- PERISTIWA
- NASIONAL
Hal itu disampaikannya pada acara Peringatan ke-23 Hari Otonomi Khusus Papua.
Selasa, 19 Nov 2024 17:12:37
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan, kebijakan otonomi khusus (Otsus) bagi Papua merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan pengakuan atas keunikan budaya masyarakat Papua.
Hal itu disampaikannya pada acara Peringatan ke-23 Hari Otonomi Khusus Papua di Halaman Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Kabupaten Jayawijaya, Selasa (19/11).
Acara yang mengusung tema “Meniti Jalan Perubahan di Tanah Papua melalui Papua Maju Menuju Indonesia Emas” ini, menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan Otsus Papua selama lebih dari dua dekade. Ribka Haluk menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, tokoh adat, agama, dan seluruh masyarakat Papua Pegunungan yang terus mendukung implementasi kebijakan Otsus.
“Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan suatu kehormatan karena diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan pada peringatan hari jadi Otonomi Khusus bagi Papua,” ujarnya.
Dia menjelaskan, Otsus merupakan upaya pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah maupun rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kewenangan itu meliputi bidang pemerintahan, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, peradilan, serta kewenangan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
“Dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) atau Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi),” jelasnya.
Di lain sisi, dirinya menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan pemekaran wilayah Papua dari semula dua provinsi menjadi enam provinsi. Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di Papua. Sebab, kata dia, pemekaran ini untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.
“Mempercepat kesejahteraan masyarakat serta untuk menjamin dan memberikan ruang kepada orang asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial-budaya,” ujarnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga telah menentukan arah kebijakan melalui dana Otsus dengan berbagai perbaikan. Hal ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua. Menurutnya, kebijakan dana Otsus perlu dibarengi dengan beberapa kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Ini khususnya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, serta mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan.
“Saya harapkan peringatan Hari Ulang Tahun Otonomi Khusus ini dapat dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kita untuk terus bergerak, sehingga tujuan utama dari Otonomi Khusus yaitu peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat adat, dan pelestarian budaya Papua dapat terwujud secara optimal,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh
Editor Haris Kurniawan
Wapres Ma’ruf Amin Luncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua
Pemerintah telah menyusun RIPPP Tahun 2022-2041 yang mengusung visi besar “Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera”.
Kunker ke Papua Tengah, Wamendagri Ribka Bicara Pembangunan Manajemen Pemerintahan di 4 DOB
Dari keempat DOB, menurut Ribka, Papua Tengah merupakan yang paling aktif dalam membuat Pergub dan peraturan lainnya.
Pemkab OKU Timur Satukan Kantor Pepabri di Momen HUT ke-78 RI
Bupati OKU Timur Lanosin, M.T. menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk menyatukan Kantor Pepabri di Ruko Kawasan Hutan Kota Martapura.
Jenderal Dudung: Kalau Kita Tanya Rakyat Papua, Mereka Berharap Aman
Dalam kajian Percepatan pembangunan Papua tersebut, TNI telah mendapat amanah untuk menjalankan tiga tugas.
Gibran: Papua Tidak Boleh Ditinggal, Harus Terus Dibangun
Gibran mengatakan pembangunan Indonesia ke depannya tidak boleh lagi Jawa sentris.
Mengenal Sosok Ribka Haluk, Satu-satunya Pj Gubernur Wanita di Papua yang Curi Perhatian
Ribka kedapatan hadir di rapat koordinasi inflasi indonesia yang dipimpin langsung oleh presiden Joko Widodo di Istana Negara.
Dialog Bersama Parlemen Melanesia, Ketua DPR RI Sebut Soal Pembangunan Papua
Puan Maharani mengikuti acara dialog parlementer bersama negara-negara organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG).
MRP Minta Jokowi agar Kepala Daerah di Papua Dijabat Orang Asli Papua
MRP meminta kepada Presiden Jokowi kepala daerah pada Pilkada 2024 diisi oleh orang-orang asli Papua.
VIDEO: Wali Kota Surakarta Sampai Dicari-cari Wapres di Penutupan Rakornas, Gibran "Wadudu Duh"
Wakil Presiden Gibran Rakabuming menutup Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024
Kapolri Beri Penghargaan Kenaikan Pangkat ke Personel Satgas Damai Cartenz
Dengan menanamkan nilai dalam diri personel untuk bagaimana mengawal pembangunan di wilayah Papua.
Ketua Marga Merauke Ajak Masyarakat Dukung Program Cetak Sawah
Menurut Johanes, masyarakat tak perlu ragu apalagi risau akan adanya isu penyerobotan lahan yang selama ini muncul ke permukaan.
