Indonesia secara resmi telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan BRICS pada KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, 23-24 Oktober 2024.
Rabu, 20 Nov 2024 17:30:45
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia hingga saat ini belum melakukan aksesi untuk menjadi anggota penuh BRICS meski telah menyampaikan minat untuk bergabung ke dalam blok ekonomi tersebut.
“Posisi Indonesia masih sebagai observer dan belum melakukan proses aksesi untuk menjadi anggota,” kata Budi dilansir dari Antara, Rabu (20/11).
BRICS adalah kelompok negara yang didirikan pada 2006. Blok tersebut saat ini beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Ethiopia, Iran, Mesir, dan Uni Emirat Arab.
Budi menambahkan forum kerja sama BRICS memang tidak memiliki skema perjanjian penurunan tarif secara multilateral.
Namun, Indonesia terus berupaya meningkatkan kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara anggota BRICS melalui berbagai perjanjian dagang yang telah dan akan ditandatangani.
Kerjasama Dagang Indonesia Melalui Organisasi Ekonomi Lain
Budi menyebut hingga saat ini Indonesia sudah memiliki perjanjian dagang dengan India melalui ASEAN-India Free Trade Agreement. Kemudian dengan China melalui ASEAN-China Free Trade Agreement.
Selain itu, Indonesia sedang dalam proses finalisasi perjanjian dagang dengan negara-negara Eurasia seperti Rusia, Belarusia, Armenia, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan melalui perjanjian Eurasia-CEPA, yang diharapkan selesai dalam dua bulan ke depan.
Secara keseluruhan, Budi mengatakan Indonesia telah memiliki 11 perjanjian bilateral, 17 perjanjian masih dalam tahap negosiasi, 13 lagi dalam tahap awal penjajakan, dan 27 perjanjian lainnya sedang dalam proses untuk dapat diberlakukan secara resmi.
Indonesia secara resmi telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan BRICS pada KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, 23-24 Oktober lalu.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan prioritas BRICS selaras dengan program kerja pemerintah Indonesia, antara lain ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan, dan pemajuan sumber daya alam.
Artikel ini ditulis oleh
Editor Yunita Amalia
Fakta-Fakta dan Sejarah BRICS, Dibentuk Rusia dan Indonesia Sampaikan Keinginan untuk Bergabung
KTT BRICS pertama dilaksanakan pada 16 Juni 2009 di Yekaterinburg dimana para pemimpin BRIC.
BRICS 1 bulan yang lalu
Beda BRICS dan OECD, Apa Untung dan Ruginya untuk Indonesia?
OECD merupakan organisasi ekonomi yang dibentuk negara-negara barat. Sedangkan BRICS organisasi ekonomi yang dibentuk untuk melawan kekuatan negara barat.
Ini Keuntungan Indonesia Gabung BRICS, Bakal Ganggu Aksesi OECD?
Menlu menjelaskan, BRICS dan OECD adalah dua kelompok negara yang berbeda dalam tujuan, latar belakang, dan karakteristik anggotanya.
BRICS 1 bulan yang lalu
Prabowo Jadi Penentu Indonesia Gabung BRICS atau Tidak
Retno telah berkomunikasi dengan Prabowo Subianto mengenai BRICS ketika baru-baru diumumkan sebagai pemenang Pilpres 2024.
BRICS 2 bulan yang lalu
Sederet Keuntungan Indonesia Gabung Jadi Mitra BRICS
Sembilan negara tambahan yang menjadi mitra baru BRICS.
Bahas OECD dengan Joe Biden, Prabowo: Semua Demi Rakyat Indonesia
Tidak ada tujuan lain saat berpartisipasi bila menjadi bagian dari komunitas atau kelompok tersebut.
Prabowo: Kalau Untungkan Ekonomi Kita, Why Not Indonesia Join BRICS?
Prabowo juga menyatakan keinginnya pada sebuah konsep perdagangan dunia yang adil.
Prabowo Komitmen Indonesia Gabung BRICS, Ini Sederet Keuntungannya bagi Ekonomi Nasional
Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia bergabung menjadi anggota kelompok ekonomi BRICS (Brasil, Russia, India, China, dan Afrika Selatan).
Prabowo Ungkap Isi Obrolan dengan Biden Soal Palestina dan Laut Cina Selatan
Pembahasan mengenai Palestina dan Laut Cina Selatan disampaikan Prabowo saat bertemu empat mata dengan Joe Biden.
Jokowi: Negara Berkembang Harus Bersatu Memperjuangkan Hak-haknya
Segala tindak diskriminasi terhadap upaya kemajuan negara-negara berkembang harus dihilangkan.
Indonesia Masuk Proses Aksesi CPTPP, Menko Airlangga: Sudah Disetujui Prabowo
Bergabungnya Indonesia menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akses pasar dan mendorong reformasi struktural dalam negeri.
