM.

 Jangan 'Ayu Ting Ting', Nanti Kerja Salah Alamat
 Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui

VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui

Staf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.

Ini Respons Puan Soal Pemberatan Anggaran Negara pada Kementerian Kabinet Prabowo

Ini Respons Puan Soal Pemberatan Anggaran Negara pada Kementerian Kabinet Prabowo

Puan mengatakan PDIP tetap mendukung jalannya pemerintahan Prabowo, meski tidak menempatkan kader di kabinet.

Read Entire Article
International | Politik|