Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dan anggota Baleg DPR RI, Benny K. Harman terlibat adu mulut saat membahas status RUU Perampasan Aset
Senin, 18 Nov 2024 17:39:04
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Benny K. Harman terlibat adu mulut saat membahas status Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Awalnya Benny, mempertanyakan kenapa Perampasan Aset tidak masuk dalam daftar usulan pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Supratman menegaskan pemerintah tetap berkomitmen terhadap RUU Perampasan Aset. Pemerintah tidak ingin tergesa-gesa mengajukan RUU tanpa kesepakatan awal terkait judul dan substansi.
Merespons jawaban Supratman, Benny meminta pemerintah tidak menjadikan DPR 'kambing hitam' seolah-olah tidak ingin membahas soal RUU Perampasan Aset. Dia menegaskan bahwa bukan DPR yang tidak ingin membahas, tapi pemerintah yang belum mengajukan.
"Kalau memang ajukan, sudah diajukan, kapan diajukan itu? Kalau ada, tertulislah, umumkan itu. Jangan kita main cilukba, bilang sudah ajukan padahal belum," tegas Benny, Senin (18/11).
Artikel ini ditulis oleh
Editor Syifa Hanifah
RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prolegnas DPR, Menteri Hukum Bakal Lapor Prabowo
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bakal melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal RUU Perampasan Aset.
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak
Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri
Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset
Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
RUU Perampasan Aset Jalan di Tempat, Menkumham: Kami Jumpai Pimpinan DPR
Menkumham Yasonna Laoly menyebut, pembahasan RUU Perampasan Aset masih menjadi prioritas pemerintah.
Jawab Kabar Jokowi akan Terbitkan Perppu Usai RUU Pilkada Batal Disahkan, Ini Kata Menkumham
Kemenkumham belum mendapatkan arahan dari Presiden usai DPR RI membatalkan pengesahan RUU Pilkada.
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset
Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.
