Zulhas mengaku pening melihat bentroknya kewenangan aturan antara pusat dan daerah.
Senin, 11 Nov 2024 15:58:00
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyoroti sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program swasembada pangan. Khususnya terkait skema birokrasi yang berbelit-belit.
Zulhas mencontohkan permasalahan dalam distribusi pupuk. Ia menyebut produksi pertanian bisa naik jika distribusi pupuk subsidi berjalan lancar. Namun, dia menambahkan, produktivitas belum tentu naik lantaran rantai distribusinya terlalu panjang.
"Pupuk itu ada acuan dr pemerintah daerah, SK bupati, gubernur, Kemendag, Kementan, harus ada dari kementerian Keuangan, rumit betul," kata Zulkifli Hasan di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (11/11).
Birokrasi yang terlalu panjang ini lantas bisa menimbulkan permasalahan hukum. Lantaran tiap pedagang yang masuk ke dalam rantai pasok tidak boleh salah langkah sedikitpun pada segala tingkat aturan.
"Salah kebijakan masuk penjara. Di Indonesia itu dagang minyak, dagang pupuk bisa masuk penjara karena panjang rantainya. Bikin aturan (baru), tambah rumit. Jadi situasinya seperti itu," ungkap dia.
Contoh lain, terkait pembukaan lahan baru dalam kawasan food estate di Merauke, Papua. Pada pelaksanaannya, Zulhas mengaku pening melihat bentroknya kewenangan aturan antara pusat dan daerah.
"Lahan terkait dengan (Kementerian) ATR dan Kehutanan. Buka food estate di Merauke kita harus ada izin lingkungan. Kalau enggak ada, habis kita," ucap dia.
"Sementara lahan ada di pemda. Padahal pemda nanam padi itu enggak jadi wajib. Pemda mengatur infrastruktur, pertanian, kecuali harga pangan di pasar," ujar Zulkifli Hasan.
Artikel ini ditulis oleh
Editor Yunita Amalia
M
Reporter
- Maulandy Rizki Bayu Kencana
Dirut Pupuk Indonesia Curhat Rumitnya Aturan Penagihan Subsidi Pupuk
Penagihan biaya pupuk subsidi ini melibatkan banyak pihak. Mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan.
Zulhas: Petani di Era Orde Baru Lebih Sejahtera
"Kalau pada masa Orde Baru, 65 persen pekerja dari sektor pertanian. Sekarang 25 persen."
Mentan Minta Akses Pupuk Dipermudah untuk Petani
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebutkan pupuk merupakan variabel penting pertanian.
Pemerintah Dukung Revitalisasi Industri Pupuk: Kalau Efisien, Harga Pokok Produksi Turun
Pupuk yang berkualitas dan ketersediaan pupuk yang mencukupi dari pabrik modern dan efisien dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Usai Bertemu Prabowo, Zulhas Optimis Indonesia Swasembada Pangan 2028
Zulhas juga sudah mengajak Kementerian Keuangan rapat soal anggaran. Tercatat, untuk pangan total dilaporkan senilai Rp139,4 triliun.
Peran Krusial Penyuluh Pertanian, Tapi Kurang Perhatian Pemerintah
Perlunya adaptasi dan perubahan strategis dalam menghadapi tantangan baru yang dihadapi sektor pertanian
Cek Beras di Pasar Induk Cipinang, Jokowi Klaim Stok Melimpah
"Hingga saya ingin pastikan beras yang ada di sini ada tersedia, jumlahnya cukup dan saya melihat melimpah," sambungnya.
Mendag Ngeluh Dianggap Jadi Biang Keladi Pengaturan Barang Impor
Semangat pemerintah agar impor dikendalikan, tetapi dalam implementasinya tidak mudah.
impor 6 bulan yang lalu
